Kewajiban penempatan devisa hasil ekspor (DHE) sumber daya alam (SDA) di dalam negeri berlaku beberapa hari lagi. Namun sayangnya, kebijakan tersebut dinilai kehilangan momentum, lantaran berlaku saat surplus neraca perdagangan Indonesia mulai menyusut. Kebijakan DHE SDA kini diatur melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2023, yang mewajibkan para eksportir menyimpan DHE SDA paling sedikit 30% di sistem keuangan Indonesia selama minimal tiga bulan. Kewajiban ini berlaku mulai 1 Agustus 2023. Namun aturan itu berlaku saat kinerja ekspor semakin melandai sejalan normalisasi harga komoditas. Mengacu data Badan Pusat Statistik (BPS), nilai ekspor secara kumulatif periode Januari-Juni 2023 tercatat US$ 128,66 miliar, turun 8,86% year on year (yoy). Sementara itu nilai impor kumulatif pada periode itu tercatat US$ 166,18 miliar, juga turun 6,42% yoy. Alhasil, surplus neraca perdagangan semester I-2023 hanya mencapai US$ 19,93 miliar, melorot 20,25% yoy. Ekonom Makrekonomi dan Pasar Keuangan Lembaga Penyelidikan Ekonomi Masyarakat (LPEM) Universitas Indonesia Teuku Riefky menilai kebijakan ini sedikit kehilangan momentum. "Seharusnya idealnya diterapkan saat Indonesia mengalami windfall profit tahun lalu," kata dia kepada KONTAN, Kamis (20/7). "Makin cepat makin baik. Karena kalau makin cepat, hasil devisa juga cepat berputar di dalam negeri," kata Riefky. Terlebih, kini pemerintah fokus pada program hilirisasi. Bila ini terjadi, dia menilai akan ada keuntungan bagi pergerakan nilai tukar rupiah. Dengan suplai valas yang lebih banyak, maka rupiah berpotensi makin menguat. Kepala Ekonom Bank Central Asia (BCA) David Sumual mengungkapkan, bila sektor manufaktur mulai wajib setor DHE, maka likuiditas valas dalam negeri semakin besar. "Taruhlah kontribusi sektor manufaktur sekitar 20% hingga 30% dari total ekspor 2022 US$ 291,98 miliar, berarti ada potensi tambahan DHE masuk minimal US$ 58 miliar," terang dia.

Rusia kembali berulah. Awal pekan ini, Rusia menolak memperpanjang perjanjian Black-Sea Grain Initiative atau Perjanjian Biji-bijian Laut Hitam. Kesepakatan tersebut berakhir pada 17 Juli 2023 lalu, sejak pertama kali diberlakukan pada 27 Juli 2022 dan bisa diperbarui secara bertahap. Perjanjian tersebut merupakan inisiasi Turki dan PBB, yang ditandatangani bersama Rusia dan Ukraina. Lewat perjanjian ini, Ukraina bisa mengekspor komoditas biji-bijian melintasi Laut Hitam. Ini pasca serangan Rusia ke Ukraina pada 24 Februari 2022. Sebelumnya, akibat serangan awal Rusia, pengiriman jagung, gandum, jelai serta minyak bunga matahari Ukraina, diblokade pasukan Rusia dan membuat harga pangan dunia mencetak rekor tertinggi sepanjang masa di Maret 2022. Equity Research Analyst Mirae Asset Sekuritas, Rut Yesika Simak menilai, keputusan Rusia mengakhiri perjanjian Black-Sean Grain Initiative bisa berdampak terhadap keamanan ekspor pangan Ukraina. "Permintaan grain tetap tinggi. Tapi pasokan dapat berkurang karena ada ancaman dari Rusia yang dapat menghambat proses ekspor," kata Rut, kemarin. Founder Traderindo.com, Wahyu Triwibowo Laksono sepakat, ada potensi harga gandum dunia bisa kembali menguat. "Adanya isu pasokan, berpotensi menaikkan harga gandum," ujar dia.

