Mesir telah menjadi anggota terbaru BRICS yang didirikan oleh Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan pada tahun 2014. Langkah ini dapat diperhitungan sebagai poin penting dalam kampanye "de-dollarisasi" yang bertujuan untuk mengurangi dominasi dolar AS di pasar global dan mempromosikan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan internasional.

Fenomena de-dollarisasi ini muncul sehubungan dengan keinginan untuk melindungi bank sentral dari risiko geopolitik negara anggota BRICS dan untuk menantang kemampuan AS untuk menggunakan dolar sebagai senjata untuk menjatuhkan sanksi. Saat ini, 60% cadangan devisa bank sentral dan 70% perdagangan global dilakukan dengan menggunakan dolar AS.

BRICS memperkenalkan Russia-China payment system yang tidak melalui SWIFT dan merupakan gabungan antara the Russian System for Transfer of Financial Messages dengan the Chinese Cross-Border Interbank Payment System. Pada tahun 2021, Rusia mengurangi share of dollar-denominated assets menjadi 16% dan mengurangi ketergantungan perdagangannya pada dolar AS menjadi kurang dari 10%  dalam bentuk ekspor ke negara-negara BRICS. India juga telah menjajaki rencana untuk mengurangi ketergantungannya pada dolar, termasuk penggunaan Rupee India dalam perdagangan bilateral dengan negara-negara pengekspor minyak.

Kampanye de-dollarisasi ini mendapatkan momentum dengan semakin banyaknya negara-negara seperti Argentina, Aljazair, Iran, Indonesia, Turki, dan Arab Saudi yang menunjukkan ketertarikan mereka untuk bergabung dengan BRICS. Dengan Mesir sebagai anggota terbaru yang bergabung ke dalam BRICS, mengindikasikan bahwa Afrika juga mulai mendukung inisiatif ini.

JAKARTA, KOMPAS — Meskipun kinerja industri dalam negeri tengah bertumbuh di awal 2023, tingkat ekspansi manufaktur Indonesia tak lagi berada dalam jajaran tiga besar di kawasan Asia Tenggara seperti tahun lalu. Kini Indonesia berada di posisi keempat setelah Thailand, Filipina, dan Singapura. Tingkat indeks itu ditunjukkan lewat Indeks Manajer Pembelian (Purchasing Mana- ger’s Index/PMI) yang dirilis S&P Global Market Intelligence pada awal Februari 2023. Rilis itu menyebutkan, PMI kawasan Asia Tenggara pada Januari 2023 berada di posisi 51, meningkat 1,39 persen dari angka bulan sebelumnya, yakni 50,3. Nilai PMI itu diperoleh dari survei terhadap 2.100 pelaku manufaktur di Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Myanmar, dan Filipina pada 12-25 Januari 2023.  Apabila angka PMI berada di atas 50, industri pengolahan berada di zona ekspansif. Sebaliknya, jika nilainya berada di bawah 50, industri tengah terkontraksi. Pada Januari 2023, ada empat negara yang industri pengolahannya sedang berekspansi, yakni Thailand dengan PMI 54,5, Filipina (53,5), Singapura (51,9), dan Indonesia (51,3). Tiga negara lainnya berada di zona kontraktif, yakni Myanmar dengan PMI 49,6, Vietnam (47,4), dan Malaysia (46,5).  (Yoga)

JAKARTA, KOMPAS — Tutupnya sejumlah perusahaan penyedia lokapasar tidak lantas membuat bisnis e-dagang meredup. Masih terdapat peluang memperluas jejak perdagangan digital ke luar kota metropolitan. Principal di Kearney, Ishan Nahar, dalam pernyataan resmi yang dikutip hari Minggu (12/2/2023), di Jakarta, mengatakan, kota di luar metropolitan atau kota urban baru (tier 2–4) di Indonesia memiliki jumlah penduduk 230 juta jiwa, jauh lebih besar daripada jumlah penduduk kota tier 1 yang hanya sekitar 40 juta jiwa. Populasi penduduk yang lebih besar akan dapat menciptakan basis pelanggan yang lebih luas bagi perusahaan teknologi e-dagang. Sementara itu, baru sekitar 30 persen dari 60 juta usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) memanfaatkan solusi digital untuk aktivitas bisnis ataupun perdagangan mereka. ”Para pelaku aplikasi super di bidang e-dagang sebenarnya telah membangun platform untuk UMKM. Namun, kami melihat masih terbuka peluang bagi mereka memperluas layanan ke seluruh rantai operasi UMKM. Di samping itu, kami juga mengamati masih ada ruang bagi mereka guna membantu meningkatkan pelatihan kompetensi digital untuk pelaku UMKM,” ujar Ishan. (Yoga)

