Bursa sejumlah negara anjlok pada perdagangan Senin (5/8). Uang kripto pun tidak selamat dari guncangan global ini. Dampaknya, desakan penurunan suku bunga bank sentral semakin menggema. Harga bitcoin terkoreksi 15 % dan ethereum terpangkas 22 %. Mata uang kripto lain juga terpantau turun, seperti solana yang terpangkas 18 %. Sementara BNB turun 19 %. Di Indonesia, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia ditutup turun 3,4 %. Nikkei Jepang anjlok 12,4 % karena kehilangan 4.451 poin. Terakhir kali kinerja Nikkei seburuk itu tercatat pada 19 Oktober 1987, yang dikenal sebagai ”Black Monday” dan bursa di sejumlah negara anjlok. Kini, bursa sejumlah negara terkoreksi habis-habisan.

Taiex Taiwan merosot 8,4 %, penurunan terburuk dalam 57 tahun terakhir. Sementara Kospi Korsel ditutup turun 8,8 %. Otoritas bursa Korsel dan Jepang memutuskan penundaan perdagangan akibat perkembangan perdagangan itu, untuk mencegah kepanikan berlanjut gara-gara indeks terus merosot. Bursa Hong Kong, Hang Seng, dan China, Shanghai Composite, lebih lega karena hanya turun masing-masing 2,3 % dan 1,3 %. Indeks Australia, S&P/ASX 200, kehilangan 3,7 %. Kondisi Eropa juga tidak baik. DAX Jerman, CAC Perancis, FTSE Inggris, dan IBEX Spanyol terkoreksi lebih dari 3 %. Europe 600, indeks bursa gabungan Eropa, terkoreksi 3,11 %. Indeks bursa berjangka AS pada Senin mencatat penurunan. DOW turun 800 poin atau 2 %. S&P 500 terpangkas 2,9 %.

Nasdaq anjlok 4,2 %. Dalam pembukaan perdagangan Senin, DOW langsung terpangkas 1.072 poin atau 2,7 %. Sementara S&P 500 terkoreksi 4,1 % dan Nasdaq merosot 6,3 %. Sementara itu, CBOE Volatility Index yang memantau tingkat gejolak bursa AS mencapai 55 poin. Terakhir kali indeks itu melewati 50 poin ter catat pada awal pandemi. Pialang dan investor cemas kenaikan bunga akan membuat yen menguat terhadap dollar dan mata uang lain. Penguatan yen mengurangi pendapatan eksportir, emiten utama Nikkei. Toyota dan Subaru merupakan raksasa otomotif sekaligus di Nikkei. Emiten otomotif mengandalkan hasil ekspor sebagai pendapatan mereka. Penguatan yen berarti pengurangan keuntungan eksportir. Jika kurs naik 1 yen, keuntungan terkoreksi sampai 10 miliar yen. (Yoga)

Pada tanggal 8 Agustus 2024 masyarakat di kawasan ini akan memperingati 57 tahun eksistensi Asean yang dibentuk pada tahun 1967 di Bankok oleh lima negara pendirinya- Indonesia ,Thailand Malaysia, Filipina, dan Singapura. Asean dibentuk pada masa Perang Dingin untuk mencipatakan stabilitas dan mendorong kerja sama disebuah kawasan yang sering diterjang  oleh turbulensi politik ini. Seiring berjalannya waktu, Asean memberikan penekanan lebih besar pada upaya pendorong pembangunan ekonomi dan pertukaran budaya diantara anggotanya, mempertahankan perdamaian dan stabilitas kawasan, dan membangun hubungan yang lebih erat dengan kekuatan-kekuatan asing yang dimiliki visi yang sama. Arti penting dan strategis antar Asia Tenggara tidak dapat  dianggap rendah. (Yetede) 

