Kebijakan untuk Masyarakat Desa Pesisir
Sebanyak 12.510 desa atau 15,32 % dari total 81.616 desa di Indonesia berada di wilayah pesisir. Sekitar 90 % di antara desa-desa pesisir tersebut mengandalkan sumber daya ikan tangkap sebagai mata pencarian utama penduduk. Sebagai negara kepulauan, 62 % wilayah Indonesia adalah laut. Dengan garis pantai sepanjang 99.083 km, Indonesia menjadi negara dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada. Sayangnya, potensi besar sektor kelautan belum tecermin pada kehidupan nelayan di desa-desa pesisir dan indikator ekonomi makro Indonesia. Nelayan adalah salah satu kelompok masyarakat miskin di Indonesia. Data tahun 2021 menunjukkan, dari 10,86 juta orang miskin di Indonesia, 1,3 juta (12,5 %) tinggal di wilayah pesisir. Jika dilihat dari sisi kemiskinan ekstrem, yaitu kondisi ketidakmampuan penduduk memenuhi kebutuhan hidup paling dasar,tingkat kemiskinan ekstrem di wilayah pesisir 4,19 %, lebih tinggi dari angka kemiskinan ekstrem nasional, 4 %.
Beberapa indikator ekonomi makro juga belum menunjukkan potensi besar sektor kelautan Indonesia. Tahun 2021, pangsa pasar ekspor hasil perikanan Indonesia di pasar dunia hanya 3,5 %. Pada 2021 dan 2022, kontribusi sektor perikanan tangkap pada PDB Indonesia masing-masing 2,83 % dan 2,54 %. Adapun sumbangannya pada PNBP senilai Rp 788 miliar dan Rp 1,26 triliun. Kecilnya kontribusi sektor perikanan pada PDB dan PNBP sering dikaitkan dengan masalah pencurian ikan oleh kapal-kapal asing di perairan Indonesia. Di tengah berbagai masalah sektor perikanan tangkap, pemerintah meluncurkan lima kebijakan yang menjadi agenda prioritas KKP. Dua di antara lima kebijakan itu akan menjadi sorotan, yaitu penangkapan ikan terukur berbasis kuota dan pembersihan sampah plastik di laut melalui gerakan partisipasi nelayan. (Yoga)
Pakaian Bekas Impor, Semakin Dilarang Semakin Dicari
Perdagangan pakaian bekas impor terus bergulir meski dilarang pemerintah. Sektor ini punya pasar sendiri yang setia dan semakin menggeliat saat Ramadhan seperti saat ini. Semakin dilarang, pakaian bekas berbagai jenama ini semakin diburu penggemarnya. Adisti Alsa (25) bersama tiga rekannya mempromosikan pakaian bekas di pinggir Jalan Lapangan Tembak Nomor 10A, Cibubur, Jakarta Timur, Minggu (9/4) menjelang buka puasa. Tangan kanannya mengangkat selembar kaus, sedangkan tangan kirinya memegang mikrofon. ”Mulai dari harga Rp 15.000 saja, baju, sepatu, dan tas kece harganya miring parah di sini,” ujar Adisti lantang berusaha menarik perhatian orang yang berlalu lalang di jalan agar datang ke Bazar Ramadhan ”Thrift Market Day”. Baju, tas, dan sepatu bekas impor berbagai merek terkenal dijual di bazar yang merupakan kali keempat dilaksanakan. Dalam bazar thrift Ramadhan kali ini terdapat delapan pedagang yang ikut serta.Bahkan, ada beberapa dari mereka yang sudah dua kali mengikuti bazar dan tetap antusias.
