Kelangsungan sektor industri dan penanganan krisis pangan ekonomi global menjadi aspek mendesak dibahas dalam forum G20. Dua sektor itu menjadi kunci ketahanan laju perekonomian negara di dunia selama terjangan pandemi Covid-19. Menteri Koordinator bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan bahwa Indonesia meyakini aspek industri sangat penting untuk menjadi wacana yang perlu segera dibahas, karena industri terbukti menjadi motor penggerak perdagangan, mengamankan rantai pasokan, serta investasi. Berdasarkan studi UNIDO pada 2022, kata dia, kapabilitas industri telah menjadi kunci di negara dengan ketahanan pandemi Covid-19. Selain itu, negara dengan indeks kinerja industri yang lebih kompetitif, juga terbukti lebih tahan dari dampak pandemi Covid-19.“Oleh karena itu, G20 harus mempromosikan kesetaraan untuk meningkatkan industri. Ini adalah panggilan yang serius untuk G20 untuk memiliki kerja sama yang lebih baik untuk memberikan insentif dan dukungan yang diperlukan guna mendorong aspek industri pada adopsi teknologi pada negara maju maupun negara berkembang,” katanya di forum Trade, Investment, and Industry Ministerial Meeting, Kamis (22/9). Airlangga menyebut tantangan global saat ini juga membutuhkan solusi global. Dia meyakini mekanisme multilateral akan menjadi platform terbaik, di mana negara-negara G20 dapat menemukan jawaban untuk mewakili kesatuan tujuan. “Indonesia telah bekerja sama dengan anggota G20 lainnya dalam menetapkan arah strategis untuk mengembalikan kepercayaan pada institusi global dengan cara mereformasi itu. Dalam hal ini, reformasi WTO sangat penting,” kata dia.

Selama bertahun-tahun, Indonesia bukan mitra ekonomi utama Uni Eropa (UE) di Asia Tenggara. Negara-negara dengan kapasitas ekonomi di bawah Indonesia justru menjadi mitra dagang utama UE. Komisioner Perdagangan UE Valdis Dombrovskis meyakini, hubungan ekonomi Brussels-Jakarta bisa lebih besar lagi. Salah satu kebutuhan untuk mencapai itu adalah penyelesaian Kesepakatan Kerja Sama Ekonomi Menyeluruh (CEPA) Indonesia-UE, katanya di Jakarta, Selasa (20/9). Penyelesaian perundingan CEPA menjadi salah satu prioritas UE di Indonesia. Selain dengan Indonesia, UE sedang merundingkan perjanjian dagang dengan Australia dan Selandia Baru. Setelah 11 putaran perundingan, belum ada tanda CEPA Indonesia-UE akan disepakati. UE berharap perundingan bisa tuntas paling telat semester I-2024.

Dengan total PDB 19 triliun USD, volume perdagangan barang dan jasa Indonesia-UE pada 2020 hanya 26,3 miliar USD. Dengan kata lain, volume perdagangan Brussels-Jakarta tidak sampai 0,2 % gabungan PDB Indonesia-UE. Bagi UE, masalah dalam hubungan dagang dengan Indonesia bukan hanya kecil jumlahnya. Selama bertahun-tahun, Indonesia selalu mencatat surplus dari perdagangan barang dan jasa dengan UE. Kedepan, UE berharap hubungan lebih berimbang. Dombrovskis meyakini, CEPA Indonesia-UE akan membuka potensi lebih besar setelah disahkan. PDB Indonesia diperkirakan bisa bertambah 5,2 miliar euro pertahun. Sebaliknya bagi UE, akan ada potensi pertambahan 3,1 miliar euro per tahun. Ekspor Indonesia ke UE ditaksir akan meningkat sampai 18 % per tahun. (Yoga)

