Jadi Negara Maju, Ekonomi RI Harus Tumbuh 7%
JAKARTA,ID-Untuk menjadi negara maju pada 2045, ekonomi Indonesia harus tumbuh sebesar 7% per tahun dengan mengubah pendekatan membangun ekonomi dari reformatif menjadi transformatif. Di sisi lain, untuk mencapai high income country, Indonesia sedang bersiap menjadi anggota dari Organisation fot Economic Co-operation and Development (OECD). Pemerintah meluncurkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045 untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dalam visi tersebut, pemerintah menargetkan agar saat ulang tahun Indonesia bisa keluar dari jebakan perangkap kelas menengah (middle income trap) dan menjadi negara maju. Adapun beberapa target dalam RPJPN 2025-2045 adalah pendapatan per kapita Indonesia dapat mencapai US$ 30.300, kontribusi sektor maritim terhadap produk domestik bruto (PDB) 17,5%, kontribusi industri pengolahan/manufaktur 28% terhadap PDB. Sedangkan tingkat kemiskinan di kisaran 0,5-0,8%, rasio gini dikisaran 0,290-0,320, serta daya saing sumber daya manusia (SDM) meningkat dengan skor Human Capital Index 0,73. (Yetede)
BUMN Karya Raih Kontrak Baru Rp 43 Triliun, Adhi Memimpin
JAKARTA,ID-Empat BUMN Karya membukukan kontrak baru senilai total Rp43,9 triliun sampai paruh pertama 2023. PT Adhi Karya (Persero) Tbk (ADHI) memimpin dengan raihan nilai kontrak tertinggi. Sampai Juni 2023, Adhi membutuhkan kontrak baru sejumlah Rp14 triliun dari target kontrak tahun ini sebesar Rp27 triliun. Mayoritas kontrak yang diperoleh Adhi berasal dari lini engineering & construction sebesar 92%, properti 3%, sisanya disumbang lini bisnis lain. Sekretari Perusahaan Adhi Karya, farid Budianto mengungkapkan, realisasi kontrak hingga Juni 2023 tumbuh 10-15% dibandingkan tahun lalu yang mencapai Rp11,7 triliun. "Kami masih optimistis target kontrak baru tahun ini tercapai. Beberapa potensi kontrak baru selain proyek infrastruktur pemerintah, adalah proyek jalan tol dan gedung yang sedang kami sasar," ucap Farid kepada Investor Daily di Jakarta, Rabu (19/7/2023). Belum lagi, menurut farid, kontrak infrastruktur kereta di Filipina CP S-03C yang baru saja ditandatangani. Kontrak tersebut akan berkontribusi menambah raihan kontrak perseroan pada semester II-2023. (Yetede)
7 Dampak El Nino di Bidang Pertanian yang Perlu Diwaspadai
ANOMALI cuaca yang disebabkan El Nino diperkirakan masih berlangsung di Indonesia. Ancaman El Nino diprediksi mencapai puncaknya pada Agustus hingga September 2023. El Nino sendiri memiliki dampak yang beragam di tingkat global. Pertanian merupakan salah satu sektor utama ekonomi yang dapat terkena dampak parah dari fenomena El Nino. Kekeringan yang disebabkan El Nino menjadi ancaman utama terhadap produksi pangan. Lalu, apa yang dimaksud dengan El Nino? Apa saja dampaknya di bidang pertanian yang perlu diwaspadai? Lebih jelasnya simak infomasi berikut ini. El Nino adalah fenomena alam berupa pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normal di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan ini dapat meningkatkan pertumbuhan awan di wilayah tersebut dan mengurangi curah hujan di Indonesia.El Nino menimbulkan dampak beragam di seluruh belahan dunia. Saat terjadi El Nino, beberapa negara di kawasan Amerika Latin, seperti Peru, akan mengalami peningkatan curah hujan. Sedangkan dampak El Nino di Indonesia secara umum adalah berkurangnya curah hujan. Dengan kata lain, El Nino menyebabkan kekeringan di wilayah Indonesia secara umum. (Yetede)
Hitung Ulang Proyek Jalan Tol Bocimi
JAKARTA – Pengalihan proyek seksi III jalan tol Bocimi atau Bogor-Ciawi-Sukabumi milik PT Waskita Karya (Persero) Tbk kepada PT Hutama Karya (Persero) hanya tinggal menunggu penyusunan ulang perjanjian pengusahaan jalan tol (PPJT). Juru bicara sekaligus Staf Ahli Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Endra Saleh Atmawidjaja, memastikan ruas tersebut masih masuk daftar proyek strategis nasional (PSN) yang diprioritaskan pemerintah.