Angkatan kerja muda kian jamak membincangkan persoalan ketenagakerjaan di media sosial. Fenomena ini diyakini menandakan makin bertumbuhnya kesadaran hak pekerja. Selain itu, juga jadi cara untuk mendorong pemerintah lebih memperhatikan implementasi hukum ketenagakerjaan. Pekan lalu, muncul video viral ”Pabrik Elit Bayar Lembur Syulit” di media sosial yang memperlihatkan seorang karyawan yang protes lantaran sudah bekerja lembur, tetapi perusahaan tidak membayar upah lembur. Video itu beredar Kamis (2/2/2023). Karyawan bersangkutan bekerja di sebuah perusahaan apparel di Grobogan, Jawa Tengah. Tidak butuh lama, Sabtu (4/2/2023), di Jakarta, Dirjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Haiyani Rumondang memberi tanggapan. Intinya, pemerintah, melalui Pengawas Ketenagakerjaan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jawa Tengah, langsung turun memeriksa kebenaran viral itu. (Yoga)

JAKARTA, KOMPAS — Sepanjang tahun 2017–2022, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat telah terbentuk 3.757 balai latihan kerja komunitas atau BLKK. Dari jumlah itu, sebanyak 283 masuk klasifikasi BLKK mandiri. BLKK diharapkan semakin terintegrasi dengan dunia usaha atau industri sehingga bisa berkembang secara optimal. Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) mengklasifikasikan BLKK menjadi tiga, yaitu tumbuh, berkembang, dan mandiri. Klasifikasi tumbuh artinya BLKK sudah bisa menyelenggarakan pelatihan dengan baik. Sementara klasifikasi berkembang berarti BLKK dapat memberikan pelatihan, menjalin kemitraan untuk pendanaan pelatihan, dan pemberdayaan alumni. Sementara klasifikasi mandiri berarti BLKK telah sampai pada tahap mampu menghidupi lembaganya dan memproduksi barang atau jasa. BLKK boleh didirikan oleh komunitas serikat pekerja atau buruh dan pemberdayaan alumni. (Yoga)

Arah kebijakan penghiliran di Indonesia, masih menyisakan sejumlah persoalan klasik. Keterbatasan industri manufaktur yang menjadi penghubung antara hulu dan hilir, butuh solusi konkret untuk dipenuhi. Dengan ketersediaan bahan baku yang memadai, kebijakan penghiliran mestinya dapat meningkatkan daya saing dan berkontribusi optimal bagi perekonomian dalam negeri. Apalagi, sejak kebijakan penghiliran beberapa komoditas tambang dijalankan, nilai ekonomi yang diperoleh negara meningkat tajam.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyerahkan pembiayaan kredit usaha rakyat (KUR) tahun 2023, sekaligus meluncurkan Kartu Tani Digital untuk pupuk bersubsidi di Kabupaten Aceh Utara. Penyerahan KUR dan peluncuran Kartu Tani Digital bertujuan untuk meningkatkan perekonomian di Aceh. KUR disalurkan via PT Bank Syariah Indonesia Tbk senilai Rp3 triliun. Turut hadir pada kesempatan tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki dan Direktur Utama PT Bank Syariah Indonesia Tbk. (BSI) Hery Gunardi.Jokowi mengatakan penyediaan pembiayaan KUR senilai Rp3 triliun merupakan angka yang besar untuk meningkatkan perekonomian di Provinsi Aceh. “Ekonomi akan tumbuh kalau sebuah negara, atau sebuah provinsi atau sebuah daerah itu peredaran uangnya makin banyak. Sehingga kalau tadi dijatah oleh Pak Dirut Rp3 triliun itu akan mentrigger, memperkuat, mengembangkan ekonomi di Aceh,” kata Jokowi, Minggu(12/2/2023). Sementara itu Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan peluncuran Kartu Tani Digital ini sejalan dengan arahan Presiden Jokowi untuk pemerataan ekonomi yang berkeadilan di seluruh Indonesia.

