Apakah Kementerian Perumahan Akan Kembali

;

Apakah Kementerian Perumahan Akan Kembali

Ekonomi Yoga 08 Aug 2024 Kompas

Wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan pada kabinet mendatang mulai mengerucut. Sepuluh tahun terakhir, urusan perumahan rakyat dilebur dalam Kementerian PUPR. Menguatnya wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan muncul seiring peliknya persoalan perumahan rakyat, sedang mayoritas penduduk Indonesia tinggal di perkotaan. Di hadapan anggota Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Juni 2024, Presiden Jokowi menyatakan, 70 % penduduk Indonesia bakal tinggal di perkotaan pada 2045. Cita-cita pemenuhan papan layak huni telah disuarakan sejak pemerintahan Orde Baru, tapi hingga kini program sektor perumahan belum menunjukkan hasil menggembirakan.

Program mengatasi kekurangan rumah yang digulirkan pemerintah belum mampu memenuhi hak dasar papan. Selama 10 tahun terakhir, jumlah kekurangan atau backlog rumah di Indonesia hanya menurun sedikit. Pada 2012, sebanyak 13,6 juta rumah tangga tercatat belum memiliki rumah dan 2,3 juta rumah tangga menempati rumah tidak layak huni. Pada 2023, hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dirilis BPS menunjukkan kekurangan kepemilikan rumah di Indonesia mencapai 9,9 juta rumah tangga, sedangkan rumah tangga yang tidak punya akses hunian layak 26,9 juta rumah tangga.

Sementara, terjadi laju penambahan kebutuhan rumah untuk keluarga baru 700.000 unit per tahun. Dibutuhkan penyediaan rumah 2,5 juta unit per tahun agar masalah kekurangan perumahan bisa diatasi (zero backlog) dalam kurun waktu 20 tahun atau pada 2045. Program pembangunan sejuta rumah yang digulirkan pemerintahan Joko Widodo sejak 2015 dinilai belum optimal. Sementara, pasangan presiden-wapres terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran, mencanangkan program penyediaan 3 juta rumah per tahun atau naik tiga kali lipat dari program periode saat ini. Anggota

Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Bidang Perumahan, Panangian Simanungkalit, menyebut, wacana pembentukan Kementerian Perumahan Rakyat dan Pengembangan Perkotaan kini mulai mengerucut sebagaimana diusulkan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Kadin Indonesia, dan Persatuan Perusahaan Real Estat Indonesia (REI). Tim Satgas Perumahan telah terbentuk dan diketuai Hashim Djojohadikusumo, adik Prabowo dan sudah melakukan empat kali pertemuan untuk menjaring aspirasi terkait rekomendasi kebijakan perumahan dalam kabinet baru mendatang. Solusi mengatasi persoalan perumahan rakyat menjadi PR pemerintah mendatang. Nomenklatur Kementerian Perumahan dan Pengembangan Perkotaan diharapkan mampu mewujudkannya. (Yoga)