Meski begitu, tenggat penyelesaian proyek harus dikaji ulang oleh Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT). “Masih ada review sebelum PPJT Waskita di proyek itu ditutup dan diganti ke Hutama,” tutur Endra kepada Tempo, kemarin. Menurut dia, pengkajian itu bisa berisi pembaruan beberapa aspek krusial, seperti desain, target penyelesaian, dan perkiraan tarif saat beroperasi. Endra tak menutup kemungkinan adanya evaluasi ihwal nilai investasi proyek.
Proyek jalan tol Bocimi kini masih dikelola oleh Grup Waskita melalui anak usahanya, PT Trans Jabar Tol. Rancangan jalur bebas hambatan sepanjang total 54 kilometer itu sempat diperkirakan menelan biaya Rp 7,7 triliun. Bagian pertama proyek tersebut, yaitu seksi I Ciawi-Cigombong sepanjang 15,3 kilometer, sudah rampung dan beroperasi sejak Desember 2018. (Yetede)
Tergusur Proyek Kampus Internasional
ROMALDUS TIRO, 66 tahun, mulai waswas setelah mendapat surat peringatan ketiga dari pihak Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII). Surat itu berisi perintah pengosongan lahan kepada warga yang menggarap ataupun tinggal di area kampus UIII di Kelurahan Cisalak, Depok, Jawa Barat. “Kami terima surat pada 18 Juli. Surat itu dititipkan kepada warga yang bukan penggarap,” kata Romaldus, Kamis, 20 Juli 2023.
Surat tertanggal 17 Juli itu ditandatangani oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Pendayagunaan Aset UIII, Syafrizal. Dalam surat itu disebutkan bahwa warga harus mengosongkan lahan paling lama dua hari kerja sejak menerima surat tersebut. Alasannya, pihak UIII akan segera membangun gedung kampus di atas lahan tersebut.“Apabila dalam waktu tersebut tidak dikosongkan, kami akan melakukan pengosongan lahan yang akan dibantu oleh tim keamanan,” kata Syafrizal dalam surat tersebut.
Namun, kata dia, penggarap belum mendapat uang kerahiman hingga kini. Penggarap juga akhirnya memilih menentang pengosongan lahan tersebut dengan meminta bantuan Lembaga Bantuan Hukum Jakarta. Romaldus mengatakan, sebelum menerima surat peringatan itu, perwakilan penggarap, pihak UIII, dan kepolisian mengadakan pertemuan pada 13 Juli lalu. Dalam pertemuan itu, pihak kampus berjanji akan memberikan uang kerahiman sebesar Rp 2,5 juta untuk setiap bidang tanah. Sebanyak 31 petani terdata berada dalam area itu dan akan mendapat uang kerahiman. (Yetede)
Pemerintah Beri Santunan, Proses Hukum Berlanjut
Pemerintah segera menyalurkan santunan bagi keluarga anak-anak korban gangguan ginjal akut progresif atipikal atau GGAPA. Di sisi lain, proses hukum yang ditempuh keluarga korban terus berlanjut demi mengungkap akar masalah dari cemaran senyawa etilen glikol dan dietilen glikol dalam obat sirop pada 2022. Asisten Deputi Peningkatan Pelayanan Kesehatan, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Nia Reviani menyatakan, santunan akan diberikan kepada 326 korban di 27 provinsi yang tercatat di Kemenkes. Sebanyak 204 korban meninggal akan mendapatkan santunan kematian, sementara 122 korban yang selamat mendapatkan santunan perawatan lanjutan dan biaya hidup.