JAKARTA, ID – Ketua Kadin Indonesia Komite Tiongkok (KIKT) Garibaldi Thohir menyatakan, pihaknya berkomitmen dalam mendorong pelaku bisnis di Indonesia maupun Tiongkok agar dapat terus bersinergi dan bekerja sama, sebagai upaya untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran kedua negara. “Sama seperti nilai-nilai yang dibawa oleh Festival Mid-autumn, kebersamaan dan harmonilah yang menjadi faktor yang mendorong Indonesia dapat pulih lebih cepat dan bangkit lebih kuat. Untuk itu, Kadin Indonesia Komite Tiongkok berkomitmen dalam mendorong pelaku bisnis di Indonesia maupun Tiongkok agar dapat terus bersinergi dan bekerja sama,” ujar Garibaldi Thohir dalam acara “Malam Kebersamaan Indonesia-Tiongkok” yang digelar Kadin Indonesia Komite Tiongkok, di Jakarta, Kamis (15/9/2022) malam. Dia menambahkan, Kadin Indonesia Komite Tiongkok juga berkomitmen untuk bahu membahu dengan pemerintah dalam membuka pintu kerja sama perdagangan dan investasi Indonesia–Tiongkok, sekaligus memastikan investor Tiongkok dapat menjalankan bisnisnya dengan baik dan mendapatkan mitra terbaik di Indonesia, serta meningkatkan ekspor Indonesia ke Tiongkok. ((Yetede)

Pemerintah Indonesia mendukung penuh Kerangka Kerja Ekonomi Indo-Pasifik atau Indo-Pacific Economic Framework (IPEF) yang diprakarsai AS. Sebaliknya, Pemerintah AS pun berkomitmen untuk mendorong investasi lebih besar ke Indonesia. Kesepahaman untuk saling dukung itu mengemuka dalam pertemuan bilateral Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dengan Menteri Perdagangan AS Gina Raimondo di sela-sela Pertemuan Tingkat Menteri IPEF for Prosperity, Kamis (8/9) di LA, AS. Pertemuan itu membahas perkembangan penting dalam perundingan IPEF dan upaya meningkatkan kerja sama serta investasi AS ke RI. ”Volume perdagangan bilateral RI-AS ditargetkan 60 Miliar USD. Saat ini baru 37 miliar USD sehingga ada peluang meningkatkan kerja sama kedua negara,” ujar Airlangga.

Airlangga mengingatkan, Indonesia aktif terlibat menginisiasi pembentukan IPEF sejak diluncurkan pada 23 Mei 2022 di Tokyo, Jepang. Indonesia memutuskan secara resmi terlibat dalam semua pilar (empat pilar) yang ditawarkan IPEF, yaitu perdagangan; rantai pasok; energy bersih, dekarbonisasi, dan infrastruktur (ekonomi bersih); serta ekonomi berkeadilan (perpajakan dan antikorupsi). Hal yang dilakukan Indonesia selaras dengan yang diperjuangkan IPEF. Karena itu, Airlangga mendorong AS agar berinvestasi di Indonesia dalam pengembangan ekosistem industri semikonduktor yang merupakan komoditas strategis dan menjadikan Indonesia bagian dari rantai pasoknya, selain baterai nikel mobil listrik. (Yoga)

PT Dirgantara Indonesia atau PT DI dan produsen pesawat Airbus direncanakan meneken kerja sama guna mendukung pengembangan ekosistem industry kedirgantaraan nasional. Penandatanganan nota kesepahaman akan digelar di sela-sela penyelenggaraan Development Ministerial Meeting 2022 pada rangkaian Presidensi G20 Indonesia di Belitung, Kepulauan Bangka Belitung, Rabu-Kamis (7-8/9). Selain kerja sama itu, PT DI menjajaki peluang lebih besar di pasar global dengan pesawat dan komponen  pesawat. Salah satu produk yang ditawarkan adalah pesawat penumpang N219 Nurtanio. Pesawat berkapasitas 19 penumpang itu ditawarkan dengan harga 6,7 juta-6,8 juta USD atau Rp 100 miliar per unit.

