Indonesia menindaklanjuti ancaman restriksi dagang dari Filipina dengan berjanji membuka keran impor yang lebih besar untuk produk hortikultura dari negara beribu kota Manila itu. Pemerintah Filipina sebelumnya merasa keberatan dengan kebijakan Indonesia terkait dengan pembatasan impor bawang merah, dan regulasi-regulasi kesehatan yang dianggap menghambat penjualan tembakau Filipina di pasar Nusantara. Sebagai balasan, negara yang dipimpin Presiden Rodrigo Duterte itu meretaliasi dengan menerapkan special safeguards (SSG) terhadap produk kopi instan dan berencana mengenakan tarif masuk serta pembatasan impor crude palm oil/CPO dari Indonesia. Indonesia mengalami kerugian akibat pengenaan SSG tersebut, yaitu sekitar Rp225 miliar sejak Agustus 2018. Namun, Indonesia masih meraup surplus sekitar US$7 miliar dalam neraca perdagangan bilateral dengan Filipina pada 2018. Namun, dengan catatan, Indonesia juga tetap minta mereka mencabut SSG terhadap produk kopi instan Indonesia. Saat ini otoritas perdagangan tengah mengidentifikasi beberapa jenis produk hortikultura Filipina yang dapat ditingkatkan impornya oleh Indonesia. Misalnya, pisang cavendish dan bawang bombay. Otoritas perdagangan mendapat arahan untuk lebih ‘menghibur’ Filipina, sehingga ketimpangan neraca perdagangan itu menipis. Namun, pemerintah harus berhati-hati dalam membuka akses komoditas hortikultura dari Filipina. Pasalnya, Indonesia memiliki produksi pisang cavendish yang juga cukup besar untuk kebutuhan domestik.

Pemangkasan target pertumbuhan ekonomi oleh IMF memang menimbulkan kekhawatiran. Namun ekonomi global tahun ini tidak akan sampai jatuh dalam resesi ekonomi. Hal ini diungkapkan sejumlah investor, bankir, dan mantan pembuat kebijakan yang menghadiri World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss. Hal ini didasarkan bahwa indikator fundamental ekonomi seperti data pekerjaan, upah, dan pembelian rumah yang masih bagus.
Memang kekhawatiran utama saat ini adalah perlambatan ekonomi China terendah sejak 1990. Ini karena China berusaha mengurangi ketergantungan pada investasi dan utang sambil mengisolasi dampak permintaan yang terancam perand dagang.

Pemerintah AS sedang membidik Tiongkok, Kanada dan Meksiko akibat isu defisit perdagangan dengan Negeri Paman Sam tersebut. Namun Jepang juga tidak luput dari incaran AS. Kekhawatiran Jepang adalah terkait pemberlakuan tarif tinggi untuk mobil-mobil produksi Jepang ke AS. Diketahui bahwa defisit perdagangan AS terhadap Jepang adalah sebesar US$ 68,8 miliar, atau nomor 3 tertinggi setelah Tiongkok dan Meksiko.

Pemerintah Prancis mengumumkan pemangkasan pajak miliaran dolar bagi pebisnis dan juga keringanan pajak bagi rumah tangga. Pemangkasan pajak itu akan diikuti oleh pemangkasan anggaran.

kemetrian perdagangan cina berharap AS menunjukan ketulusan dan mengambil langkah-langkah yang tepat dalam memperbaiki perilaku di pasar global, langkah-langkah yang diambil Cina semata-mata hanya untuk melindungi perdangangan global dan tidak ada hubunganya dengan politik AS

Tiongkok menggunakan prinsip-prinsip multilateralisme dan perdagangan bebas, serta tidak melakukan devaluasi yuan. Tiongkok membalas pemberlakuan tarif impor sebasar US$ 60 miliar terhadap AS

pembahasan preferential trade agreement (PTA) dengan sejumlah negara di Afrika (Tunisia, Mozambik dan Maroko).

AS siap melancarkan kenaikan tarif fase ketiga senilai USD 267 miliar jika Tiongkok mengambil tindakan balasan. Kondisi ketidakpastian dari perang tarif AS-Tiongkok membuka peluang positif bagi Indonesia untuk menggenjot ekspor produk CPO dan turunanya serta buah-buahan.

Presiden Amerika akan mengumumkan pengenaan tarif baru senilai US$ 200 miliar (Rp 2,9 triliun) atas berbagai produk teknologi internet dan elektronik lainnya, sirkuit cetak dan barang-barang konsumen. Selain itu juga menuntut Tiongkok untuk memotong surplus perdagangan AS sebesar US$ 375 miliar

Trump telah berulang kali mengeluh bahwa negaranya merupakan korban yang dirugikan dalam sistem perdagangan global. Selain memberikan tarif unilateral terhadap China,AS mengancam akan keluar dari Pakta Perdagangan Bebas Amerika Utara (NAFTA), WTO, serta mengancam mengenakan tarif terhadap impor produk otomotif dari Uni Eropa. Pemerintah Trump mengupayakan penggunaan mekanisme fast track untuk capai kesepakatan dagang dengan Uni Eropa.