Cengkeraman investor asing pada industri perbankan Indonesia tercatat sudah cukup kuat. Namun, minat para investor luar negeri untuk masuk ke perbankan di Tanah Air masih belum surut hingga saat ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah memberi bocoran bahwa tahun ini atau paling lambat awal tahun 2024 bakal ada proses akuisisi bank lokal yang akan melibatkan investor asing. Baru-baru ini, Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK Dian Ediana Rae mengatakan, peningkatan minat investor asing masuk ke perbankan Indonesia berasal dari beberapa negara, seperti Jepang, Korea Selatan, dan Singapura. Sejauh ini, cengkeraman investor Jepang tercatat paling kuat. Tercatat ada lima bank swasta yang dikendalikan investor asal Negeri Sakura ini. Hal itu ditambah dengan kehadiran kantor cabang bank MUFG Bank Ltd. Total aset bank yang dikendalikan investor Jepang mencapai Rp 724,33 triliun, berdasarkan data per Maret 2023. Presiden Direktur Bank Danamon Daisuke Ejima mengungkapkan, lembaga keuangan Jepang itu sejak awal sudah memandang pasar Indonesia potensial. Pria yang sebelumnya menjabat sebagai regional executive MUFG Bank Asia Pasifik ini bilang, investasi MUFG di Bank Danamon saat ini masih sesuai kesepakatan, yakni fokus pada bisnis korporasi, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), konsumer, serta Adira Finance. Di bisnis korporasi, kata Ajime, Bank Danamon banyak memanfaatkan jaringan perusahaan yang dimiliki oleh MUFG, antara lain Toyota, Honda, dan beberapa merek otomotif lainnya. Sementara bisnis konsumer akan terus diperkuat lewat kolaborasi dengan Adira Finance dan perusahaan yang baru saja diakuisisi MUFG seperti Home Credit Indonesia dan Mandala Finance. Selain itu, juga mengakuisisi aset konsumer Standard Chartered Rp 1,3 triliun.

Indeks harga konsumen yang berada di jalur menurun dalam beberapa bulan terakhir membawa cahaya terang pada teropong inflasi. Dus, sejumlah lembaga internasional pun merevisi ke bawah proyeksi inflasi di Indonesia. Contohnya Asian Development Bank (ADB) melalui Asian Development Outlook Juli 2023 yang dirilis kemarin, Kamis (20/7), memangkas proyeksi inflasi Indonesia 2023 dari 4,2% menjadi 3,8%. Pun dengan Asean+3 Macroeconomic Research Office (AMRO) dalam Quarterly Update of the Asean+3 Regional Economic Outlook rilisan pekan lalu, yang menurunkan proyeksi inflasi dari 4,6% menjadi 3,9%. Tak pelak, hal itu menjadi kabar baik bagi pemangku kebijakan yang sejak pengujung tahun lalu seolah tak henti memelototi data inflasi. Namun jika dicermati, revisi ke bawah outlook inflasi patut diwaspadai karena hanya didasari pada indikator yang mencerminkan lemahnya daya beli masyarakat alias sisi permintaan yang lesu. Menurut laporan ADB, inflasi turun disebabkan oleh terbatasnya daya beli masyarakat yang belum sepenuhnya pulih. Kondisi ini lantas menimbulkan risiko melambatnya pertumbuhan ekonomi nasional akibat terbatasnya konsumsi. Alhasil, ADB pun memperkirakan produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada tahun ini hanya tumbuh 4,8%, sementara AMRO di posisi 5%. Jika ditengok, estimasi terbaru dari dua lembaga itu sejatinya telah direspons pemerintah dengan menyesuaikan outlook Asumsi Dasar Ekonomi Makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023. Misalnya, inflasi yang dalam target APBN disasar 3,6% diestimasi sedikit merenggang di kisaran 3,3%—3,7%. Demikian pula pertumbuhan ekonomi, yang diprediksi 5%—5,3%. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, mengatakan fundamental ekonomi masih cukup kuat dan mampu menghadapi dinamika global yang diprediksi memberikan tekanan berat pada tahun ini. Meski demikian, Airlangga meminta kepada seluruh instansi terkait terutama pemerintah daerah (pemda) untuk mewaspadai risiko lonjakan inflasi yang menekan daya beli masyarakat. Senada, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, optimistis ekonomi nasional mampu mengelak dari tekanan, baik dari sisi inflasi maupun laju ekonomi. Salah satu pendorong optimisme itu adalah postur fiskal yang tetap dijadikan sebagai bantalan dalam rangka merespons dinamika tersebut, baik untuk mendukung sisi penawaran maupun permintaan.