Keputusan ini diambil setelah rapat koordinasi yang dipimpin Kemenko PMK bersama Kemenkes serta lembaga terkait, Selasa (18/7) pagi. Namun, Nia belum bisa memastikan waktu dan besaran nilai santunan yang diberikan. ”Kami sedang merumuskan besaran santunannya, tetapi kami berkomitmen akan memberikan santunan, baik yang meninggal maupun yang hidup dengan cacat menetap sesuai aturan yang berlaku,” katanya, dihubungi Selasa. Kuasa hukum yang mewakili 41 korban GGAPA, Siti Habiba, mengatakan, keluarga korban meninggal menuntut kompensasi Rp 3 miliar per orang dan Rp 2 miliar per orang bagi keluarga korban selamat. Hal ini diperjuangkan mereka dalam sidang gugatan kelompok (class action) yang masih terus berlanjut di PN Jakpus, Selasa (18/7). Para korban, menurut Habiba, tidak sekadar menuntut uang santunan. Gugatan tetap diperlukan untuk perbaikan sistem kesehatan demi mencegah tragedi keracunan obat terulang di masa depan. (Yoga)
Ironi Ketimpangan Ekonomi
Peningkatan tajam angka ketimpangan ekonomi menjadi sebuah ironi di tengah kinerja impresif pertumbuhan ekonomi dan menurunnya angka kemiskinan nasional. Ketimpangan, juga pengangguran dan kemiskinan, sudah lama menjadi momok dalam pembangunan ekonomi kita. Periode pertumbuhan ekonomi yang relative tinggi selama beberapa dekade ternyata belum mampu mengatasi problem utama pembangunan, seperti pengangguran, kemiskinan, dan ketimpangan ini. Bahkan, pemulihan pertumbuhan dan angka kemiskinan ke level sebelum pandemi atau mendekati level sebelum pandemi, seperti dilaporkan BPS, tak serta-merta menurunkan angka ketimpangan. Yang terjadi justru sebaliknya: kian melebarnya jurang kaya dan miskin sebagaimana tecermin dari rasio gini. Ketimpangan ekonomi dari sisi pengeluaran per Maret 2023 disebut yang terburuk dalam lima tahun terakhir. Hal ini membuktikan pemulihan ekonomi belum dirasakan secara merata sampai lapisan terbawah masyarakat.
Tren lonjakan kemiskinan dan memburuknya ketimpangan menjadi fenomena global pasca-pandemi Covid-19. Kelompok miskin dan rentan, terutama di perkotaan, paling terpukul oleh dampak pandemi dan paling sulit bangkit lebih cepat pasca-pandemi. Pendapatan mereka turun seiring gelombang PHK sektor padat karya, dan hal ini menekan tingkat konsumsi mereka. Sebaliknya, kelompok kaya, karena penguasaan akses, justru banyak diuntungkan dan semakin kaya karena pandemi. Pukulan yang dirasakan kelompok miskin dan rentan kian berat dengan perlambatan ekonomi nasional di tengah ancaman resesi ekonomi global dan dampak perang Rusia-Ukraina. Kondisi ini memunculkan desakan kepada pemerintah negara-negara agar mengambil pendekatan yang ekstrem dalam mengatasi kemiskinan ekstrem dan kesenjangan kaya-miskin global. Pertumbuhan ekonomi tak cukup hanya tinggi, stabil, dan berkelanjutan, tetapi juga harus berkeadilan. (Yoga)
Optimalkan Realisasi Belanja Pemerintah
Kinerja APBN selama semester I-2023 mencatat surplus Rp 152,3 triliun. Namun, surplus tersebut justru menggambarkan realisasi belanja pemerintah yang kurang optimal dan perlu diakselerasi di paruh kedua tahun ini. Sepanjang Januari-Juni 2023, realisasi belanja negara tercatat Rp 1.255,7 triliun atau 41 % dari target di APBN 2023 sebesar Rp 3.061,2 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat Rp 891,6 triliun (39,7 % dari target APBN) dan transfer ke daerah Rp 364,1 triliun (44,7 % dari target APBN). Adapun pendapatan negara pada periode yang sama sebesar Rp 1.407,7 triliun atau 57,2 % dari target, terdiri dari penerimaan perpajakan Rp 1.105,6 triliun (54,7 % daritarget) dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp 302,1 triliun (68,5 % dari target). Dengan realisasi pendapatan yang lebih besar dari belanja, kinerja APBN sampai semester I-2023 masih surplus Rp 152,3 triliun.
