;
Kategori

Ekonomi

( 40554 )

Saatnya Bank Muamalat Berbenah Ddiri

02 Oct 2024
DALAM beberapa tahun terakhir, di tengah perkembangan ekonomi syariah, konsolidasi sektor perbankan syariah menjadi isu strategis dan menjadi perhatian banyak kalangan. Banyak pihak berharap adanya konsolidasi melalui merger ataupun akuisisi mampu memperkuat perbankan syariah dan mendorong Indonesia menjadi global hub ekonomi syariah.  Namun kasus batalnya akuisisi Bank Muamalat oleh Bank Tabungan Negara (BTN) menunjukkan bahwa proses konsolidasi tidak semudah yang diharapkan. Berbagai tantangan harus dihadapi, seperti alasan strategis ataupun perhitungan ekonomi yang sering kali menjadi penghambat utama terjalinnya kesepakatan.

Walaupun Direktur Utama BTN tidak memberitahukan alasan batalnya konsolidasi tersebut, faktor keuangan kemungkinan besar menjadi alasan utama. Diketahui Muamalat pernah menghadapi krisis pada 2017 dengan rasio kecukupan modal hanya 11,58 persen. Dengan kondisi ini, bisa dibilang Muamalat termasuk bank yang "sakit". Hal ini terjadi karena Muamalat melakukan kesalahan dalam menjalankan strategi bisnis. Muamalat yang seharusnya berfokus pada segmen pasar retail justru terlalu berfokus pada pendanaan korporasi, salah satunya untuk maskapai penerbangan Batavia Air yang akhirnya pailit. Strategi tersebut mengakibatkan pembiayaan bermasalah (NPF) Bank Muamalat meningkat tajam hingga menembus 5 persen pada 2017. Strategi ini bisa dibilang merupakan kesalahan fatal serta mengingkari visi Bank Muamalat sebagai bank yang berfokus pada retail alih-alih korporasi besar. (Yetede)

Tiga Juta Rumah di Tinggal

02 Oct 2024
PRESIDEN terpilih Prabowo Subianto akan merealisasi program 3 juta rumah setiap tahun pada masa pemerintahannya. Program tersebut merupakan janji Prabowo saat kampanye untuk menyediakan hunian murah dan berkualitas bagi masyarakat yang membutuhkan.

Ketua Satuan Tugas Perumahan Hashim Djojohadikusumo mengatakan pemerintahan mendatang bakal membangun 2 juta rumah di perdesaan dan 1 juta apartemen di perkotaan. Saat ini tim transisi sedang menggodok sumber dana untuk merealisasi program tersebut.

Ada tiga sumber dana yang direncanakan, yaitu program Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), PT Sarana Multigriya Finansial (SMF), dan Bank Tabungan Negara (BTN). Hashim juga memastikan pembangunan 2 juta rumah di perdesaan akan dipercayakan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), koperasi, serta badan usaha milik desa. “Perusahaan kontraktor konglomerat dilarang masuk ke bidang ini!" kata Hashim pada 31 Agustus 2024 (Yetede)

Penambangan Pasir Laut, Berdampak Buruk Bagi Kelautan

01 Oct 2024
KEMENTERIAN Kelautan dan Perikanan tidak kendur dalam melanjutkan rencana membuka keran ekspor pasir laut melalui kebijakan pengelolaan sedimentasi laut. Kebijakan ini menuai kritik publik karena dapat merusak lingkungan. Bahkan kebijakan ekspor pasir laut dinilai bakal melenyapkan potensi karbon biru yang tersimpan dalam ekosistem pesisir dan laut. Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira menjelaskan, laut Indonesia berpotensi menyumbang 17 persen dari total cadangan karbon biru yang ada di bumi. “Artinya, kalau ada eksploitasi pasir laut, potensi karbon biru itu pasti berkurang. Penambangan pasir laut pasti berdampak pada ekosistem pesisir dan mangrove,” kata Bhima ketika dihubungi pada Senin, 30 September 2024.