Sejak terjadinya pemulihan aktivitas pascapandemi Covid-19, situasi ekonomi global terus bergejolak. Hal ini didorong oleh peningkatan permintaan dan kenaikan harga-harga komoditas di kelompok energi serta pangan yang merata secara global. Inflasi, pengetatan likuiditas moneter, dan disrupsi rantai pasokan, menjadi faktor penghambat laju gerak ekonomi selanjutnya di pasar keuangan global sampai sekarang. Situasi itu terbukti menciptakan efek rambatan dan gangguan bagi pemulihan ekonomi, khususnya untuk negara-negara berkembang. Sebab, pengetatan moneter yang tajam akan meningkatkan ketidakpastian dan tekanan terhadap prospek pertumbuhan. Indonesia diakui cukup piawai dalam mengatasi potensi risiko eksternal seperti tekanan inflasi yang tinggi dan pengetatan kebijakan moneter di sejumlah negara maju. Pada periode 2017—2019, laju inflasi Indonesia terkendali dalam kisaran 3,0% karena terkendalinya inflasi inti, administered price, dan volatile food. Kemarin, Asian Development Bank (ADB) merilis laporan yang merevisi proyeksi inflasi Indonesia 2023 dari 4,1% menjadi 3,8%. Demikian pula AMRO yang memangkas outlook inflasi nasional dari 4,6% menjadi 3,9%. Proyeksi terbaru itu memang mendekati outlook inflasi yang diterbitkan pemerintah yakni sebesar 3,3%—3,7% pada tahun ini. Selaras dengan ini, ADB juga merevisi turun angka pertumbuhan ekonomi Indonesia 2023 menjadi 4,8% dan AMRO sebesar 5% dari proyeksi yang dipatok 5,3%. Proyeksi terbaru kedua lembaga itu juga lebih rendah dari target pertumbuhan yang dipatok pemerintah sebesar 5,3%. Sejalan dengan aktivitas sosial yang makin pulih, pemerintah seharusnya lebih total menggenjot sektor pariwisata, melakukan pembinaan terhadap insan pariwisata, hingga memperbaiki infrastruktur di sentra pariwisata prioritas. Pengembangan pariwisata yang baik akan berdampak luas dari sisi penciptaan lapangan kerja dan mengangkat pendapatan masyarakat rentan, sehingga berdampak pada peningkatan ekonomi daerah.

