Berbagai sumber pendanaan kesehatan untuk pandemi di kawasan ASEAN perlu diintegrasikan secara efektif. Pemanfaatan dana tersebut perlu diperluas tidak hanya untuk menangani Covid-19. Dengan begitu, dana kesehatan yang tersedia bisa dimanfaatkan secara optimal untuk meningkatkan kapasitas kesiapsiagaan dan respons terhadap risiko pandemi di masa depan. Menkes Budi Gunadi Sadikin mengatakan, dana penanganan pandemi di kawasan ASEAN saat ini bersumber dari berbagai modalitas, baik dari sektor publik, swasta, maupun filantropi. Dana itu dinilai perlu diintegrasikan ke dalam satu dana kesehatan yang lebih terkoordinasikan.

”Dana yang ada di kawasan ASEAN sebaiknya menjadi satu dana kesehatan yang bisa menggabungkan, mengintegrasikan, sinkronisasikan tiap modalitas dan pendanaan. Dengan begitu, kita bisa membentuk skema pendanaan nasional, regional, dan global agar penyaluran dana lebih efektif dan efisien,” ujar Budi dalam konferensi pers terkait acara ”ASEAN Finance and Health Ministerial Meeting”, Kamis (24/8) di Jakarta. Sebelumnya, ASEAN membentuk dana darurat khusus untuk Covid-19, yang telah terkumpul 17,7 juta USD. Sebagian dana tersebut digunakan untuk pengadaan vaksin Covid-19. (Yoga)

Tantangan pembiayaan infrastruktur yang dihadapi negara-negara Asia Tenggara semakin kompleks seiring ancaman perubahan iklim dan kapasitas fiskal pemerintah yang tertekan akibat pandemi. Upaya menarik minat sektor swasta untuk ikut berinvestasi di proyek pembangunan infrastruktur juga tidak mudah. Kajian Bank Pembangunan Asia (ADB) mengestimasi, negara-negara ASEAN membutuhkan total dana investasi 2,8 triliun USD sampai 3,1 triliun USD hingga tahun 2030 untuk  mengembangan infrastruktur. Artinya, setiap tahun dibutuhkan 184 miliar USD sampai 210 miliar USD untuk membiayai pembangunan infrastruktur. Untuk kasus Indonesia, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 dibutuhkan total dana Rp 6.445 triliun untuk penyediaan infrastruktur.

Dari nilai tersebut, pemerintah melalui APBN dan APBD hanya mampu menyediakan dana Rp 2.385 triliun, BUMN/BUMD menanggung Rp 1.353 triliun, sisanya diharapkan bisa dipenuhi dari investasi sektor swasta, yakni Rp 2.707 triliun. Pada acara High Level Dialogue on Promoting Sustainable Infrastructure Development dalam rangka Pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral ASEAN (AFMGM) Ke-2 yang digelar di Jakarta, Kamis (24/8) Menkeu Sri Mulyani mengatakan, total dana investasi yang dibutuhkan untuk mengembangkan infrastruktur di ASEAN tidak kecil. Masih ada problem klasik berupa kesenjangan pembiayaan infrastruktur yang nyata alias selisih antara kebutuhan pendanaan untuk penyediaan infrastruktur dan realisasi dana yang tersedia. ”Kesenjangan ini berdampak pada daya saing dan produktivitas suatu negara. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran khusus untuk infrastruktur, tetapi itu tidak bisa ditanggung sendiri. Perlu dukungan pendanaan yang signifikan dari sektor swasta,” kata Sri Mulyani. (Yoga)

Bank Indonesia (BI) akan mengeluarkan instrumen moneter baru bernama Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) mulai 15 September 2023. Gubernur BI Perry Warjiyo, Kamis (24/8/2023), menjelaskan, SRBI merupakan instrumen moneter untuk mengelola likuiditas, mendukung pendalaman pasar uang, dan menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. (Yoga)

Meta terus berinvestasi dalam kecerdasan buatan. Salah satu tujuannya, meningkatkan bisnis iklan. ”Kami membuat komputer super dengan triliunan data poin. Ketika inovasi kecerdasan buatan kami terapkan di produk iklan, kami yakin itu makin meningkatkan keakuratan target penerima iklan,” ujar Country Director Meta Indonesia Pieter Lydian, Kamis (24/8/2023), di Jakarta. (Yoga)