Anggaran penyelenggaraan Olimpiade Paris 2024, menurut laman resmi olympics.com mencapai 4,38 miliar USD atau Rp 71,21 triliun. Besaran anggaran penyelenggaraan Olimpiade sangat bergantung pada kesiapan fasilitas dasar dan pendukung, seperti hotel, rumah sakit, layanan transportasi, dan sebagainya, yang sudah tersedia di kota calon tuan rumah Olimpiade. Rio de Janeiro di Brasil, saat menjadi tuan rumah Olimpiade 2016 menghabiskan anggaran 23,6 miliar USD (Rp 384,77 triliun), terbesar dalam penyelenggaraan Olimpiade musim panas. Namun, anggaran pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar bukanlah satu-satunya yang perlu disiapkan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade.

The Council on Foreign Relations (CFR), mencatat banyak kota metropolitan dunia menginvestasikan jutaan USD hanya untuk mengevaluasi, mempersiapkan, dan mengajukan penawaran untuk menjadi tuan rumah Olimpiade ke IOC. Biaya perencanaan, perekrutan konsultan, pengorganisasian acara, dan perjalanan berada di kisaran 150 juta USD hingga 200 juta USD. Tokyo, Jepang, menghabiskan 225 juta USD dalam proses bidding (penawaran) untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Meski gagal ditunjuk sebagai tuan rumah Olimpiade 2016, Tokyo akhirnya ditunjuk dan mampu menjalani peran sebagai tuan rumah Olimpiade 2020 dengan baik.

Ironisnya, delapan tahun usai penyelenggaraan Olimpiade Rio de Janeiro 2016 yang menghabiskan miliaran USD, tingkat pemerataan ekonomi di kota ini masih rendah akibat puluhan tahun dilanda inflasi, tingginya pengangguran, kepemilikan tanah yang tidak merata, dan lemahnya sistem pendidikan. Berdasarkan kajian CFR, meroketnya biaya penyelenggaraan Olimpiade tidak berbanding lurus dengan pendapatan. Olimpiade Beijing 2008 menghasilkan pendapatan 3,6 miliar USD, padahal anggaran penyelenggaraannya berdasarkan catatan IOC mencapai 40 miliar USD.

Dalam laporan berjudul ”The Economics of Hosting the Olympic Games” yang salah satu penulisnya dari CFR, Noah Berman, dikatakan bahwa sebagian besar pendapatan penyelenggaraan Olimpiade tidak masuk ke tuan rumah. IOC sebagai komite tertinggi yang menaungi olahraga dunia menyimpan lebih dari setengah pendapatan televisi, yang biasanya merupakan bagian terbesar dari uang yang dihasilkan pertandingan.Di balik biaya penyelenggaraan Olimpiade yang meroket, ada kenyataan yang menunjukkan manfaat ekonomi dan sosial dari penyelenggaraan Olimpiade masih jauh dari setimpal dengan biaya modal yang dikeluarkan. (Yoga)

Yen Jepang bergerak menguat pekan lalu. Yen naik ke level tertinggi tiga bulan hingga sempat mencapai 151,945 per dolar Amerika Serikat (AS) pada Kamis (25/7), sebelum tutup di 153,94 per dolar AS. Yen kembali menguat ke 153,76 per dolar AS pada Jumat (26/7). Sebelum Bank of Japan (BoJ) intervensi, yen sempat menyentuh level terendah dalam 38 tahun di 161,96 per dolar pada awal bulan ini. Ekspektasi BoJ akan mengubah kebijakan yang agresif pada pertemuan pekan depan, telah mendorong short carry-trade yen. Yakni para pedagang meminjam yen dengan suku bunga yang rendah untuk berinvestasi dalam aset-aset bernilai dolar AS, untuk mendapatkan keuntungan lebih tinggi. Direktur Laba Forexindo Berjangka, Ibrahim Assuaibi mengatakan, pertemuan BoJ dengan The Federal Reserve pada akhir bulan ini, yang membahas soal carry trade, membuat para pelaku pasar melakukan aksi profit taking. Pasar sekarang memperkirakan, 93% peluang The Fed memangkas suku bunga pada September, naik dari  73% sebelum data Consumer Price Index (CPI) keluar, menurut CME FedWatch. Pasar memperkirakan pelonggaran 61 basis poin  (bps) tahun ini. Analis Pasar Mata Uang, Lukman Leong melihat, yen akan kembali menguat ke bawah 150 per dolar AS. Karena ini target paling realistis mengingat perbedaan suku bunga masih cukup besar antara BoJ dengan The Fed. Melansir Reuters, Bank of Japan kemungkinan besar akan menaikkan suku bunganya pada pekan depan, dengan pasar memperkirakan peluang kenaikan sebesar 64% untuk kenaikan 10 bps. 