Bhima lantas mengingatkan bahwa pemerintah memiliki target ambisius mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) nasional. Merujuk pada dokumen Nationally Determined Contributions (NDC), Indonesia menetapkan target pengurangan emisi sebesar 32 persen atau 912 juta ton setara dengan karbon dioksida (CO2e) dengan kemampuan sendiri pada 2030. Dokumen ini dibarengi peta jalan emisi nol bersih (net zero emission) yang akan dicapai pada 2060. NDC merupakan komponen utama Perjanjian Paris 2015 yang mensyaratkan negara-negara, tak terkecuali Indonesia, menahan peningkatan suhu rata-rata global di bawah 2 derajat Celsius. Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) mewajibkan Indonesia menyampaikan dokumen Second NDC paling lambat pada Maret 2025. (Yetede)
  

Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan

01 Oct 2024
BNI Investor Daily Summit kembali hadir tahun ini dengan mengusung tema Accelerating Ressilient  Growth. Acara tersebut diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, terutama disaat kondisi masih penuh dengan tantangan. Direktur Utama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk/BNI Royke Tumilaar menjelaskan BNI Investor Daily Summit (IDS) 2024 memiliki peran strategis dalam  mempercepat transformasi ekonomi Indonesia. "Acara ini bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan mudah beradaptasi, terutama dilingkungan yang penuh tantangan. Dengan kolaborasi lintas sektor kami berharap IDS 2024 dapat menjadi platform yang mempermudah berbagai solusi untuk tantangan nasional maupun global," ujar Royke. Acara yang akan digelar pada 8-9 Oktober 2024 di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta ini menjadi ajang penting bagi berbagai pemangku  kepentingan, mulai dari pemerintah , pelaku bisnis, hingga investor, untuk bersama-sama merumuskan strategi menghadapi tantangan ekonomi global dan nasional. (Yetede)

Pembangunan 5 Destinasi Super Prioritas Termasuk Kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

01 Oct 2024

Pemerintah melalui Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatf (Kemenparekraft/Baparekraft) fokus mengembangkan 5 Destinasi Super Prioritas di Indonesia, yaitu Borobudur, Likupang, Mandalika, Danau Toba, dan Labuan Bajo, sejak 2021. Program yang merupakan salah satu instruksi Presiden Jokowi ini dinilai positif  untuk meningkatkan pariwisata di Indonesia dan  mencipatakan ‘Bali Baru’ yang memiliki kualitas kelas dunia sehingga layak  untuk dikembangkan dan diteruskanlah pemerintahan mendatang.

Pembangunan 5 destinasi Super Prioritas termasuk kedalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional  (RPJMN) Indonesia untuk 5 tahun masa jabatan periode kedua Presiden Joko Widodo. Untuk menyukseskan  program ini, telah banyak langkah yang  dilakukan Kemenparekraft seperti membangun dan memperbaiki infrastuktur, kualitas jaringan telekmunikasi, memasarkan produk ekonomi kreatif, hingga menyiapkan SDM unggulan setara Bali. Pembangunan Sirkuit Mandalika serta pelaksanaan MotoGP di kawasan tersebut juga salah satu langkah Kemeparekraft dalam mengembangkan program 5 Destenasi Super Prioritas. (Yetede)

LPS Mempertahankan TBP di Bank Umum

01 Oct 2024
Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) memutuskan untuk mempertahankan Tingkat Bunga Penjamin (TBP)  simpanan rupiah di bank umum dan bank perekonomian rakyat (BPR) serta simpanan valas di bank umum. Namun, ke depan LPS tidak menutup kemungkinan menurunkan  TBP apabila diperlukan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisioner LPS Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, dalam Rapat Dewan Komisioner (RDK) LPS telah melakukan evaluasi dan menetapkan TBP bagi simpanan dalam rupiah di bank umum dan BPR, serta simpanan dalam bentuk valuta asing di bank umum. Saat ini TBP simpanan rupiah pada bank umum adalah 4,25% dan TBP simpanan rupiah pada BPR 6,75%. Sedangkan untuk TBP simpanan valas pada bank umum adalah sebesar 2,25%. Penetapan tersebut salah satunya didasari untuk memberikan ruang lanjutan bagi perbankan dalam pengelolaan likuiditas dan suku bunga. TBP tersebut akan berlaku untuk periode 1 Oktober 2024 hingga 31 Januari 2025. (Yetede)

Hypernet Tecnologies Penyedia MSP di Indonesia

01 Oct 2024

Hypernet Technologies, salah satu penyedia managed service provider (MSP) di Indonesia, bekerja sama dengan Versa untuk mengatasi ancaman serangan dan memperkuat keamanan bagi siber perusahaan. Teknologi SSE Versa memungkinkan perusahaan melakukan sentralisasi pengamanan data secara efisiensi dan efektif. Dengan fitur Zero Trust Network Access (ZTNA), Hypernet menawarkan pendekatan keamanan revolusioner guna memastikan setiap akses ke jaringan perusahaan dilakukan verifikasi ketata, sehingga menekan resiko ancaman siber.

