Danantara Harus Dikelola Secara Transparan dan Profesional
Publik menanti kepastian proses bisnis yang akan dijalankan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias BPI Danantara. Pemerintah sebaiknya merespons hal itu secara transparan dan berkomitmen menjalankannya secara profesional. Lewat media sosial X, publik ramai berkomentar terkait implikasi keberadaan Danantara terhadap BUMN, yang mengarah pada gerakan penarikan dana dari bank-bank BUMN. Senior Vice President Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) Trioksa Siahaan, Selasa (18/2) berpendapat, ide gerakan tarik dana dari bank BUMN terjadi karena publik khawatir Danantara akan bernasib seperti 1 Malaysia Development Berhad (1MDB), perusahaan pembangunan strategis yang sepenuhnya dimiliki Pemerintah Malaysia.
Departemen Kehakiman AS dan otoritas Malaysia memperkirakan 1MDB menyalahgunakan 4,5 miliar USD antara 2009 dan 2014. Lebih dari 1 miliar USD mengalir melalui rekening pribadi Najib Razak, PM Malaysia (2009-2018). Namun, Trioksa meyakini kekhawatiran publik itu tidak sampai menimbulkan penarikan dana nasabah besar-besaran. ”Belum terlihat akan berdampak pada bank run sepanjang masyarakat masih percaya keamanan uangnya di bank BUMN,” katanya. Sebelumnya, pemerintah berencana memperkenalkan BPI Danantara secara resmi kepada publik pada 26 Februari 2025. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo saat memberi sambutan secara virtual dalam forum World Government Summit, 13 Februari 2025. (Yoga)
Postingan Terkait
KB Bank Raih Fasilitas Pinjaman Rp 3 Triliun
Kopdes Merahputih mendapat dukungan Bank Mandiri
Mengawasi Langkah Strategis Danantara
Arus Modal Asing Bersiap Masuk
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023