Padahal, sejak Maret 2023 larangan penjualan pakaian bekas santer diberitakan lantaran termasuk barang ilegal. Cindi (27), menyatakan, mengikuti bazar cukup membantu penjualannya. Dalam sehari ia bisa menjual 60-70 lembar pakaian. Padahal, sebelum akun Tiktok Shop-nya diblokir atas arahan pemerintah, berjualan di platform itu jadi andalannya karena ia memiliki 48.000 pengikut. Dalam satu kali berjualan langsung, dia bisa menjual 300 pakaian. Cindi yang memulai usahanya sejak 2020 mengaku kondisi seperti ini tak akan berlangsung lama. Pasalnyapara pelanggannya tetap membeli barang dagangannya itu. Menurut dia, pakaian bekas impor sudah memiliki pasarnya tersendiri. Diza (29), warga Jaksel mengaku tetap mau membeli pakaian bekas impor. Selain harganya yang lebih murah, dia juga merasa bisa menemukan pakaian langka dari jenama tertentu. Juga, ia berkontribusi mengurangi sampah tekstil. ”Bajunya itu lebih variatif. Itu, kan, barang yang masih punya nilai untuk dipakai lagi. Dengan Rp 400.000, kita bisa dapat 3-4 bahkan lebih. Kalau beli baru, paling cuma dapat satu,” kata Diza. (Yoga)
Tugas Fed Menurunkan Inflasi Terlalu Berat
Misi Bank Sentral AS menurunkan suku bunga berat. Ini bukan saja soal stimulus ekonomi dengan jumlah dana berlebihan, penyebab inflasi. Kebijakan fiskal Pemerintah AS yang selalu defisit turut membebani. Ini masih ditambah dengan kebijakan luar negeri AS yang sangat menonjolkan konfrontasi dengan blok China dan berefek inflatoir. Ekonom Jeremy Siegel konstan menentang lanjutan kenaikan suku bunga. Sejak akhir 2022, Siegel memperingatkan kenaikan suku bunga harus diredam karena akan memukul perekonomian. Namun, suara umum menyebutkan inflasi sebesar 5 % masih terlalu tinggi dan suku bunga perlu dinaikkan lagi hingga inflasi mencapai 2 %. Gubernur Bank Sentral AS (Federal Reserve/The Fed) Jerome Powell terjepit di tengah dua opini: melanjutkan kenaikan suku bunga atau menghentikannya. Rapat Komite Kebijakan Pasar Terbuka Fed (FOMC), 21-22 Maret 2023, memperlihatkan kegamangan itu.
FOMC menghadapi trilema, terkait pertumbuhan, inflasi, dan krisis keuangan/perbankan yang tidak bisa dicapai bersamaan. Kenaikan suku bunga mencegah pertumbuhan ekonomi dan telah membuat Silicon Valley Bank (SVB) bangkrut. ”Beberapa pembuat kebijakan di Federal Reserve berpikir untuk menghentikan kenaikan suku bunga,” demikian hasil pertemuan itu. Dalam pertemuan itu, khususnya Presiden The Fed Chicago Austan Goolsbee dan Presiden The Fed San Francisco Mary Daly menyatakan suku bunga tetap perlu dinaikkan. Jika tidak, risikonya adalah kenaikan inflasi kembali. Goolsbee menyimpulkan, FOMC perlu menaikkan suku bunga ketimbang berpikir semata soal risiko pengetatan kucuran kredit perbankan AS akibat kenaikan suku bunga. Di akhir pertemuan FOMC diputuskan, kenaikan suku bunga hanya sebesar 0,25 %, menjadikan suku bunga naik di kisaran 4,75-5 %. (Yoga)
Sumber Pendapatan Masih Ditopang Harga Batubara dan Minyak Mentah
Aktivitas ekonomi yang kian menggeliat dan harga komoditas yang masih cukup tinggi membuat pendapatan negara yang berasal dari penerimaan pajak dan PNBP ikut bertumbuh. Situasi ini membuat APBN pada triwulan pertama tercatat surplus. Dalam jumpa pers APBN Kita secara daring, Senin (17/4) Menkeu Sri Mulyani Indrawati menjelaskan, pertumbuhan pendapatan negara ditopang aktivitas ekonomi yang makin menggeliat seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berjalan. Aktivitas ekonomi yang kian masif itu meningkatkan penerimaan pajak, baik dari sisi konsumsi masyarakat maupun produktivitas dari dunia usaha. Mengutip data Kemenkeu, sampai akhir Maret 2023, realisasi pendapatan negara Rp 647,2 triliun atau tumbuh 29 % dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Capaian itu setara 26,3 % target APBN 2023.