KTT G20 tahun ini sedang alot membicarakan pengenaan pajak minimum bagi miliarder dunia. Inisiatif yang digaungkan presidensi Brasil itu ingin menyasar pajak minimum 2 % atas kekayaan orang-orang superkaya dunia. Indonesia diharapkan berani menggali potensi pajak yang sama. Dilansir dari Bloomberg, ide memajaki golongan superkaya dunia secara merata itu awalnya diinisiasi Presiden Brasil Luiz Inacio da Silva, yang didukung sejumlah anggota negara G20 lainnya meski di sisi lain ada penolakan yang cukup kuat dari beberapa negara maju, seperti AS. Lewat skema pajak kekayaan global tersebut, ada sekitar 3.000 orang terkaya dunia yang kekayaannya akan dipajaki dengan tarif minimum 2 %.

Pengumpulan pajak atas aset kekayaan para miliarder itu diharapkan bisa menarik dana hingga 250 miliar USD per tahun atau Rp 4.702 triliun. Dana sebesar itu akan digunakan untuk mendanai aksi mitigasi perubahan iklim serta program penanganan kelaparan dan kemiskinan di sejumlah negara. Pemerintah Indonesia ikut terlibat dalam pembahasan itu diwakili Menkeu Sri Mulyani yang bertolak ke Rio de Janeiro, Brasil, sejak 23 Juli lalu. Sekjen Kemenko Bidang Perekonomian RI Susiwijono Moegiarso, di Jakarta, Kamis (25/7) mengatakan, Indonesia ikut memantau baik-baik perkembangan pembahasan gagasan pajak minimum kekayaan global di forum G20 tersebut.

Terlebih, saat ini Indonesia sedang mengikuti proses aksesi sebagai anggota ”klub negara maju” alias Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD). Dengan demikian, berbagai kesepakatan global, khususnya terkait perpajakan, bisa ikut berimplikasi pada kebijakan yang diterapkan Indonesia. ”Kalau nanti ada implikasi (dari pajak kekayaan global) itu terhadap pemenuhan standar kita dalam aksesi OECD, pasti akan langsung kita follow up. Kebetulan, urusan kebijakan fiskal dalam tim nasional untuk aksesi OECD itu dikoordinasikan oleh Bu Menkeu, jadi beliau yang akan langsung mengoordinasikannya,” kata Susiwijono.

Pemerintah sebenarnya sudah mengenakan pajak atas orang-orang superkaya alias high net worth individual di Indonesia. Namun, yang dipajaki baru pendapatan (income) mereka lewat PPh 21 yang dipungut progresif, bukan nilai kekayaan bersih yang dimiliki kelompok crazy-rich tersebut. Sementara melalui pajak kekayaan, obyek yang dipungut pajak akan lebih luas, bukan sekadar penghasilan, antara lain, aset kekayaan bersih, seperti tabungan/giro, deposito perbankan, saham, properti, dan kendaraan; hasil transfer kekayaan, seperti warisan, donasi, dan hibah; serta kekayaan lain, seperti keuntungan dari hasil investasi atau penjualan aset (capital gain). (Yoga) 

