Problem yang menjerat industri bauksit tidak kunjung hilang setelah pemerintah melarang ekspor produk mentah komoditas tersebut sejak 10 Juni 2023. Hingga kini, pemerintah belum mengeluarkan persetujuan terhadap rencana kerja dan anggaran biaya atau RKAB 2024—2026 yang menjadi dasar bagi perusahaan untuk beroperasi.n Perusahaan pertambangan bauksit nasional harus menghentikan kegiatannya untuk sementara waktu, karena RKAB 2024—2026 yang yang menjadi acuan operasional badan usaha belum kunjung disetujui. Padahal, industri bauksit nasional saat ini sedang menghadapi tekanan dari persoalan smelter yang belum rampung dan larangan ekspor produk mentah sejak tahun lalu. Ronald Sulistyanto, Plh Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Bauksit dan Bijih Besi Indonesia (APB3I), mengatakan bahwa lambannya proses persetujuan RKAB perusahaan pertambangan bauksit berimpak pada produksi komoditas itu yang hampir tidak ada. Padahal, sejumlah pabrik alumina sudah meminta pasokan bahan baku dari penambang bauksit. “Saat ini penambang bauksit tinggal 10—12 perusahaan yang mengajukan RKAB. Itu sedikit sekali, tetapi masih juga belum keluar, sehingga kami tidak bisa bekerja,” katanya kepada Bisnis, dikutip Rabu (14/2). Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sendiri mengaku masih melakukan evaluasi terhadap RKAB yang diajukan oleh perusahaan pemegang izin usaha pertambangan atau IUP bauksit. Meski begitu, otoritas energi nasional memperkirakan produksi bauksit pada tahun ini berada pada kisaran 14 juta ton, sesuai dengan estimasi kapasitas input smelter di dalam negeri, yakni 13,88 juta ton. Produksi bauksit itu diproyeksi bakal berasal dari sekitar 15—16 perusahaan tambang bauksit yang sudah terafiliasi dengan smelter di dalam negeri. “Terkait dengan waktu persetujuan masing-masing RKAB itu bergantung kepada kelengkapan dokumen prasyarat yang harus dilengkapi. Proses kajian terus dilakukan, mungkin dalam waktu dekat akan selesai,” kata Direktur Pembinaan Program Minerba Kementerian ESDM Julian Ambassadur Shiddiq kepada Bisnis. Berdasarkan data Kementerian ESDM, saat ini terdapat 80 perusahaan pemegang IUP bauksit. Kendati demikian, hanya 16 perusahaan yang mengajukan RKAB pada 2023 atau saat larangan ekspor bahan mentah mulai diberlakukan. 

Di sisi lain, Julian juga memberikan catatan mengenai potensi bauksit nasional yang tidak bisa diproduksi mencapai 13,86 juta ton, karena penambang tidak lagi bisa mengekspor produk mentah, tetapi kapasitas smelter di dalam negeri masih terbatas. Jumlah tersebut setara dengan nilai ekspor US$494,6 juta. Potensi tersebut berasal dari sekitar 80 perusahaan pemegang IUP yang tidak bisa memproduksi bauksit, karena tidak memiliki kontrak untuk menjual produknya ke smelter di dalam negeri. Adapun, keempat smelter yang beroperasi saat ini, di antaranya PT Well Harvest Winning Alumina Refinery di Ketapang, dengan kapasitas produksi SGA mencapai 1 juta ton. Lalu, smelter PT Well Harvest Winning Alumina Refinery hasil ekspansi yang menambah kapasitas produksi SGA perusahaan sebanyak 1 juta ton. Kemudian milik PT Indonesia Chemical Alumina di Tayan, dengan kapasitas produksi chemical grade alumina (CGA) mencapai 300.000 ton. Selanjutnya, milik PT Bintan Alumina Indonesia di Bintan, dengan kapasitas produksi SGA sebesar 2 juta ton. Dalam kesempatan berbeda, Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia memang mendorong pembentukan konsorsium antarperusahaan tambang bauksit untuk mengakali kesulitan pendanaan dalam membangun fasilitas tersebut. “Kami pernah mengusulkan kepada pemerintah agar dibuat semacam konsorsium bersama antarpelaku usaha dalam mencari pembiayaan dalam pembangunan alumina plant,” kata Ketua Komite Tetap Minerba Kadin Indonesia Arya Rizqi Darsono beberapa waktu lalu. Persoalan smelter bauksit sebenarnya telah lama mendapatkan perhatian pemerintah. Bahkan, Menteri ESDM Arifin Tasrif sempat mengungkapkan kekesalannya karena ada progres smelter yang tidak sesuai dengan laporan yang diberikan kepada pemerintah.