Sri Mulyani menjelaskan, pertumbuhan penerimaan pajak utamanya berasal dari PPh Nonmigas Rp 225,95 triliun (tumbuh 31,03 % secara tahunan), PPN dan PPnBM sebesar Rp 185,7 trilun (tumbuh 42,37 % secara tahunan), PPh Migas sebesar Rp 17,73 triliun (turun1,12 % secara tahunan), PBB, serta pajak lainnya Rp 2,87 triliun (tumbuh 25,24 % secara tahunan). Selain dari penerimaan pajak, pertumbuhan pendapatan negara juga ditopang pertumbuhan PNBP. Sampai akhir Maret 2023, capaian PNBP tercatat Rp 142,7 triliun atau tumbuh 43,7 % secara tahunan, setara 32,3 % dari target APBN 2023. Menurut Sri Mulyani, pertumbuhan PNBP itu ditopang masih tingginya harga komoditas batubara yang mengerek PNBP dari sektor nonmigas dan juga harga minyak mentah Indonesia (ICP) yang turut mengerek PNBP migas. (Yoga)
Metafora Ekonomi
Pada pidato Game of Thrones Presiden Jokowi dalam pembukaan Sidang Paripurna Pertemuan Tahunan Grup Bank Dunia-Dana Moneter Internasional di Nusa Dua, Bali, 12 Oktober 2018, Presiden mengilustrasikan kondisi ketidakpastian global dengan serial drama fantasi tentang perebutan kekuasaan, Game of Thrones karya David Benioff dan DB Weiss. Dalam konteks perang Rusia-Ukraina, Menlu Ukraina Dmytro Kuleba menyikapi secara kritis Rusia yang mengembargo ekspor biji-bijian atau bahan baku pangan Ukraina. Pada pertemuan ASEAN Summit 2022 di Phnom Penh, Kamboja, pada 12 November 2022, Kuleba menyebut Moskwa memainkan Hunger Games. Pada saat krisis biaya hidup akibat kenaikan harga pangan melanda sejumlah negara, muncul istilah lunchflation (lunch and inflation) yang menggambarkan inflasi atau kenaikan harga sekotak atau seporsi makan siang yang menggerus daya beli masyarakat. Itulah yang disebut metafora ekonomi.
Membahasakan dan membumikan situasi atau kondisi ekonomi tertentu tidak hanya dengan angka dan statistik, tetapi sesuatu yang dekat dengan kehidupan manusia. Belakangan ini, IMF kerap menggunakan metafora ekonomi. Pada Pertemuan Musim Semi Grup Bank Dunia-IMF di Washington, AS, IMF mengibaratkan kondisi pemulihan ekonomi dunia sebagai ”pemulihan berbatu”. Saat menjelaskan tentang laporan terbaru IMF ”Tinjauan Ekonomi Dunia: Pemulihan Berbatu” pada 11 April 2023, Kepala Ekonom IMF Pierre-Olivier Gourinchas menyatakan, pemulihan ekonomi global tetap bertahan pada jalurnya, tetapi jalannya semakin berbatu. Inflasi perlahan turun, tetapi pertumbuhan ekonomi tetap rendah secara historis dan risiko keuangan meningkat. Bahasa kiasan itu bukan sekadar memperindah retorika ekonomi, melainkan memang diperlukan dalam memahami dan menjelaskan teori ekonomi abstrak serta fenomena ekonomi yang kompleks. (Yoga)
Waskita Karya Kebut Enam Proyek di Ibu Kota Nusantara