Darmawan Prasodjo, Direktur Utama PLN, mengatakan pihaknya berkomitmen untuk terus meningkatkan kapasitas listrik yang berasal dari energi bersih, termasuk tenaga air. Terlebih, Indonesia memiliki potensi air sebagai sumber energi yang cukup melimpah. “Ini menjadi kekuatan kita untuk bisa beralih dari energi fosil ke sumber energi domestik. Langkah ini sekaligus untuk memperkuat ketahanan energi,” katanya, Kamis (20/7). Hingga Mei 2023, kata Darmawan, PLN telah mengoperasikan sebanyak 5.651 megawatt (MW) listrik yang bersumber dari energi baru terbarukan atau EBT. Selain itu, kapasitas pembangkit listrik berbasis EBT yang dioperasikan PLN juga terus meningkat setiap tahunnya. Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dadan Kusdiana menjelaskan bahwa data yang baik mengenai sumber EBT dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk mengembangkan energi bersih tersebut. Untuk diketahui, lima unit pembangkit listrik berbasis energi bersih yang dioperasikan PLN adalah pembangkit listrik tenaga air (PLTA) Krueng Isep Ekspansi 10 MW di Aceh, dan PLTA Batu Gajah Ekspansi 6 MW di Sumatera Utara. Kemudian, pembangkit listrik tenaga minihidro (PLTM) Sukarame dengan kapasitas 2 x 3,5 MW di Lampung, serta PLTM Anggoci sebesar 9 MW dan PLTM Sisira Simandame 4,6 MW di Sumatera Utara.

Kamar Dagang dan Industri Indonesia memproyeksikan industri logistik nasional tetap tumbuh di atas 6% secara tahunan, ditopang pesatnya pertumbuhan ekonomi digital di Tanah Air. Ketua Badan Logistik dan Rantai Pasok Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Akbar Djohan mengatakan sektor transportasi dan pergudangan selama kuartal I/2023 tumbuh 15,93% year-on-year (YoY). Menurutnya, pencapaian itu membuktikan sektor transportasi dan pergudangan yang merepresentasikan industri logistik menjadi sektor dengan pertumbuhan tertinggi. Akbar menjelaskan sektor transportasi dan pergudangan Indonesia mengalami kemajuan pesat selama 2 tahun terakhir didukung oleh pesatnya perkembangan ekonomi digital termasuk e-commerce. “Potensi ini ditunjang oleh pasar e-commerce yang masih bertumbuh serta mulai normalnya aktivitas masyarakat pascapencabutan status pandemi Covid-19,” katanya dalam Konferensi Pers dan Launching Transport Logistic Southeast Asia di Jakarta, Kamis (20/7).Selain tumbuh positif, industri logistik Indonesia juga menghadapi tantangan biaya logistik yang tinggi dibandingkan dengan negara lain di Asia Tenggara. Data yang dihimpun menunjukkan biaya logistik mencapai 23% terhadap produk domestik bruto (PDB). Menurutnya, pembenahan tata kelola logistik membutuhkan sinergi antarpelaku industri dan pemangku kepentingan. Hal ini mencakup mulai dari pelaku rantai pasok, transportasi dan logistik, serta kementerian terkait. “Sinergi dibutuhkan terutama dalam mendorong simplifi kasi kerja sistem rantai pasok nasional dengan menerapkan digitalisasi layanan,” katanya. Akbar melanjutkan Kadin juga mengapresiasi upaya pemerintah yang mulai mengembangkan digitalisasi layanan di sektor logistik dalam Ekosistem Logistik Nasional atau National Logistic Ecosystem (NLE). Akbar menilai beberapa indikator yang menjadi kriteria penilaian kinerja LPI kurang tepat jika diaplikasikan secara merata pada seluruh negara.Dia mencontohkan penilaian pada aspek international shipment Singapura tidak dapat disamakan dengan Indonesia. Hal itu mengingat status kedua negara yang berbeda pada rantai logistik internasional. Sementara itu, Kepala Lembaga National Single Window (LNSW) Kementerian Keuangan Agus Rofi udun berpendapat tingginya biaya logistik di Indonesia merupakan masalah yang mencakup seluruh aspek mulai dari pelabuhan atau hulu hingga ke gudang atau hilir.Saat ini, biaya logistik di Indonesia mencapai 23,5% dari PDB nasional atau lebih tinggi dibandingkan dengan Thailand yang memiliki biaya logistik 15% dari PDB atau Malaysia sebesar 13% dari PDB.