Entah sudah berapa kali, Presiden Joko Widodo dalam setiap sambutan di depan umum, menyinggung soal penghiliran. Ketika menghadiri Pertemuan Tahunan Industri Jasa Keuangan pada Senin (6/2), Kepala Negara bicara soal penghiliran industri laut. Lima hari sebelumnya, bicara di depan para investor yang menghadiri ajang Mandiri Investment Forum, Presiden Jokowi menyinggung soal penghiliran industri pertambangan. Menurut Presiden, kebijakan penghiliran tambang yang dilakukan pemerintah membuahkan hasil. Dia mencontohkan, larangan ekspor nikel sejak Januari 2020 yang diikuti dengan penghiliran produk nikel di Tanah Air, mendorong nilai ekspor nikel dari US$1,1 miliar menjadi US$30 miliar—US$33 miliar pada 2022. Presiden juga meminta dukungan dari semua pihak, termasuk pelaku industri keuangan untuk mendukung arah penghiliran yang disusun pemerintah. Nikel merupakan satu dari empat komoditas utama penghiliran di industri tambang. Dalam kerangka penghiliran industri berbasis mineral tambang milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin), empat komoditas utama penghiliran selain nikel yakni besi baja, aluminium, dan tembaga. Dalam roadmap penghiliran milik Kemenperin 2016—2025, tergambar di komoditas baja, misalnya, industri manufaktur untuk pengolahan produk slab, strip, roof, dan tube, belum tersedia di dalam negeri. Untuk komoditas nikel, pembangunan sarana pemurnian dapat memotong rantai produksi pengolahan. Namun, produk lanjutannya seperti baterai, nickel alloy, atau stainless steel billet, juga belum ada di Tanah Air.

Selisih antara kapasitas produksi di dalam negeri dengan permintaan terhadap produk hasil tambang, sering membayangi pelaku industri. Alhasil, satu cara yang dipakai untuk menutup kebutuhan dalam negeri dilakukan lewat impor. Kendati Indonesia memiliki bahan baku utama untuk sejumlah komoditas tambang, nyatanya beberapa produks belum dapat dipenuhi dari dalam negeri. Direktur of Corporate Affairs PT Gunung Raja Paksi Tbk. Fedaus mengatakan bahwa kebutuhan impor perseroan sebagian besar berupa bahan mentah yang dibutuhkan untuk kegiatan produksi seperti besi scrap, Hot Briquette Iron (HBI) sebagai bahan baku proses steel making, dan lainnya. Emiten berkode saham GGRP itu memproduksi lembaran baja yang terdiri dari pelat dan gulungan baja. “Kami tidak impor produk baja jadi. Kami impor adalah produk baja semi jadi seperti Hot Rolled Coil atau HRC dengan ketebalan tertentu. Bahan ini kami pakai lagi untuk rolling menjadi Cold Rolled Coil atau CRC maupun jenis pipa, dan lainnya,” katanya, Jumat (10/2). Berdasarkan data Indonesia Iron and Steel Industry Association (IISIA), produksi dalam negeri untuk bahan baku baja memang belum optimal. Kondisi tersebut lantaran mesin produksi baja sudah lama sehingga hasil jadinya belum terlalu masif.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan PT Voksel Electric Tbk. (VOKS) Sachje Amalia Siddharta mengatakan secara prinsip perseroan mengutamakan pembelian bahan baku dari domestik. Jika pasokan tidak mencukupi, katanya impor menjadi pilihan untuk memasok bahan baku. Direktur Utama PT Timah Tbk. (TINS) Achmad Ardianto meyakini prospek ekspor produk pertambangan masih cukup baik karena merupakan sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Ketua Umum Gabungan Importir Nasional Seluruh Indonesia (GINSI) Subandi menjelaskan produksi bahan baku untuk sejumlah industri dalam negeri masih belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan industri secara keseluruhan. Dia mencontohkan seperti besi baja, baja paduan, dan produk turunannya. Dengan demikian, kondisi tersebut yang memacu industri selain membeli produk lokal tetapi juga membeli dari luar negeri. Alasan lainnya karena spesifikasi barang yang dibutuhkan terbatas di dalam negeri sehingga harus antre cukup lama, sementara itu pasar di luar negeri lebih tersedia dan mudah didapat.