CEO PT DI Gita Amperiawan mengatakan, rangkaian Presidensi G20 menjadi momentum untuk  menunjukkan perkembangan industri pesawat terbang Indonesia ke dunia internasional. Pihaknya dan Airbus telah menyepakati kerja sama strategis, yakni tidak hanya menempatkan Indonesia sebagai pasar, tetapi juga menempatkan PT DI sebagai pelaku industri pesawat terbang yang lebih signifikan melalui kesepakatan bisnis di bidang pemeliharaan, perbaikan, dan perawatan (MRO), serta peningkatan bisnis struktur pesawat dan komponen pesawat. (Yoga)

SINGAPURA, ID — Implementasi perjanjian perdagangan bebas regional, Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP), yang meliputi sepuluh negara anggota Asean dan lima negara mitra —Republik Rakyat Tiongkok, Jepang, Republik Korea, Australia, dan Selandia Baru— mampu mengakselerasi laju pertumbuhan ekonomi Indonesia. Perjanjian ini membuat ekspor Indonesia lebih kompetitif dan rantai pasok menjadi lebih lengkap. Dalam 13 tahun ke depan, terutama 2025-2035, pertumbuhan ekonomi harus bisa melaju di atas 6% agar Indonesia terhindar dari middle income trap. RCEP membuka akses pasar ke negara-negara yang mewakili 27% perdagangan dunia, 29% produk domestik bruto, dan 30% populasi dunia,” kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto di Singapura, Selasa (30/08/2022). Dalam RCEP, banyak item penurunan tarif yang membuat ekspor Indonesia semakin kompetitif. Pada kuartal kedua 2022, kontribusi ekspor terhadap PDB sebesar 24,68%, sedang investasi sebesar 29,85%. (Yetede)

NUSA DUA, ID – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate membuka pertemuan keempat Digital Economic Working Group (DEWG) G20 di The Mulia, Nusa Dua, Bali, pada Senin (29/8/2022). Pertemuan yang berlangsung pada Senin-Selasa (29-30/8/2022) tersebut membahas kesimpulan Bali Package. Kegiatan ini merupakan lanjutan dari sidang-sidang sebelumnya yang diadakan di Lombok, Yogyakarta, dan Labuan Bajo. “Saya sangat bangga bahwa kita telah bekerja bersama untuk mencapai momen ini. Kita berada di titik terakhir dari perjalanan DEWG. Saya bersyukur bahwa kita sekarang berada pada penutup untuk pembahasan dokumen hasil Bali Package,” kata Johnny, saat membuka sidang 4th DEWG G20 di The Mulia, Nusa Dua, Bali. DEWG merupakan per temuan kelompok kerja ekonomi digital yang pertama kali dilaksanakan pada Presidensi G20 Indonesia tahun ini, setelah elevasi dari Digital Economy Task Force (DETF) pada Presidensi G20 Italia, Agustus tahun 2021. (Yetede)

Dalam era globalisasi, kerja sama ekonomi lintas batas adalah keniscayaan karena negara tidak selalu mampu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Negara dengan segala keterbatasannya melakukan kolaborasi hingga tercapai kesepakatan kerja sama.Indonesia termasuk negara yang aktif mendorong kerja sama di berbagai bidang, khususnya ekonomi. Dalam beberapa tahun terakhir terjadi kesepakatan perdagangan bebas dengan beberapa negara dan kelompok ekonomi di kawasan. Kesepakatan tersebut banyaknya bernaung di bawah payung hukum kerja sama berbentuk Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA).CEPA merupakan kerja sama komplementer dari kerja sama sebelumnya, CEPA bisa dibilang ekstensif dari kerja sama yang berbentuk Free Trade Agreement (FTA). Kerja sama di bawah payung hukum CEPA memiliki cakupan yang lebih luas dan dalam, sehingga jika dilihat dari bentuk perjanjian di atas kertas, setiap pihak akan mendapatkan keuntungan.Namun, selalu ada konsekuensi logis yang harus diantisipasi oleh Indonesia sebagai pasar potensial. Seperti barang impor yang bisa menguasai pasar domestik, tantangan homogenitas dan daya saing produk yang lemah untuk melakukan ekspor, serta tantangan regulasi domestik lainnya yang tidak maksimal dalam memproteksi komoditas atau produk barang dan jasa unggulan.