Direktur Komunitas Konservasi Indonesia Warsi, Adi Junedi, Kamis (24/8/2023), mengatakan, perhutanan sosial dapat menjadi instrumen menyejahterakan warga melalui pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan imbal jasa lingkungan. Data BPS Sumatera Barat menyebutkan, pendapatan petani hutan di Sumbar naik. Pada 2021, pendapatan mereka Rp 1.779.710 per bulan dan menjadi Rp 1.978.367 per bulan pada 2022. (Yoga)

Sejak dimulai pada 2017, program penyaluran BBM Satu Harga telah menjangkau 451  titik di berbagai pelosok Tanah Air. Hingga kini BBM Satu Harga sudah disalurkan 1,4 juta kiloliter. Sampai tahun 2024, penyaluran BBM Satu Harga ditargetkan mencapai 573 titik. Pengawasan terhadap penyalurannya diperkuat agar benar-benar dirasakan masyarakat yang membutuhkan. Pada Kamis (24/8) pagi diresmikan satu SPBU di Desa Mandungo, Kecamatan Wewewa Selatan, Kabupaten Sumba Barat Daya, NTT. Di tempat itu pula diresmikan secara jarak jauh tujuh SPBU BBM Satu Harga lainnya, lima di NTT dan dua di NTB. Vice President Retail Fuel Sales Pertamina Patra Niaga Rahman Pramono Wibowo mengatakan, Pertamina berkomitmen untuk mendorong pembukaan SPBU BBM  Satu Harga di berbagai pelosok Nusantara yang masih kesulitan mendapat BBM dengan harga tidak wajar.

”Komitmen ini adalah amanah yang diberikan Presiden Jokowi kepada kami,” katanya. Pencapaian program BBM Satu Harga, ujarnya, tidak lepas dari dukungan Kementerian ESDM, BP Migas, pemda, dan pengusaha yang mau membangun SPBU. Program itu dimulai dari analisis kebutuhan, penetapan lokasi, pelelangan, hingga pembangunan fisik SPBU yang memerlukan waktu cukup lama. Distribusi dari terminal BBM ke SPBU juga sering menghadapi tantangan yang tidak mudah. Distribusi BBM Satu Harga ke beberapa wilayah terpaksa menggunakan pesawat udara seperti di Papua, menggunakan kapal motor di daerah kepulauan, dan kendaraan darat yang melewati medan rusak berat ke sejumlah wilayah pedalaman. Dalam sistem BBM Satu Harga, Pertamina menanggung semua ongkos pengiriman BBM dari terminal pengisian BBM ke setiap SPBU agar harga penjualan ke masyarakat juga sama seperti yang ditetapkan pemerintah. Pertalite, misalnya, dijual Rp 10.000 per liter. (Yoga)

Kalangan dunia usaha meminta agar pemerintah menerapkan juga kebijakan-kebijakan lain untuk mengurangi polusi udara selain bekerja dari rumah (WFH). Sebab, pascapandemi, kini kalangan usaha sedang berusaha bangkit. ”Apakah tepat bila sudah kembali diterapkan WFH, khususnya bagi kalangan swasta? Saat ini, pelaku usaha tengah berjuang untuk membenahi lini bisnisnya,” kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta Diana Dewi, Kamis (24/8/2023). (Yoga)

Indonesia bakal segera memiliki bursa karbon, seiring terbitnya Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 14/2023 tentang Bursa Karbon. Penyelenggara bursa karbon tidak cuma satu. Direktur Pengembangan Bursa Efek Indonesia, Jeffrey Hendrik menyatakan, BEI segera mendaftar sebagai salah satunya. Calon pemain lain, ICX, anak usaha Indonesia Commodity and Derivatives Exchange. Bahkan, ICX sudah memfasilitasi perdagangan perdana salah satu produk bursa karbon, yakni Renewable Energy Certificate (REC). Sejumlah emiten diperkirakan bakal menuai berkah dari kehadiran bursa karbon, salah satunya PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO). Manager Corporate Communication & Stakeholder Management PGEO, Muhammad Taufik bilang, PGEO siap berkontribusi di bursa karbon. Analis Saham Rakyat by Samuel Sekuritas, Billy Halomoan membagi emiten yang bisa menuai berkah dari bursa karbon. Pertama, emiten yang fokus ke ekonomi hijau, seperti PGEO, PT Arkora Hydro Tbk (ARKO) dan PT Kencana Energi Lestari Tbk (KEEN). Kedua, emiten yang mengejar efisiensi energi dan reduksi emisi, serta diversifikasi ke energi hijau. Emiten di kelompok ini adalah PT Barito Pacific Tbk (BRPT), PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (VKTR), PT Indika Energy Tbk (INDY), PT TBS Energi Utama Tbk (TOBA), PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO).