VP IT Services Hypernet Technologies Djoko Setyanto mengatakan, SSE Versa dapat membantu pengamanan komunikasi data dengan memanfaatkan teknologi Zero Trust Network Acces (ZTNA, Secure Web Gateway (SWG), Softwaredefine Wide Area Network SDWAN), Cloud Access Security Broker (CASB), dan Data Loss Prevention (DLP). “Dengan teknologi-teknologi tersebut, kami optimistist dapat membantu kline hypermart dalam mengelola kebijakan keamanan secara terpusat, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan perlindungan  data yang kuat sesuai dengan standar tertinggi,” kata Djoko. (Yetede)

Ekspor Kelapa Nasional Ditargetkan US$ 5,23 Miliar pada 2045

01 Oct 2024
Ekspor kelapa nasional ditargetkan US$ 5,23 miliar pada 2045, atau meningkat 235.26% dibandingkan realisasi 2023 yang hanya US$ 1,56 miliar. Guna mencapai target itu, Indonesia harus  menggenjot hilirisasi dengan fokus pada produk-produk turunan kelapa yang bernilai tambah tinggi, seperti karbon aktif, nanoselulosa, dan biovtur. Sebagai pedoman, pemerintah bersama seluruh pemangku kepentingan bersinergi meluncurkan Peta Jalan Hilirisasi Kelapa 2025-2045. Dokumen Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan nasional (PPN/Bappenas) menyebutkan, produktivitas kelapa nasional stagnan 1,1 ton per hektare (ha), lalu 98.95% perkebunan berupa kebun rakyat tradisional tanpa  pengorganisasian dan regenerasi, serta 378.191 ha tanaman tidak menghasilkan/tua/rusak/dengan kemampuan replanting (peremajaan) 6.000-10.000 ha per tahun. Di sisi lain, sebanyak 756,98 juta kelapa bulat masih diekspor dengan pajak 0%, lalu 52,34% pemanfaatan dalam bentuk kopra guna diolah menjadi minyak, kemudian 3,68 juta ton air kelapa  di tanam diperkebunan rakyat dengan pola budi daya tradisonal sehingga produktivitasnya rendah. (Yetede)

Memperbaiki Sistem Perizinan untuk Menggenjot Investasi

01 Oct 2024
Pertumbuhan realisasi investasi kerap kali tidak berjalan optimal karena terhambat oleh rumitnya sistem perizinan di Tanah Air.  Proses perizinan bagi usaha menengah dan besar dengan risiko tinggi harus diurus dengan menghabiskan banyak waktu, karena masih ada sejumlah proses yang dilakukan di sejumlah kementerian/lembaga (K/L). Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkas Roeslani mengatakan, proses mengurus  izin untuk usaha menengah dan besar dengan tingkat  risiko yang lebih tinggi membutuhkan waktu yang lama, karena memerlukan verifikasi dan memenuhi persyarat  dari K/L dan pemerintah daerah. Oleh karena itu, kita perlu meningkatkan saya saing investasi, perbaikan regulasi, peningkatan layanan, dan percepatan perizinan berusaha. Sesuai kewenangan baik di tingkat pusat maupun daerah," kata Rosan. Rosan mengimbau agar semua K/L hingga pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan perizinan dengan lebih optimal. (Yetede)

Akselerasi Pertumbuhan Asuransi di Tengah Tantangan Ekonomi

01 Oct 2024

Sepanjang semester I/2024, kinerja positif industri asuransi umum mendorong optimisme untuk ekspansi lebih lanjut. Ketua Umum Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Budi Herawan, mencatat peningkatan premi asuransi umum sebesar 18,4% YoY menjadi Rp57,91 triliun, dengan prediksi pertumbuhan antara 10% hingga 15% pada akhir tahun. Budi menilai sektor properti dan asuransi kredit tetap menjadi pendorong utama, meskipun insentif pajak tidak memberikan dampak signifikan.

Direktur Utama Asuransi Raksa Pratikara, Edy, juga optimis dengan kinerja semester II/2024 meski menghadapi tantangan seperti penurunan penjualan mobil baru dan peningkatan pembiayaan bermasalah (NPF). Strategi perusahaan adalah memperluas penetrasi ke saluran distribusi yang belum dimaksimalkan.

Presiden Direktur Asuransi Tokio Marine Indonesia, Sancoyo Setiabudi, mengakui adanya penurunan kinerja perusahaannya sebesar 1,1% akibat menurunnya penjualan mobil baru. Namun, ia tetap optimis dengan pertumbuhan di lini bisnis lainnya seperti asuransi harta benda, pengangkutan, dan travel.

Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian OJK, Ogi Prastomiyono, optimis bahwa sektor asuransi umum akan tumbuh pada 2025, meskipun ada tantangan ekonomi makro. Ia meyakini bahwa APBN 2025 akan mendukung konsumsi domestik, memberikan efek positif pada industri asuransi.