Setelah Taspen, Asabri, dan Jiwasraya, Serius Tapera?

;

Setelah Taspen, Asabri, dan Jiwasraya, Serius Tapera?

03 Jun 2024 Kompas

Kasus Taspen, Asabri, dan Jiwasraya menjadi referensi yang tidak bisa ”ditenggelamkan” begitu saja. Dalam dua hari terakhir, program Tapera atau Tabungan Perumahan Rakyat menjadi topik hangat masyarakat yang ramai membicarakannya, karena mewajibkan iuran atau potongan sebesar 3 % dari gaji atau penghasilan pekerja, yang mencakup karyawan perusahaan dan pekerja mandiri. Batasannya adalah mereka yang gaji atau penghasilannya senilai minimal upah minimum. Untuk karyawan perusahaan, potongan ditanggung bersama oleh karyawan dan perusahaan, sebesar 2,5 % dan 0,5 % dari gaji karyawan. Sementara untuk pekerja mandiri, potongan 3 % sepenuhnya ditanggung pekerja yang bersangkutan.

Sekalipun dihitung sebagai investasi, potongan itu bersifat wajib, bukan pilihan. Sementara, investasi itu pilihan. Merujuk dasar hukumnya, Tapera memiliki tujuan normatif yang baik. Program pemerintah itu bermaksud menghimpun dan menyediakan dana murah jangka panjang berkelanjutan untuk pembiayaan perumahan layak dan terjangkau bagi peserta. Tapera berangkat dari persoalan besar bangsa Indonesia, yakni rendahnya akses pemilikan perumahan layak oleh jutaan keluarga. Pada 2015, backlog perumahan atau kekurangan jumlah perumahan antara kebutuhan dan pasokan mencapai 7,6 juta unit. Pada 2023,

Tantangan awal program Tapera adalah rendahnya kepercayaan masyarakat. Konsep menghimpun dana masyarakat oleh badan bentukan pemerintah memiliki catatan buruk di benak masyarakat. Kasus di PT Asabri, PT Jiwasraya, PT Taspen, dan dana pensiun BUMN menunjukkan, dana peserta rawan diselewengkan. Kebetulan pengelolanya adalah lembaga-lembaga di lingkaran pengaruh pemerintah. Dan kebetulan pula, Tapera ini adalah amanat UU yang lembaga pengelolanya di lingkaran pengaruh pemerintah. Apakah program Tapera akan berakhir sama dengan empat kasus penyelewengan di atas? Belum tentu, tetapi risiko itu tetap saja terbuka. (Yoga)