El Nino atau musim kemarau panjang telah melanda wilayah Indonesia. Pada akhir Juli 2023, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mencatat 63% wilayah di Indonesia sudah terdampak El Nino. Berdasarkan catatan BMKG, El Nino kali ini akan lebih ekstrem dibandingkan dengan sebelumnya. Artinya wilayah yang terdampak kekeringan akan lebih kering dibandingkan El Nino yang melanda Indonesia pada tahun 2019. Melansir catatan KONTAN, daerah yang berpotensi mengalami kekeringan ekstrem di antaranya adalah sebagian besar Pulau Sumatera dan Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara. Melihat kondisi tersebut, Investment Analyst Infovesta Kapital Advisori, Fajar Dwi Alfian memproyeksikan, dampak terjadinya El Nino tersebut akan mengerek sejumlah harga komoditas pangan. Untungnya, untuk harga komoditas pangan impor seperti gandum dan kedelai, ia nilai, belum menunjukkan kenaikan yang signifikan. Alhasil, efek ke ongkos emiten ritel dan konsumen masih minim. Research Analyst Infovesta Kapital Advisori, Arjun Ajwani menyatakan, tahun politik bisa meminimalisir efek El Nino. Ia juga melihat daya beli masyarakat masih tinggi.

PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) masih konsisten mencetak pertumbuhan kinerja hingga semester I 2023. Ke depan, bisnis emiten properti ini bakal ditopang serangkaian peluncuran proyek rumah tapak (landed houses). Analis Henan Putihrai Sekuritas Jono Syafei menjelaskan,BSDE yang sukses mencetak pertumbuhan pendapatan pra penjualan alias marketing sales di semester pertama 2023 sebesar 3% secara tahunan menjadi Rp 4,79 triliun. Pencapaian itu sudah melampaui sekitar 54% dari target marketing sales sebesar Rp 8,8 triliun di 2023. Moncernya marketing sales BSDE didorong oleh segmen pendapatan berulang di tengah peluncuran proyek, terutama pada kuartal kedua 2023. Pendapatan berulang dari produk Hiera dan Layton pada kuartal II 2023 diperkirakan berkontribusi sebesar 51% terhadap marketing sales di segmen residensial pada periode tersebut. Analis Indopremier Sekuritas, Michelle Nugroho dalam riset 20 Juli 2023, menyoroti. ke depan, katalis pendorong bagi marketing sales BSDE akan dibantu peluncuran proyek-proyek baru terutama produk rumah tapak. Analis UOB Kay Hian Sekuritas, Limartha Adhiputra mengatakan, saham-saham properti termasuk BSDE diperkirakan akan mengungguli IHSG di separuh kedua tahun ini karena marketing sales dan pertumbuhan laba dapat membaik. Hal itu seiring suku bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang berangsur meningkat. Limartha melihat, potensi pertumbuhan laba bersih BSDE sebesar 6,8% secara tahunan di 2023. Dengan demikian, BSDE bisa mencapai target marketing sales setahun penuh hingga akhir 2023. Analis Ciptadana Sekuritas, Yasmin Suolisa memproyeksi pendapatan BSDE bisa mencapai Rp 11,06 triliun hingga akhir tahun ini karena penjualan properti diperkirakan akan meningkat di kuartal III dan IV seiring lebih banyak serah terima proyek. Namun, Ciptadana memangkas proyeksi laba bersih BSDE menjadi Rp 2,45 triliun karena biaya non operasional yang lebih tinggi.