Bulog Terus Guyur Beras ke Pasaran
JAKARTA,ID-Perum Bulog menyalurkan 1.700-3.500 ton beras per hari dalam rangka operasi pasar atau Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPSH), naik dari biasanya yang hanya 1.000 ton per hari. Distribusi beras SPSH yang makin masif itu dilakukan seiring meningkatnya harga komoditas tersebut di pasaran. BUMN pangan tersebut melakukan sedikit dua hal dari sisi suplai dalam upaya SHSP beras. Pertama, Bulog mengelola stok cadangan beras pemerintah (CBP) yang cukup untuk menjaga kekuatan intervensi pemerintah dan mengurangi potensi spekulasi harga pasar atas stok pemerintah. "Kedua, perusahaan juga menggelar kegiatan SPSH dengan menambah pasokan beras ke pasar sehingga masyarakat mendapat pasokan pada harga jual maksimal yang disubsidi," ungkap Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Epi Sulandari, baru-baru ini. Stok beras yang dikuasai Bulog per 18 Agustus 2023 sebesar 1.301.471 ton, terdiri atas CBP (PSO) 1.246.262 ton dan komersil 55.208 ton. (Yetede)
Indonesia Tengah Dilanda Badai Kejahatan Digital
JAKARTA, ID-negara Indonesia saat ini disebut tengah 'memanen' dan dilanda berbagai kejahatan digital, termasuk disektor keuangan. Penyebabnya antara lain karena rendahnya kesadaran masyarakat di Tanah Air, termasuk institusi/BUMN/swasta, yang kurang perduli dengan keamanan digital dan menjaga data-data pribadi yang dimiliki/dikelolanya. Para penjahat pun banyak memanfaatkan data pribadi untuk memulai aksi kriminalnya, melalui kecanggihan di era yang sudah serta terdigitalisasi. Survei Penetrasi dan Perilaku Internet 2023 dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menyebutkan, penetrasi internet tengah menjangkau 215,63 juta atau 78,18% terhadap total 275,77 juta populasi diseluruh wilayah Indonesia akhir 2022/awal 2023. Jumlah meningkat dibandingkan 210 juta atau 77,02% terhadap total populasi tahun sebelumnya. Namun, dari survei yang sama itu, sebanyak 74,59% responden juga mengaku tidak tahu terkait kerentanan keamanan digital/siber. Seiring dengan itu, 34,47% responden tidak tau apa yang mesti dilakukan untuk menjaga keamanan data pribadi. sebanyak 66,82% responden pun mengaku belum pernah mengganti kata kunci untuk menjaga data pribadinya. (Yetede)
Atur Strategi Dorong Produksi Migas
JAKARTA,ID-Penundaan penawaran perdana saham PT Pertamina Hulu Energi (PHE) memantik sinyal waspada terhadap ketahanan energi. Produksi minyak dan gas Indonesia sulit terpenuhi tanpa ekspansi agresif dari perusahaan pelat merah tersebut. PHE saat ini berkontribusi sebesar 68% pada produksi minyak nasional dan 33% pada produksi gas nasional. Tanpa dana segar yang semula diproyeksikan bisa diperoleh dari initial public offering (IPO), kemampuan ekspansi anak perusahaan Pertamina tersebut terbatas. Sebelumnya, pemerintah berencana melepas saham PHE ke publik untuk menambah modal mendongkrak produksi minyak dan gas. Mengutip pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir pada 15 Juni lalu, aksi korporasi tersebut penting didorong terlaksana pada tahun ini. "Karena ini momentum untuk fokus meningkatkan yang namanya ketahanan energi,". Sebulan kemudian, pemerintah mengumumkan IPO PHE ditunda. Salah satu alasannya adalah karena harga minyak sedang turun dan kondisi pasar modal yang belum mendukung. Vice Corporate Communication Pertamina, Fadjar Djoko Santoso, mengatakan perusahaan masih menunggu arahan dari pemerintah ihwal kelanjutan rencana tersebut. (Yetede)
Kian Besar Alokasi Anggaran Infrastruktur
JAKARTA — Presiden Joko Widodo dinilai tak mengubah terlalu banyak platform keuangan pemerintahan pada tahun terakhir periode jabatannya. Jokowi masih mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengokohkan warisan pemerintahannya: infrastruktur dan penghiliran. "Karena itu, kenaikan anggaran infrastruktur cukup tinggi," ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 7,83 persen dibanding tahun ini sebesar Rp 392 triliun. Alokasi anggaran untuk infrastruktur itu menjadi yang terbesar dibanding alokasi dalam lima tahun terakhir ini. JAKARTA — Presiden Joko Widodo dinilai tak mengubah terlalu banyak platform keuangan pemerintahan pada tahun terakhir periode jabatannya. Jokowi masih mengarahkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk mengokohkan warisan pemerintahannya: infrastruktur dan penghiliran. "Karena itu, kenaikan anggaran infrastruktur cukup tinggi," ujar Analis Senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Ronny P. Sasmita, kepada Tempo, kemarin, 16 Agustus 2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran infrastruktur sebesar Rp 422,7 triliun pada tahun depan. Anggaran tersebut naik 7,83 persen dibanding tahun ini sebesar Rp 392 triliun. Alokasi anggaran untuk infrastruktur itu menjadi yang terbesar dibanding alokasi dalam lima tahun terakhir ini. (Yetede)
Menjaring Investor Proyek Transportasi
JAKARTA – Pusat Pembiayaan Infrastruktur Transportasi (PPIT) Kementerian Perhubungan tengah menyeleksi skema pembiayaan non-Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk 16 proyek infrastruktur transportasi prioritas. Kepala PPIT Siti Maimunah mengatakan lembaganya akan memasarkan proyek-proyek tersebut, terutama yang masih dalam tahap perencanaan, kepada calon investor.
