Dongkrak Minat Warga Naik Angkutan Umum

;

Dongkrak Minat Warga Naik Angkutan Umum

Ekonomi Yoga 16 Mar 2024 Kompas

Minat masyarakat menggunakan transportasi umum masih minim. Hal ini tak lepas dari moda transportasi yang belum terintegrasi, terutama antara DKI Jakarta dan daerah satelit lainnya. Berbagai upaya dilakukan guna meningkatkan minat warga Jakarta untuk beralih dari kendaraan bermotor ke moda transportasi umum. Ahmad Nasrun (28), warga Kota Tangerang, terbiasa menggunakan kendaraan pribadi dari tempat tinggalnya di Kota Tangerang menuju Jakbar. ”Dalam keseharian, saya lebih memilih menggunakan motor daripada angkutan umum,” ujar Ahmad, Jumat (15/3) karena pekerjaannya di bidang pemasaran menuntutnya menjelajahi Jakarta. ”Jika dihitung, masih lebih hemat menggunakan sepeda motor,” ujarnya.

Begitu juga Muhammad Husein (30) yang memilih menggunakan sepeda motor dibanding kendaraan umum, karena dia harus memboncengkan sang istri yang juga berkantor di lokasi sejalur dengan kantornya. Selain itu, dia juga tak terbiasa dengan kondisi KRL yang berdesakan di jam padat. Apalagi ketepatan waktu angkutan umum di Jakarta masih sulit diprediksi. Berdasarkan data Dishub DKI Jakarta, penggunaan sepeda motor masih mendominasi. Dari 88 juta perjalanan per hari, penggunaan sepeda motor mencapai 68,3 %. Adapun pengguna kendaraan umum hanya 18,45 %. Ketimpangan ini membuat permasalahan lalu lintas, terutama kemacetan, masih terjadi.

Kepala Pusat Data Informasi Perhubungan Dishub DKI Jakarta Susilo Dewanto memaparkan, berdasarkan Perda DKI Jakarta No 5 Tahun 2014 Pasal 8, untuk mewujudkan sistem transportasi yang efektif, efisien, lancar, dan terintegrasi harus memenuhi target 60 % perjalanan penduduk menggunakan kendaraan umum. Namun, dalam pelaksanaannya, ada beberapa tantangan yang harus dihadapi, seperti permukiman penduduk dan antarmoda angkutan massal yang belum terintegrasi. Pemerintah terus berupaya meningkatkan cakupan angkutan umum, dengan meningkatkan jumlah angkutan umum.

Ia mencontohkan total bus Transjakarta kini 4.543 unit. Jumlah subsidi pelayanan Transjakarta bertambah dari Rp 663 miliar (2015) menjadi Rp 3,2 triliun (2023). Menurut Kadis Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo, untuk menekan penggunaan kendaraan pribadi, pemerintah melakukan pembatasan kendaraan bermotor yang diimplementasikan dalam bentuk ganjil genap. Beragam upaya untuk mendongkrak minat masyarakat menggunakan angkutan umum harus dilakukan cermat dan cepat. Harapannya, mobilitas warga tidak terganggu akibat gagalnya sistem angkutan di Jakarta. Untuk mewujudkannya, butuh peran semua (Yoga)