JAKARTA,ID-Peningkatan setoran dividen BUMN ke kas negara patut diapresiasi, karena turut berkontribusi menutup difisit  APBN. Di sisi lain, penetapan dividen payout ratio BUMN perlu mempertimbangkan kebutuhan ekspansi perusahaan, agar mampu meningkatkan profitabilitasnya di masa mendatang. Dahaga para pemburu dividen terpuaskan dengan dividen jumbo yang ditebar sejumlah perusahaan pelat merah dan afiliasi yang listing di pasar saham. Bukan kaleng-kaleng, dividen payout ratio PT Bukit Asam Tbk (PTBA) bahkan mencapai 100%, seluruh laba bersih sebesar Rp12,6 triliun yang diperoleh perusahaan tahun buku 2022 dialokasikan untuk dividen. Pelaku pasar pemburu dividen biasanya aktif mengakumulasi saham emiten yang rutin  menebar dividen jumbo sebelum cum date dividen. Tak heran, sebelum cum date harga saham melesat, sebaliknya sejak ex date harga saham merosot. Saham PTBA bahkan sempat mengalami auto rejection bawah (ARB)  saat ex data dividen  dan hingga kini PTBA belum menunjukkan indikasi rebound. Begitu pula saham TLKM, tak bertenaga menggapai level psikologis Rp 4.000 setelah ex data. Umumnya saham dengan  dividen payout ratio tinggi akan terhempas setelah menebar dividen, setelah dahaga pemburu dividen  telah terpuaskan. (Yetede)

JAKARTA,ID-Operator telekomunikasi harus memikul kewajiban  untuk membayar biaya hak penggunaan (BPH) frekuensi radio setiap tahun, yang menjadi pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Padahal, pada saat bersamaan persaingan bisnis antaroperator telekomunikasi di Indonesia makin ketat. Nilainya diperkirakan belasan persen  dari total pendapatan operator. Kondisi ini membuat operator harus mengetatkan ikat pinggang (efisiensi) biaya investasi, maupun biaya operasi dalam membangun jaringan telekomunikasi di Tanah Air. Pengamat telekomunikasi, sekaligus Dosen Institute Teknologi Bandung (ITB) Ridwan Effendi mengatakan, saat ini, PNBP sektor telekomunikasi sudah sangat besar dan makin banyak. Biaya ini, bahkan telah menjadi beban bagi operator telekomunikasi. "Memang PNBP sektor komunikasi sudah sangat besar dan makin banyak,  bukan hanya dari Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo), tapi juga berasal dari Direktorat Jenderal  Penduduk dan Catatan  Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Pemerintah Daerah (Pemda), sehingga saat ini sudah menjadi beban operator," kata Ridwan kepada Investor Daily, Kamis (20/7/2023). (Yetede)

MYKOLAIV-ID-Serangan Rusia pada Kamis (20/07/2023)  dilaporkan menghantam bangunan-bangunan tempat tinggal di kota-kota pelabuhan Ukraina. Pengeboman selama tiga malam berturut-turut itu disertai ancaman terhadap kapal-kapal yang menuju Ukraina. Rusia menyatakan, setiap kapal yang menuju Ukraina sekarang dianggap membawa kargo militer. Amerika Serikat (AS) berpendapat, hal itu menandakan kemungkinan Rusia bakal menyerang kapal-kalap di laut lepas. Sementara itu, ada sinyal-sinyal baru bahwa Rusia menggunakan kekuatan untuk menerapkan kembali blokade terhadap salah satu eksportir makanan terbesar di dunia telah membuat harganya  menlonjak. Hal ini terjadi beberapa hari setelah  Negeri Beruang Merah itu menarik kesepakatan yang ditengahi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengizinkan Ukraina mengekspor biji-bijian. Pihak berwenang Rusia mengatakan tidak akan berpartisipasi dalam kesepakatan biji-bijian yang telah berlangsung selama setahun terakhir, tanpa persyaratan lebih baik untuk penjualan makanan dan pupuknya sendiri. (Yetede)