PT Waskita Karya (Persero) Tbk mendapatkan kontrak untuk membangun enam proyek di Ibu Kota Nusantara atau IKN. Keenam proyek bernilai Rp 4,16 triliun tersebut diharapkan dapat dirampungkan pada triwulan I-2024. ”(Enam) Proyek tersebut adalah jalan Logistik Lingkar Sepaku Segmen 4, Tol IKN Segmen 5A, Sekretariat Presiden dan Bangunan Pendukung, Kementerian Koordinator 3 , Kementerian Koordinator 4, dan IPAL 123,” kata Senior Vice President Corporate Secretary PT Waskita Karya (Persero) Tbk Ermy Puspa Yunita, Senin (17/4), di Jakarta. (Yoga)
Kenaikan ”Lifting” Migas Belum Optimal
Realisasi produksi siap jual atau lifting minyak bumi dan salur gas pada triwulan I-2023 naik secara tahunan. Namun, capaian itu belum optimal lantaran unplanned shutdown atau penghentian produksi tak terduga masih terjadi dan menyebabkan adanya kehilangan potensi produksi. Berdasarkan data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), lifting minyak pada triwulan I-2023 mencapai 613.700 barel per hari, meningkat dari realisasi pada triwulan I-2022 yang 611.700 barel minyak per hari. Sementara salur gas pada triwulan I-2023 mencapai 5.399 juta kaki kubik per hari (MMSCFD) atau lebih tinggi dari periode yang sama tahun 2022, yakni 5.321 MMSCFD. Adapun realisasi investasi per triwulan I-2023 mencapai 2,63 miliar USD atau melebihi capaian triwulan I-2022 yang 2,1 miliar USD.
Akan tetapi, pada Januari-Maret 2023, ada penghentian produksi minyak, sebagian besar akibat unplanned shutdown,10.000 barel per hari per bulan. Bahkan, pada gas, unplanned shutdown terus membesar. Pada Maret 2023, ada kehilangan peluang produksi 300 MMSCFD. ”Naik-turunnya (capaian) tergantung pada unplanned shutdown. Jadi, terlepas dari (capaian) yang lebih tinggi dari target, ada lost production opportunity atau unplanned shutdown yang semakin besar,” kata Deputi Eksploitasi SKK Migas Wahju Wibowo, dalam jumpa pers capaian triwulan I-2023 SKK Migas, di Jakarta, Senin (17/4). Wahju menambahkan, sejak 2022, pihaknya telah melakukan audit kinerja pemeliharaan pada sejumlah kontraktor kontrak kerja sama (KKKS), sebagai respons dari masih banyaknya terjadi unplanned shutdown. Salah upaya tersebut juga untuk mendukung rencana jangka panjang SKK Migas, yakni capaian produksi 1 juta barel minyak dan 12 miliar standar kaki kubik gas per hari pada 2030. Kendati saat ini asih pada kisaran 600.000 barel minyak per hari. (Yoga)
Nilai Ekspor Tertekan Harga Komoditas
Kinerja ekspor Indonesia pada Maret 2023 menurun lantaran harga komoditas yang melandai sejalan dengan penurunan permintaan pasar global, tapi, masih terdapat peluang bagi Indonesia untuk mempertahankan rekor surplus 35 bulan berturut-turutnya dengan dibukanya kembali ekonomi China. Selain itu, diharapkan pula terbentuk stabilisasi harga minyak lewat rencana pengurangan produksi oleh negara-negara pengekspor minyak dunia. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik BPS Imam Machdi, dalam paparannya di Jakarta, Senin (17/4) menjelaskan, nilai ekspor Indonesia pada Maret 2023 turun 11,33 % secara tahunan, dari 26,50 miliar USD pada Maret 2022 menjadi 23,50 miliar USD pada Maret 2023.
