PENGENDALIAN INFLASI SUMSEL : Peningkatan Tarif Transportasi Diwaspadai
Tim pengendali inflasi daerah (TPID) di Sumatra Selatan dinilai patut mewaspadai peningkatan tarif transportasi dalam upaya mengendalikan laju inflasi di wilayah tersebut. Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Sumsel, M Latif, mengatakan kewaspadaan menjadi keharusan kendati provinsi tersebut pada Agustus 2023 mengalami deflasi sebesar 0,04% secara bulanan (month-to-month). Pasalnya, jelas dia, kenaikan tarif sejumlah moda transportasi bisa menjadi ancaman. Pihaknya juga memperkirakan akan ada peningkatan pada tarif udara dan angkutan antarkota bertepatan dengan momen libur Hari Raya Maulid Nabi Muhammad SAW pada akhir September 2023. Meski demikian, kata Latif, inflasi di Bumi Sriwijaya juga diprediksi akan tertahan oleh periode panen raya padi, yang akan terjadi pada bulan ini. Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumsel melaporkan pada Agustus 2023 terjadi inflasi 3,19% secara tahunan (year-on-year) dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 114,68. Kepala BPS Sumsel Moh Wahyu Yulianto memerinci inflasi terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya sebagian besar indeks kelompok pengeluaran. Menurutnya, kelompok transportasi menjadi kontributor terbesar.
Asean Jangkar Stabilitas Ekonomi Global
JAKARTA,ID-Kawasan Asean berpotensi menjadi jangkar stabilitas perekonomian global, sebab kawasan ini terus menunjukkan lintasan pertumbuhan yang menjanjikan. Untuk merealisasikan hal tersebut, perlu dilakukan sejumlah langkah di antaranya memperkuat hubungan perdagangan dan investasi regional, mendorong tindakan pembangunan berkelanjutan yang kolaboratif, serta lebih banyak melibatkan partisipasi swasta. "Saat ini, kawasan kita adalah salah satu dari sedikit titik terang untuk pertumbuhan ekonomi," kata Menteri Koordinasi Bidang Perekonomain Airlangga Hartarto dalam keterangan resmi di jakarta, Senin (04/09/2023). Ekonomi LPEM FEB Universitas Indonesia (UI) Teuki Riefki juga sepakat dengan pernyataan Airlangga. Menurut dia, potensi kawasan Asean untuk menjadi jangkar stabilitas perekonomian global memang cukup beralasan. Pasalnya, sejumlah negara di kawasan ini memiliki pertumbuhan ekonomi bagus diantaranya Indonesia dengan ukuran ekonomi yang besar, Vietnam yang telah masuk dalam rantai pasok dunia, dan Singapura yang telah menjadi salah satu hub keuangan global. (Yetede)
Merah Putih Fund Siap Tangkap Ekonomi Digital
JAKARTA,ID-Pemerintah melalui perusahaaan modal ventura (corporate ventura capital.CVC) Merah Putih Fund (MPF) menggalang dana kelolaan sebesar US$ 300 juta atau setara Rp 4,5 triliun yang siap disuntikkan ke perusahaan-perusahaan rintisan (startup). Ini dilakukan untuk menangkap potensi ekonomi digital yang dikalkulasi tembus US$ 130 miliar atau nyaris Rp2.000 triliun pada 2023. Dana itu berhasil dihimpun oleh MPF dari lima CVC yang terdiri atas Mandiri Capital sebesar US$ 82,5 juta, BRI Ventures sebesar US$ 82,5 juta, Group PT Telkom sel Mitra MDI Venture dan Telkomsel Mitra Inovasi (TMI) sebesar US$ 100 juta, serta BNI Venterus sebesar US$ 30 juta. Wakil Menteri Badan Usaha (BUMN) Rosan Roeslani menerangkan, dana kelolaan US$ 300 juta tersebut merupakan langkah awal positif yang mendapatkan dukungan penuh dari Kementrian BUMN dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendorong perusahaan-perusahaan rintisan dalam negeri bertransformasi menjadi unicorn dan decacorn. Rosan meyakini, dukungan pendanaan kepada startup-startup bervaluasi soonicorn "Inilah langkah awal dan kami harapkan setelah first closing, jumlah dana kelolaannya akan terus meningkat seiring dengan semakin banyaknya startup yang bisa kami bantu ke depan," ujar dia (Yetede)
Bersiap Spin Off, UUS Perbankan Masih Kaji Model Bisnis
JAKARTA,ID-Ketentuan pemisahan unit usaha syariah (UUS) dari bank induk telah dikeluarkan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sejumlah UUS perbankan masih melakukan kajian mendalam terkait model bisnis sebelum spin off. Pada Juli lalu, diterbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12 Tahun 2023 tentang Unit Usaha Syariah (POJK UUS) sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2KS) Pasal 68 mengenai ketentuan pemisahan UUS, konsolidasi, dan sanksi. POJK UUS selain mengatur pemisahan UUS, juga memuat aturan mengenai UUS, juga memuat aturan mengenai UUS secara konprehensif mulai pembukaan, kepengurusan, jaringan kantor, sampai dengan pencabutan izin usaha UUS atas permintaan bank umum konvensional (BUK). Salah satunya PT Bank CIMB Niaga Syariah Tbk yang masih menggodok strategi pemisahaan UUS. "Spin off ini kan peraturan yang harus ditaati. Saat ini kami masih melakukan assesment untuk jalan terbaik dari sisi model bisnis," jelas Presiden Direktur CIMB Niaga Lani Darmawan kepada Investor Daily, Senin (4/9/2023). (Yetede)