Pemerintah menyiapkan sejumlah lokasi yang bisa dimanfaatkan untuk menampung relokasi industri Taiwan yang selama ini berbasis di China. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan bahwa ketegangan hubungan Taiwan dan China yang meningkat beberapa waktu belakangan bisa menjadi peluang bagi negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia untuk menjadi tujuan relokasi industri. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Menteri Agus menyebut pemerintah menyiapkan beberapa calon lokasi investasi Taiwan di Indonesia yang dinilai telah memenuhi standar kawasan industri dari negara tersebut. “Untuk mendukung relokasi industri Taiwan dari RRT ke Indonesia, Kemenperin mengusulkan penambahan sub-forum baru di ITICF [Indonesia-Taiwan Industrial Collaboration Forum], yaitu sub-forum industrial estate,” ujar Agus kepada Bisnis, Kamis (4/8). Secara terpisah, kalangan pelaku usaha optimistis tensi politik China dan Taiwan tidak akan banyak memengaruhi potensi investasi Negeri Formosa ke Indonesia.

Presiden Jokowi untuk kesekian kali berkunjung ke China, 25 Juli 2022, dirangkai dengan kunjungan ke Jepang dan Korsel. Muhibah sekaligus ke tiga negara makmur ini memantik dugaan publik bahwa kunjungan ini kental dengan diplomasi ekonomi, karena ketiga negara adalah mitra ekonomi utama Indonesia di Asia. Pada hari yang sama  Presiden Jokowi bertemu Presiden Xi Jinping di Beijing, Panglima TNI Andika Perkasa mengadakan pembicaraan kerja sama militer dengan Panglima Angkatan Bersenjata AS. Dua peristiwa yang berpaut jarak secara geografis, tetapi memiliki arti kuat dalam hubungan strategis Indonesia dan dua negara sahabat (AS dan China).

Ada dua hal menarik untuk dicermati, yaitu diplomasi ekonomi yang dijalankan Presiden Jokowi ke tiga negara Asia Timur (China, Jepang, Korsel), dan latihan bersama militer Indonesia-AS. Dalam dekade terakhir ini China menunjukkan sikap agresif dan tegas dalam isu Laut China Selatan (LCS). Bahkan terhadap Indonesia sekalipun, yang jelas memiliki legitimasi hukum internasional dalam hak berdaulatnya di kawasan ZEE di Laut Natuna Utara. Kedekatan ekonomi tak membuat Indonesia rikuh bersikap tegas terhadap China. Apabila sudah menyangkut kedaulatan teritorial, Indonesia tak segan mengatakan tidak, terhadap China sekalipun.

Sejauh ini hanya AS dengan armada lautnya yang sudah bercokol sejak lama di Asia Pasifik yang bisa melakukan perimbangan kekuatan sehingga bisa menekan potensi konflik. Dalam perspektif perimbangan kekuatan inilah latihan militer AS dengan negara anggota ASEAN menemukan relevansinya. Menekan potensi konflik juga bisa dilakukan melalui diplomasi ekonomi. Salah satu misi diplomasi ekonomi Presiden Jokowi ke Asia Timur adalah menarik investasi. China dalam banyak isu geopolitik dekat dengan Rusia. Sementara Jepang dan Korsel secara militer dan politik sangat dekat dengan AS. Dengan adanya dinamika politik di LCS dan Laut Natuna Utara, sejatinya muhibah itu akan berdampak pula pada upaya menekan potensi konflik dan menjaga kedaulatan teritorial Indonesia. (Yoga)