Kehadiran PPIT diharapkan dapat mempercepat proses pembiayaan sehingga proyek bisa segera dikerjakan. Selama ini, proyek-proyek tersebut ditangani secara terpisah oleh empat direktorat jenderal di Kementerian Perhubungan. "Prosesnya kurang cepat sehingga PPIT muncul untuk memudahkan calon investor. Investasi mereka diarahkan ke satu pintu," ucapnya kepada Tempo, kemarin.
Pembiayaan kreatif atau pembiayaan non-APBN sudah lama dicetuskan pemerintah untuk memangkas beban kas negara. Merujuk pada Rencana Strategis Kementerian Perhubungan 2020-2024, total kebutuhan dana infrastruktur transportasi bisa menyundul Rp 1.288 triliun. Penggunaan dana swasta menjadi urgen karena negara hanya menyanggupi 18 persen atau sekitar Rp 227 triliun dari total kebutuhan tersebut. (Yetede)
Perjamuan Hutan untuk Korporasi Tambang
FRANS Maru, Sekretaris Camat Laham, Kabupaten Mahakam Ulu, belum pernah mendengar rencana perubahan fungsi kawasan hutan lindung di sekitar Desa Nyaribungan. Yang dia tahu, sekitar Februari lalu, sebuah pertemuan virtual digelar di kantor kecamatan untuk membicarakan rencana penyusunan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (amdal) PT Pari Coal, anak perusahaan PT Adaro Energi Indonesia Tbk. "Saat itu perwakilan warga dari Desa Nyaribungan, Danum Paroi, Long Gelawang, dan Muara Ratah dikumpulkan karena pertemuan virtual dilakukan di kantor kecamatan," kata Frans saat ditemui di kediamannya, akhir Juli lalu.
Frans tidak mengingat detail pertemuan itu, termasuk perwakilan PT Pari Coal yang kala itu berbicara di seberang layar komputer jinjing. Dia hanya ingat tak ada peserta rapat yang menyatakan keberatan atas rencana penambangan Pari Coal. Perusahaan, kata dia, juga berjanji akan membuka lapangan kerja bagi warga setempat. Sedangkan warga desa berharap Pari Coal juga mengupayakan pembangunan jalan akses dari kampung menuju jalan poros provinsi. "Kami (Kecamatan Laham) hanya minta agar aktivitas penambangan tidak menggunakan air baku dari Sungai Nyaribungan," kata Frans. (Yetede)
Merugi Ekonomi Akibat Polusi
JAKARTA-Polusi udara di wilayah Jabodetabek yang memburuk selama sebulan terakhir turut berdampak pada dunia usaha dan aktivitas perekonomian. Kekhawatiran masyarakat untuk beraktivias di luar rungan membuat jumlah kunjungan ke pusat belanja menurun. Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengatakan penurun jumlah kunjungan di mal dan area retail lainnya berpotensi melemahkan kinerja industri retail yang baru saja pulih pasca-pandemi Covid-19. "Kami sangat terpengaruh dan terganggu karena pengunjung menjadi takut dan membatasi diri untuk keluar rumah. Penjualan bisa menurun," ujarnya kepada Tempo, kemarin. Dia menyebutkan bahwa pelaku usaha retail juga ikut berkeberatan akan imbauan pemerintah untuk menerapkan WFH karena berpotensi menekan jumlah kunjungan dan konsumsi masyarakat. "Retail juga tidak bisa ikut menerapkan WFH karena kami, kan full online." Sebagai upaya untuk memberikan rasa aman kepada pengunjung, pelaku usahapun berupaya melakukan penyesuaian di pelbagai sisi. (Yetede)
Tren Menjamurnya Bisnis Kosmetik Lokal
Seiring dengan tren kulit putih, bersih, cerah, glowing yang menjadi kiblat kecantikan, masyarakat Indonesia mulai menjadikan produk kecantikan sebagai kebutuhan primernya. Perawatan kecantikan melalui laser, suntik filler bahkan botox menjadi tren di kalangan anak muda. Tak hanya itu saja, tren kecantikan juga tak hanya berhenti pada kaum perempuan saja. Kaum laki-laki juga turut menambah pertumbuhan permintaan kosmetik. Sinyal kuat inilah yang ditangkap para pelaku bisnis kosmetik dengan brand lokal. Bahkan artis atau public figure juga turut serta dalam bisnis ini, baik sebagai endorser maupun mengembangkan bisnis kosmetik dengan merk-merk mereka.