Pemerintahan Jokowi memiliki ”cita-cita” menjadikan Indonesia anggota Organisasi untuk Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD) atau ”klub negara maju” dalam tiga tahun. Keanggotaan di OECD diharap bisa mempermudah Indonesia mencapai target menjadi negara berpendapatan tinggi pada tahun 2045 kelak. Status Indonesia yang saat ini belum negara maju membuat proses aksesi sebagai anggota OECD lebih sulit. Ada setumpuk PR yang perlu dibenahi untuk memenuhi standar negara maju yang dipegang OECD. Berdasarkan laporan ”Mengkaji Aksesi Indonesia Menuju OECD dalam Perspektif Masyarakat Sipil”, isu yang perlu dibenahi adalah perpajakan. Meski meningkat secara nominal, rasio perpajakan (tax ratio) RI masih jauh dari standar dan potensi semestinya.

Laporan International NGO Forum on Indonesian Development (Infid) berkolaborasi dengan Center of Economic and Law Studies (CELIOS), Migrant CARE, The PRAKARSA, Transparency International Indonesia, dan Publish What You Pay Indonesia menyebut, Indonesia memiliki rasio pajak yang ”masih sekelas negara miskin”. Selama 10 tahun di bawah rezim Jokowi, rasio  perpajakan Indonesia hanya mampu menyentuh level 10 % terhadap PDB. Terakhir, pada 2023, rasio perpajakan Indonesia adalah 10,31 % dari PDB. Rasio perpajakan adalah persentase penerimaan perpajakan (termasuk bea dan cukai) terhadap PDB nasional. Semakin tinggi nilainya, semakin mampu suatu negara melakukan pembangunan dengan sumber daya sendiri tanpa bergantung pada utang.

OECD dalam kajiannya pada tahun 2024 menggaris bawahi, walau keuangan publik Indonesia masih baik, dengan tingkat utang yang relatif aman, rasio penerimaan pajak terhadap PDB-nya rendah, hanya sedikit di atas 10 %. Peneliti The PRAKARSA, Victoria Fanggidae, mengatakan, berdasar studi empiris di China, Spanyol, Kolombia, dan Nigeria, negara seperti Indonesia memerlukan rasio pajak 12,8 % atau 13 % untuk keluar dari perangkap negara berpendapatan menengah (middle income trap). ”Penerimaan pajak Indonesia masih jauh dari negara maju, bahkan dari emerging economies di kisaran 20 %. Posisi rasio pajak Indonesia saat ini tragisnya berada di bawah negara-negara miskin dan hampir gagal (low income developing countries) tiga dekade yang lalu,” katanya, Rabu (24/7).

Menurut dia, menggenjot penerimaan pajak krusial dalam konteks aksesi Indonesia ke OECD. Pasalnya, Indonesia memerlukan penerimaan negara yang kuat untuk mendanai belanja sosial demi meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, seperti salah satu instrumen yang disoroti OECD dalam proses aksesi. Selain itu, ada konsekuensi finansial yang harus ditanggung Indonesia dengan menjadi anggota OECD. ”Dengan bergabungnya Indonesia ke OECD, Indonesia harus siap untuk tidak lagi menjadi negara yang menerima bantuan pembangunan, tetapi sebaliknya jadi negara yang bertanggung jawab memberi bantuan (ke negara lain),” kata Victoria. (Yoga) 

Pemerintah lokal Spanyol membuat kebijakan membatasi jumlah wisatawan. Mereka menawarkan konsep pariwisata berkelanjutan. Seperti diberitakan Kompas.id, Spanyol memiliki sejumlah destinasi wisata yang populer di kalangan wisatawan mancanegara, seperti Barcelona, Mallorca, Malaga, dan Kepulauan Canaria. Namun, warga di wilayah-wilayah itu mengeluhkan terlalu banyaknya wisatawan mancanegara dan mengurangi peran penduduk lokal. Di Barcelona, rata-rata 158.610 wisatawan dating setiap hari berdasarkan data tahun 2023. Barcelona adalah kota seluas 101,4 kilometer persegi dan berpenduduk 1,6 juta jiwa, artinya jumlah wisatawan 10 % dari penduduk Barcelona.