KTT Asean Beri Angin Segar ke Pasar Saham
JAKARTA,ID-Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asean ke 43 yang belangsung pada 5-7 September 2023 di Jakarta diyakini bisa memberi angin segar ke pasar saham di dalam negeri. Terlebih indeks harga saham gabungan (IHSG) saat ini masih terus mencoba menembus level psikologis 7.000, di mana pada perdagangan kemarin ditutup menguat 19,09 poin ke posisi 6.996,75. KTT yang akan dihadiri 11 pemimpin negara Asean, 9 perwakilan negara mitra, dan 9 pemimpin organisasi internasional ini, diharapkan dapat meningkatkan kerja sama regional dan global. Dalam puluhan pertemuan yang akan digelar selama KTT berlangsung juga diharapkan dapat menghasilkan kesepakatan subtansial, termasuk upaya meningkatkan infrastruktur Asean, menjaga keamanan pangan, pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, serta memajukan ekonomi digital dan ekosistem digital dan ekosistem pembayaran. "Pertemuan antar kepala negara ini memiliki nilai strategis terhadap pereokonomian, dan tentunya hasil KTT diharapkan lebih banyak lagi menghasilkan kerja sama ekonomi. Ini positif bagi pasar karena tentu itu mendorong ekonomi lebih tumbuh," kata Pengamat Pasar modal dan Direktur Ekuator Swarna Capital Hans Kwee kepada Investor Daily di jakarta. (Yetede)
Tahun 2024, Kemenkominfo Tuntaskan Proyek TIK
JAKARTA,ID-Komisi I DPR RI menyetujui alokasi pagu anggaran Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) tahun 2024 sebesar Rp14,84 triliun dari usulan daftar daftar isian pelaksaan anggaran (DIPA) senilai Rp19,7 triliun. Sebagian besar anggaran atau Rp 9,86 triliun (66,44%) akan dialokasikan untuk melanjutkan dan menuntaskan pembangunan infrastuktur teknologi, informasi,dan komunikasi (TIK). Ada lima program prioritas Kemenkominfo tahun 2024, yaitu program penyediaan infrastruktur TIK, diantaranya Palapa Ring, operasional satelit Satria-1, operasional BTS 4G di area tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), penyediaan akses internet dan digitalisasi penyiaran publik (LPP), serta pengukuran kualitas layanan telekomunikasi. Menteri Komunikasi dan Komunikasi (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menjelaskan, perubahan anggaran TA 2024 tersebut terjadi antara lain karena adanya pagu blokir (otomatic adjusment) Rp 358 miliar, realokasi anggaran blokir ke bendahara anggaran umum Rp39 miliar, serta penambahan anggaran terkait dukungan diseminasi Asean dan Pemilihan serentak tahun 2024 sebesar Rp 68 miliar. (Yetede)
Menlu RI: Situasi Sulit Jangan Mengganggu Kerja Keras Asean
JAKARTA,ID-Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Retno Marsudi mengakui bahwa ada banyak situasi sulit yang sedang dihadapi di kawasan Asia Tenggara, khususnya blok Asean. namun, ia ingin, kesulitan-kesulitan ini tidak sampai memenuhi kerja keras dalam konferensi tingkat tinggi (KTT) Asean ke-43 yang akan berlangsung pada 5-7 September 2023. Kita masih memiliki beberapa pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, termasuk situasi di Myanmar. Keketuaan kami telah bekerja keras untuk mendorong solusi Asean yang Bersatu, dan Asean hanya dapat melangkah maju dengan kekuatan penuh jika kita dapat memastikan solusi yang damai dan langgeng di Myanmar," ujar dia saat membuka kegiatan Asean Foreign Ministers Meeting (AMM) pada Senin (04/08/2023) di Jakarta. Sesuai mandat dari para pemimpin, lanjut Retno, pihaknya bakal melakukan tinjauan konprehensif terhadap implementasi Konsensus Lima Poin (5PC) dan menyiapkan rekomendasi untuk musyawarah para pemimpin. (Yetede)
Harga Tinggi Sejak di Hulu
HAMPIR saban hari Dedi mondar-mandir ke penggilingan untuk mencari pasokan beras buat kiosnya. Biasanya, pedagang beras di Pasar Pagi, Kota Cirebon, itu mendapat kiriman langsung dari pengusaha penggilingan tanpa perlu diminta. Namun, seiring dengan melambungnya harga gabah dan beras, penggilingan baru akan mengirim kalau pedagang sudah memesan serta membayar. "Habis subuh saya biasanya pergi, mencari penggilingan langganan yang memiliki stok,” tuturnya kepada Tempo, kemarin. Tak jarang, Dedi mengaku harus mencari beras ke penggilingan di luar Cirebon, seperti ke Indramayu bahkan ke Subang. “Kalau sudah dibayar, baru beras dikirim."
