Pemerintah perlu bergegas untuk mengantisipasi lonjakan harga di sejumlah bahan pangan strategis yang meningkat sejak awal tahun agar inflasi pangan tak menjadi ancaman serius bagi perekonomian nasional. Berdasarkan Panel Harga Bapanas—situs resmi harga pangan strategis Indonesia—Jumat, (16/2), harga kebutuhan pokok rerata meningkat. Harga beras premium terkerek 0,54% sepanjang tahun berjalan (year-to-date/YtD) menjadi Rp15.940 per kilogram (kg). Beras medium juga naik 0,49% menjadi Rp13.970 per kg. Jumlah tersebut jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang dipatok Rp10.900—Rp11.800 per kg. Harga minyak goreng curah turut naik 0,27% ke harga Rp15.210 per liter, padahal HET komoditas ini tercatat Rp14.000 per liter. Lonjakan harga pangan ini terjadi di tengah permintaan yang mulai meningkat sejak awal tahun hingga menjelang Ramadan. Sejalan dengan itu, Bank Indonesia (BI) merilis survei teranyar bahwa masyarakat sudah memiliki ekspektasi kenaikan harga pada Maret 2024 atau saat Ramadan tiba. 

Asisten Gubernur dan Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia (BI) Erwin Haryono menerangkan Indeks Ekspektasi Penjualan (IEP) Maret 2024 tercatat 132,3 dari posisi 115,1 pada Februari 2024. Ini karena dipicu oleh peningkatan permintaan barang pada Ramadan. Oleh karena itu, pemerintah mulai menyiapkan sejumlah strategi guna meredam inflasi dan pengendalian harga untuk menjaga daya beli konsumen tetap kuat. Beberapa di antaranya adalah intervensi pasar, pengawasan kelancaran stok dan distribusi kebutuhan pokok, serta insentif bantuan pangan. Kasan, Kepala Badan Kebijakan Perdagangan Kementerian Perdagangan, menyampaikan, secara periodik pemerintah melakukan pemantauan, baik yang bersifat teknis melalui Tim Pengendalian Inflasi Pusat dan Daerah (TPID) maupun pemantauan stok dan harga barang kebutuhan pokok di pasar. Adapun, untuk mengantisipasi kelangkaan kebutuhan bahan pokok seperti beras, Kemendag berkoordinasi dengan Badan Pangan Nasional (Bapanas). Pengawasan juga dilakukan terhadap stok barang kebutuhan pokok melalui koordinasi dengan pelaku usaha dan asosiasi untuk memastikan pasokan dan stok cukup. 

Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Badan Pangan Nasional I Gusti Ketut Astawa memastikan bahwa ketersediaan kebutuhan pokok sangat memadai, baik untuk menghadapi Lebaran maupun bulan-bulan berikutnya. Menurutnya, kenaikan harga beras terjadi sebagai dampak dari defisit produksi beras dibandingkan dengan konsumsi beras pada Januari dan Februari 2024. Produksi beras tidak mencapai target seiring dengan terjadinya gagal panen akibat El Nino. Di sisi lain, peritel modern mendesak pemerintah untuk mempercepat penyaluran beras SPHP untuk meredam tingginya harga komoditas ini. HR & Corporate Communications Director Transmart Satria Hamid menyampaikan Perum Bulog sudah mulai menggelontorkan beras SPHP sejak beberapa waktu lalu. Direktur Kebijakan Publik Center of Economic and Law Studies (Celios) Media Wahyudi Askar menilai kenaikan beras yang tidak bisa dikontrol akan menimbulkan efek domino pada komoditas lain. Tak pelak, penting bagi pemerintah untuk memantau lonjakan harga dan mengatasi kelangkaan pangan.