Adapun keseimbangan primer mencapai surplus Rp 368,2 triliun. Keseimbangan primer adalah selisih dari total pendapatan dikurangi belanja di luar pembayaran bunga utang. Wakil Direktur Institute for Development ofEconomics and Finance (Indef) Eko Listiyanto, Selasa (18/7) mengingatkan, surplus tidak perlu terlalu dibanggakan. Meski di satu sisi menunjukkan pendapatan terjaga, surplus mencerminkan bahwa uang negara belum dibelanjakan secara optimal hingga pertengahan tahun dan berpotensi dikebut di akhir tahun. ”APBN dihasilkan dari pungutan pajak dan non-pajak yang masuk ke kantong pemerintah. Harapannya, APBN tidak disimpan dan mengendap menjadi surplus, tetapi harus segera dibelanjakan, baik di pusat maupun daerah,” kata Eko dalam diskusi daring yang diselenggarakan Indef di Jakarta. Eko menilai, jika kas negara disimpan menjadi surplus hingga berbulan-bulan, kontribusi belanja pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi akan semakin kecil dari seharusnya dan membuat perekonomian tumbuh lebih lambat dari perkiraan. (Yoga)
NERACA PERDAGANGAN, Perbaikan Bergantung pada Daya Saing Produk dan Kebijakan Menjelang Pemilu
Setelah merosot sepanjang semester I-2023, Indonesia diyakini dapat memperbaiki kinerja neraca perdagangan pada paruh kedua tahun ini asalkan produk ekspornya berdaya saing. Selain itu, kinerja ekspor-impor yang berkaitan dengan produksi bergantung pada kebijakan pemerintah bagi pelaku industri. BPS merilis, Senin (17/7) surplus neraca perdagangan sepanjang semester I-2023 senilai 19,93 miliar USD atau terkontraksi 20,24 % dari posisi pada periode sama tahun sebelumnya. Nilai total ekspor merosot 8,86 % jadi 128,66 miliar USD. Adapun nilai total impor turun 6,42 % jadi 108,73 miliar USD. Berdasarkan sektornya, ekspor industri pengolahan pada semester I-2023 senilai 91,47 miliar USD, merosot 10,19 % secara tahunan.
Menurut penggunaan barang, impor bahan baku/penolong anjlok 11,14 % menjadi 80,06 miliar USD. Pengajar Ekonomi Internasional Fakultas Ekonomika dan Bisnis Undip, Esther Sri Astuti, berpendapat, kinerja semester I-2023 menunjukkan ”wajah” asli kinerja neraca perdagangan Indonesia. ”Pada semester I tahun lalu, ekspor Indonesia terbantu oleh fenomena commodity windfall yang membuat harga sejumlah komoditas di pasar global tergolong tinggi,” ujarnya saat dihubungi, Rabu (19/7). Kinerja perdagangan pada semester II-2023, bergantung pada daya saing produk ekspor Tanah Air. Jika Indonesia dapat memproduksi barang-barang dengan mutu tinggi dan harga bersaing, permintaan pasar global akan naik. Realisasi hilirisasi juga perlu diperkuat agar Indonesia dapat mengekspor produk bernilai tambah, bukan barang mentah. (Yoga)
Harga Rumah Merangkak Naik
Harga rumah di sejumlah kota besar di Indonesia merangkak naik didorong pertumbuhan permintaan hunian, baik rumah milik maupun rumah sewa. Berdasarkan Flash Report Rumah123.com dan Indeks Harga Rumah Seken 99.co Indonesia, harga rumah selama Juni 2022 hingga Juni 2023 naik 2,2 %. Selama Januari-Juni 2023, harga rumah naik 1,5 %. Sebanyak 11 dari 13 kota dalam indeks mengalami kenaikan harga tahunan, yakni Jabodetabek, Surabaya, Semarang, Surakarta, Medan, Denpasar, dan Makassar.
Kenaikan harga rumah tertinggi secara tahunan tercatat di Makassar, yakni 8,8 %, diikuti kenaikan di Denpasar 7,0 %, Bogor 4,5 %, dan Medan 3,5 %. Di Jawa, kenaikan harga tahunan dicatatkan oleh tiga kota besar, yaitu Semarang (3,9 %), Surabaya (3,7 %), dan Surakarta (1,2 %). Associate Vice President Marketing 99 Group Indonesia Firman Pamungkas Putra, dalam keterangan pers, Selasa (18/7) mengatakan, kenaikan harga rumah berlangsung seiring pertumbuhan permintaan hunian sewa dan jual. Dari sisi suplai, volume pasokan rumah per Juni 2023 juga naik, yakni 24,9 % secara tahunan. (Yoga)