Kini, jumlah pengiriman beras dari penggilingan pun tidak sebanyak sebelumnya. Biasanya, penggilingan bisa memasok pedagang hingga 20 ton. Kini, pasokan yang dikirim hanya separuhnya. "Saya juga enggak berani menjual beras mahal-mahal. Paling untung saya hanya Rp 300 per kilogram,” tutur Dedi. Kerepotan mencari beras juga dialami Amran, pedagang beras di Bogor. Ia mengatakan para pedagang mesti berebut beras ke pemasok atau gudang lantaran lumbung beras langganannya kehabisan pasokan. "Katanya banyak yang gagal panen," ujarnya. Menurut Amran, kelangkaan pasokan beras sudah terjadi selama tiga pekan terakhir. (Yetede)
Mencari Cara Mengerem Kenaikan Harga Beras
JAKARTA - Badan Pangan Nasional (Bapanas) mencatat harga pangan nasional secara umum cukup stabil, kecuali pada beberapa komoditas, antara lain gabah kering panen, gabah kering giling, beras medium, dan beras premium. Menyitir grafik di laman Bapanas, tren harga komoditas-komoditas tersebut terus menanjak setelah sempat menurun pada April-Juni lalu. Kepala Bapanas, Arief Prasetyo Adi, berharap tren menanjak harga beras bisa direm dengan adanya intervensi pemerintah, dari pemberian bantuan pangan selama tiga bulan kepada 21,3 juta keluarga penerima manfaat mulai bulan ini, gerakan pangan murah, hingga program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP).
“Seharusnya itu bisa memenuhi pasar. Jadi, kami berharap harga stabil atau turun, terutama setelah bantuan pangan mulai turun,” kata Arief ketika ditemui Tempo di Kompleks Parlemen, Senayan, kemarin. Ia yakin model intervensi melalui bantuan pangan itu bisa mengerem kenaikan harga beras lantaran gelontoran beras sebanyak 210 ribu ton per bulan bisa setara dengan 7-8 persen konsumsi setiap bulan. “Seharusnya bisa menekan harga.” Harga beras belakangan terus naik. Harga beras medium kini berada di tingkat rata-rata Rp 12.510 per kilogram, dengan harga tertinggi berada di Papua Rp 15.920 per kilogram dan terendah di DKI Jakarta Rp 11.480 per kilogram. (Yetede)
KEKERINGAN, Bekasi Tanggap Darurat Bencana, 53.511 Jiwa Terdampak
Bencana kekeringan di Kabupaten Bekasi, Jabar, terus meluas. Sebanyak 13.655 keluarga yang tersebar di 10 kecamatan terdampak kekeringan. Pemkab Bekasi menetapkan status tanggap darurat bencana kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bekasi Muchlis mengatakan, bencana kekeringan yang melanda wilayah Kabupaten Bekasi mengakibatkan 53.511 jiwa atau 13.655 keluarga terdampak. Warga yang terdampak kekeringan itu tersebar di 31 desa di 10 kecamatan.
”Kami masih terus menyuplai air bersih ke desa-desa terdampak kekeringan. Air bersih yang sudah kami distribusikan sampai kemarin mencapai 840.000 liter,” kata Muchlis, saat dihubungi pada Minggu (3/9) dari Jakarta. Muchlis menambahkan, tim BPBD Kabupaten Bekasi bersama dengan perangkat daerah kecamatan hingga kelurahan dan desa masih terus bekerja di lapangan untuk mendata dan memetakan wilayah dan warga yang terdampak kekeringan, diikuti dengan pendistribusian air bersih ke wilayah yang terdampak. (Yoga)