Penurunan nilai ekspor pada Maret 2023 terjadi karena adanya penurunan harga komoditas ekspor unggulan Indonesia. Hal ini mulai tampak sejak akhir tahun 2022. Secara global, penurunan harga komoditas terjadi akibat tekanan inflasi di banyak negara serta masih agresifnya bank sentral ASt atau The Fed menaikkan suku bunga acuannya. Tekanan pada perekonomian global ini membuat negara-negara di dunia menahan laju konsumsinya. Harga minyak kelapa sawit, misalnya, turun secara tahunan dari 1.344 USD per metrik ton (MT) pada Maret 2022 menjadi 972 USD per MT pada Maret 2023. Harga batubara juga turun dari 197 USD per MT menjadi 187,2 USD per MT, sedangkan gas alam turun dari 4,3 USD per juta british thermal unit (MMBTU) menjadi 2,3 USD per MMBTU. ”Meski secara tahunan turun, secara bulanan (month to month) angka ini naik dari Februari 2023, yaitu dari 21,38 miliar USD menjadi 23,50 miliar USD,” ujarnya. (Yoga)
Dana Hibah DKI Rp 75 Miliar untuk ETLE
DKI Jakarta segera menyalurkan dana hibah Rp 75,477 miliar untuk pengembangan electronic traffic law enforcement (ETLE) tahap III. Hal itu termuat dalam Keputusan Gubernur Nomor 214 Tahun 2023 tentang Penerima Hibah Berupa Uang pada Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2023 yang diteken Penjabat Gubernur DKI Heru Budi Hartono, 24 Maret 2023. ”Nanti yang melakukan pengadaan untuk ETLE, Polda Metro Jaya (Direktorat Lalu Lintas Kepolisian Polda Metro Jaya),” kata Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI Jakarta Michael Rolandi Cesnanta Brata, Senin (17/4). (Yoga)
Memilah Minat Investasi IKN
Otorita Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tengah menyaring ratusan letter of intent (LoI) atau pernyataan minat untuk ikut dalam proyek pemindahan ibu kota negara ke Kaltim. Deputi Bidang Pendanaan dan Investasi Otorita, Agung Wicaksono, mengatakan sebanyak 182 LoI yang masuk ke lembaganya hingga kemarin berisikan kepentingan yang berbeda-beda. Selain menyatakan minat berinvestasi, ada pengirim LoI yang sekadar menawarkan barang dan jasa. “Kami masih memastikan keseriusan dan kesesuaian para investor tersebut,” ucapnya kepada Tempo, kemarin. Pengerjaan IKN Nusantara akan sangat bergantung pada investasi swasta. Pemerintah sebelumnya mengklaim hanya 20 % kebutuhan proyek yang dibiayai kas negara, atau sekitar Rp 90 triliun dari estimasi anggaran pembangunan IKN yang diperkirakan sebesar Rp 466,9 triliun. Sebagian dana dari APBN itu sudah dikucurkan untuk bangunan serta fasilitas penunjang di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan seluas 6.671 hektare.
Dana swasta, baik yang masih dijamin pemerintah lewat program Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) maupun investasi murni, dibutuhkan untuk perluasan IKN hingga 256 ribu hektare. Hingga saat ini belum ada permodalan murni yang diumumkan pada proyek IKN. Kamis lalu, Otorita menyatakan ada lima investor yang sudah menerima surat izin prakarsa alias letter to proceed (LTP) untuk proyek hunian bagi aparatur sipil negara. Kelimanya adalah PT Summarecon Agung Tbk, Konsorsium China Construction First Group Corporation Ltd (CCFG Corp) dan PT Risjadson Brunsfield Nusantara (RBN), Korean Land and Development, Konsorsium PT Perintis Triniti Properti Tbk, serta PT Nindya Karya (Persero). Merujuk pada publikasi Otorita, CCFG-RBN bakal membangun 60 menara rusun untuk TNI senilai Rp 30,8 triliun. Sedangkan Summarecon akan membangun enam menara rusun senilai Rp 1,67 triliun. Ada juga 23 unit proyek sejenis, senilai Rp 8,65 triliun, yang dikerjakan oleh Korean Land and Development. (Yetede)









