Presiden Joko Widodo akan membacakan pengantar atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) beserta Nota Keuangan Tahun Anggaran 2024 dalam Sidang Paripurna DPR yang berlangsung lusa, Rabu (16/8). Rombongan pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang dipimpin oleh Ketua MPR Bambang Soesatyo menyambangi Istana Negara pada Rabu (9/8). Kehadiran pimpinan lembaga tinggi negara itu untuk melaporkan persiapan Sidang Tahunan MPR yang akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. Setengah berkelakar, politikus Partai Golkar itu mengatakan bahwa Sidang Tahunan MPR di Jakarta pada tahun ini boleh jadi merupakan perhelatan yang terakhir kalinya. “Kami menyampaikan kepada Presiden bahwa jika gedung MPR di IKN selesai, maka berpotensi ini adalah Sidang Tahunan MPR yang terakhir di Jakarta,” katanya kepada para juru warta yang bertugas di Istana. Pernyataan Bambang itu barangkali ada benarnya. Presiden Jokowi memang punya impian untuk dapat menyelenggarakan upacara kemerdekaan RI pada 2024 di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kerangka anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) tahun depan, bakal menjadi periode krusial bagi Presiden Jokowi untuk menerjemahkan konsep besar pembangunan yang sudah diletakkan sejak memimpin Indonesia pada 2014. Sejatinya, Presiden Jokowi masih memiliki kesempatan menyiapkan APBN untuk periode 2025. 

Namun, RAPBN 2025 implementasinya akan dilakukan oleh pemerintahan baru hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Alhasil, RAPBN 2024 benar-benar menjadi momen penting untuk mengejar berbagai program tertinggal di pengujung pemerintahan kabinet Indonesia Maju. Jika berkaca dari indikator makro sepanjang 10 tahun masa pemerintahan Presiden Jokowi, pertumbuhan ekonomi berada dalam rentang 5%—5,8%. Laju inflasi juga relatif terkendali. Ditemui Bisnis, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional merangkap Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan bahwa sejumlah kemajuan bidang pembangunan telah dicapai di masa pemerintahan Presiden Jokowi di tengah dinamika kondisi perekonomian global dan domestik yang tinggi.   Sepanjang 10 tahun terakhir pemerintahan Presiden Jokowi, kata Suharso tingkat kemiskinan dapat diturunkan 10,94% pada 2014 ke level 9,57%. Demikian halnya dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) turun dari 5,94% pada 2014 menjadi 5,86% pada 2022. Pada 2024, tingkat kemiskinan dan pengangguran terbuka ditargetkan semakin berkurang masing-masing menjadi 6,5%—7,5% dan 5%—5,7%. Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid menuturkan pemerintah dan pemangku kepentingan lain perlu memberi perhatian untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing SDM. Upaya yang harus dilakukan mulai saat ini adalah melakukan investasi pada kualitas SDM, baik melalui pendidikan maupun kesehatan. Penyediaan infrastruktur sektor logistik dan mengakselerasi penghiliran industri.