Pelaku bisnis kosmetik lokal pun kian bertambah dan menunjukan bahwa tidak ada barrier to entry pada industri ini. Dukungan digital marketing channel yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis kosmetik lokal akan membuat bisnis ini bertahan lama dalam jangka panjang. Pengeluaran perawatan kulit di Indonesia saat ini memang masih rendah apabila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand, Korea dan Jepang. Namun size penduduk Indonesia yang besar dan preferensi generasi muda terhadap kosmetik lokal menjadi peluang tersendiri.
Fenomena Baru Inflasi Global
Ketegangan antara AS dan China sudah terjadi sejak perang dagang pada masa Presiden Donald Trump. Perkembangan terbaru, eskalasi ketegangan ini tecermin dari istilah ”tech-war”, ”chip-war”, atau ”semi-conductor war” yang pada dasarnya adalah perebutan supremasi teknologi. Baru-baru ini China membatasi ekspor mineral langka germanium dan galium yang merupakan elemen penting dalam produksi semikonduktor. Sementara AS baru saja mengumumkan pembatasan bagi entitas AS untuk berinvestasi bidang hi-tech di China, termasuk di cip komputer, mikro-elektronik, teknologi informasi kuantum, dan kecerdasan buatan (artificial intelligence).
Dampak dari fragmentasi rantai pasokan dunia semakin kompleks sejak konflik Ukraina-Rusia pecah Februari 2022, yang terlihat dari inflasi biaya produksi sektor manufaktur global di angka 75 pada awal tahun 2022. Angkanya berangsur turun,tetapi sampai Maret 2023 masih di atas 50, yang berarti kenaikan biaya masih terjadi walaupun inflasinya makin melandai. Harga jual produk manufaktur juga naik sejak akhir 2021, mencapai puncaknya pada kisaran 63 dan 64 di awal 2022. Namun, kenaikan harga jual produk manufaktur lebih rendah dari kenaikan biaya produksinya. Disebabkan sisi permintaan tidak dapat mengakomodasi perubahan perilaku masyarakat pascapandemi. (Yoga)
Waswas dengan Kenaikan Harga Beras
Kios beras milik Francis Ndege di Pasar Toi, Nairobi, Kenya, beberapa waktu terakhir ini tidak terlalu ramai dikunjungi pembeli setelah harga beras naik. Kenaikan harga beras, antara lain, dipicu keputusan India menutup keran ekspor berasnya. Dengan harga saat ini, Ndege tak yakin, apakah pelanggannya, yang sebagian besar tinggal di perkampungan kumuh Kimera, Nairobi, masih mampu membeli beras darinya. Harga beras di Kenya melonjak beberapa waktu terakhir. Petani setempat tak mampu mencukupi kebutuhan dalam negeri karena harga pupuk yang meroket dan kekeringan yang melanda negara itu. Produksi beras pun terganggu.
Beras murah dari India biasanya mengisi ceruk kosong stok beras yang tak bisa dipenuhi petani dalam negeri. Hal ini membuat warga miskin dan kelompok rentan berpenghasilan 2 USD (Rp 30.600) bisa bertahan hidup. Namun, dengan harga beras yang naik 20 % sejak Juni lalu, semuanya jadi sulit dan sejak itu pula, pedagang beras seperti Ndege belum menerima pasokan stok baru. Situasi semakin sulit setelah India menghentikan sementara ekspor berasnya mulai pekan ketiga bulan Juli lalu. New Delhi beralasan, pelarangan ekspor beras non-Basmati itu untuk meredam kenaikan harga di pasar domestik. Keputusan India itu berdampak luas. Penghentian ekspor mereka membuat kekosongan 9,5 juta metrik ton beras di level global, setara seperlima total ekspor beras global. Ini menjadi tekanan baru bagi ketersediaan pangan global, terutama bagi negara-negara Afrika. (Yoga)









