Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM mencatat, kapasitas pengolahan kelapa sawil mentah di Indonesia mencapai 38.320 ton per jam dari total 391 Pabrik Kelapa Sawit (PKS). Potensi kelapa sawit yang ada sejalan dengan upaya Pemerintah memperluas pemanfaatan bioenergi di semua sektor terutama sektor transportasi dan pertambangan, terutama untuk implementasi mandatori B20 dalam Bahan Bakar Minyak. Pada tahun 2015, kebutuhan CPO mencapai 5.05 juta kilo liter dengan tingkat mandatori 15%. Jumlah ini terus bertambah meningat mandatori sudah menjadi 20%.

oleh: Joao Martins dan Ibrahim Rohman

Kelapa sawit merupakan salah satu komoditas strategis yang menghubungkan negara-negara berkembang dengan Uni Eropa. Hampir 50% minyak kelapa sawit di UE digunakan dalam proses produksi selanjutnya untuk biodiesel, pakan ternak, produksi makanan, sumber energi listrik, dan pemanas. Meskipun demikian, EU berencana untuk melarang impor minyak kelapa sawit. Tentu saja, jika larangan ini diimplementasikan, dampaknya akan secara langsung menekan ekspor Indonesia dan bisa memengaruhi neraca transaksi berjalan Indonesia.
Indonesia saat ini mengekspor 55% dari total minyak kelapa sawit dunia senilai US$ 18,5 miliar pada 2017. Tidak hanya itu, perekonomian regional di beberapa provinsi juga sangat bergantung pada komoditas ini. Provinsi-provinsi di Kalimantan dan Sumatera memasok 90% dari total produksi minyak sawit Indonesia. Bisa dipahami jika kemudian pemerintah Indonesia juga aktif terlibat dalam diskusi global tentang masalah ini.
Pemerintah Indonesia juga berusaha mempromosikan biodiesel untuk mempercepat penyerapan domestik di tengah ketidakpastian pasar global. Pemerintah berencana menerapkan penggunaan biodiesel 20% (B20) di seluruh negeri. Penelitian juga sedang dilakukan untuk meningkatkan porsi biodiesel hingga 30% (B30) atau bahkan 100% (B100). Pandangan dua sisi secara berimbang sangat dibutuhkan. Klaim tentang deforestasi yang kerap menyeret kelapa sawit dan potensi ekonomi yang strategis membelah prospektif komoditas ini.

Lonjakan impor sepanjang 2018 menjadikan neraca perdagangan defisit terbesar sepanjang sejarah. Upaya pemerintah mengerem impor dengan menaikkan tarif PPh Pasal 22 impor membuahkan hasil. Impor untuk 1.147 jenis barang konsumsi berkurang.
Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro BKF menyatakan penyebab utama defisit dagang adalah impor migas. Salah satu upaya menekan impor migas dengan mengoptimalkan penggunaan biodiesel B20. Selain itu kewajiban TKDN dapat mengurangi laju impor.

Perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak sawit atau fatty acid methyl ester (FAME) sebesar 20% (B-20) untuk bahan bakar sektor pelayanan publik (PSO) dan non-PSO telah dilaksanakan sejak September 2018. Pelaksanaan kebijakan B-20 itu membuat penyerapan atau penyaluran FAME cukup signifikan tahun lalu. Apabila kebijakan B-20 diberlakukan secara penuh tahun ini, minyak sawit atau FAME yang diserap bisa mencapai 6,7 juta kiloliter. Angka ini dihitung dari 20 persen rata-rata kebutuhan solar setahun yang mencapai 33,6 juta kiloliter. Dengan demikian, impor solar bisa dikurangi secara drastis. Impor solar diperkirakan mencapai 9,64 juta kiloliter per tahun dengan nilai lebih kurang 5,5 miliar dollar AS. Dengan mengganti sebagian kebutuhan solar dengan 6,7 juta kiloliter minyak sawit, devisa yang bisa dihemat bisa mencapai 4 miliar dollar AS per tahun. Penghematan devisa akan makin besar jika pemerintah menerapkan kebijakan B-30 mulai tahun ini.

Pelaksanaan kebijakan perluasan penggunaan solar dengan campuran minyak sawit sebesar 20% atau B-20 tidak boleh mundur. Kebijakan ini bukan semata untuk kepentingan industri kelapa sawit, melainkan untuk negara, yaitu mendorong ketahanan energi melalui pemanfaatan energi baru terbarukan serta menghemat devisa untuk impor minyak. Pemerintah perlu membuat peta kebijakan biodiesel, baik itu B-20, B-30, maupun B-100.

Penyaluran FAME untuk menjadi bahan dasar biodiesel ke Pertamina akan disederhanakan dari 112 titik menjadi 25 titik. Penerapan 25 titik lokasi itu akan diberlakukan mulai 1 Januari 2019.

Hambatan ekspor biodiesel ke Uni Eropa berkurang, setelah WTO menolak kebijakan anti dumping Uni Eropa terhadap produk biodiesel Indonesia. Menurut ketua umum asosiasi produsen biofuel Indonesia (aprobi) prediksi ekspor biodiesel ke Uni eropa sampai akhir tahun sekitar 1,2 juta ton. Prospek ekspor biodiesel bakal cerah hingga tahun 2030.

Perluasan mandatori biodiesel menopang industri CPO lokal serta mengompensasi penurunan ekspor dan bersaing dengan minyak lain. Penyerapan Biodiesel pada september mencapai 420.000 ton dan diperkirakan sampai akhir 2018 mencapai 940.000 ton.

Harga jual CPO pada november ini menyentuh level terendah, pelemahan ini akibat turunya produk substitusi yakni minyak kedelai. Harga CPO di Malaysia Derivative Exchange Malaysia melemah menjadi RM 2.107 per ton.

Kementerian ESDM menetapkan harga biodiesel pada November tahun ini sebesar Rp 7,277 per liter. Harga Biodiesel ini juga akan berlaku untuk pelaksanaan program mandatori B-20. Tetapi penurunan tersebut belum termasuk ongkos angkut yang telah ditetapkan.