Untuk membatasi jumlah wisatawan, Wali Kota Barcelona Jaume Collboni berencana menerapkan pajak kunjungan. Sasarannya, wisatawan yang datang dengan kapal pesiar dan singgah di bawah 12 jam. Mereka akan dikenai retribusi 7 euro per hari kunjungan. Pemerintah Kota Barcelona juga memutuskan, per 2028, semua izin penyewaan penginapan jangka pendek dihapus. Selama ini para pemilik properti menyewakan rumah dan apartemen untuk wisatawan dalam jangka pendek. Dampaknya, warga lokal kesusahan mencari tempat tinggal. Mereka terusir ke pinggiran kota sehingga biaya transportasi untuk bekerja dan sekolah bertambah. Collboni ingin mengubah pola pariwisata agar menarik para wisatawan yang berkualitas.

Hal ini dimaknai dengan wisatawan yang datang menghormati kebudayaan lokal, menikmati keindahan kota dengan memanfaatkan waktu secara baik, dan memberi pemasukan kepada warga lokal. Apa yang akan dikembangkan Collboni disebut pariwisata berkelanjutan, yang konsepnya digagas di Spanyol tahun 1995. Saat itu, sebuah konferensi internasional digelar Organisasi Pariwisata Dunia PBB (UNWTO), UNESCO, dan Program Lingkungan PBB (UNEP), yang menghasilkan Piagam Pariwisata Berkelanjutan dengan definisi sebagai pariwisata yang memperhitungkan sepenuhnya dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, dengan memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan, dan masyarakat tuan rumah. (Yoga)

Berwisata merupakan kebiasaan yang disukai banyak orang. Banyak destinasi yang menjadi andalan para wisatawan karena beragam daya tarik daerahnya. Di balik kesuksesan itu, pemerintah dan warga lokal tengah berjuang menolak kedatangan wisatawan. Mereka berupaya merebut kembali apa yang menjadi miliknya. Sebagian besar masyarakat, tak terkecuali para pelaku wisata, mulai terusik karena derasnya permintaan dan mobilitas orang-orang yang berdatangan. Ada yang mengatakan, mereka bahkan menjadi korban dari kesuksesan pariwisata. Berdasar data Badan Pariwisata Dunia (United Nations Tourism) pariwisata internasional telah pada jalur yang tepat untuk kembali ke tingkat sebelum pandemi pada 2024 ini.

Pada 2023, barometer pariwisata internasional telah mencapai 88 % level prapandemi dengan estimasi 1,3 miliar kedatangan internasional. Permintaan yang terus bertambah seiring peningkatan konektivitas udara membuat sektor pariwisata kian pulih, didongkrak oleh pasar-pasar dan destinasi Asia yang pulih lebih kuat. Kedatangan turis internasional pada kuartal I-2024 mencapai 97 % dari level prapandemi. Lebih dari 285 juta turis bepergian pada Januari-Maret, 20 % lebih banyak dari kuartal I-2023. ”Pemulihan sektor ini merupakan kabar sangat baik bagi ekonomi kita dan jutaan mata pencarian. Namun, kondisi ini mengingatkan kebutuhan untuk memastikan kebijakan pariwisata dan manajemen destinasi yang memadai,” ujar Sekretaris Umum UN Tourism Zurab Pololikhasvili dikutip dari laman resmi UN Tourism.

Dua pekan lalu, warga Barcelona, Spanyol, menggelar protes besar-besaran karena fenomena turis berlebih alias overtourism. Mereka melakukan berbagai hal sebagai bentuk penolakan terhadap para wisatawan. Melansir dari Forbes, mereka menembakkan air melalui pistol mainan kepada para turis yang sedang duduk bersantai di depan restoran hingga pemerintah setempat akhirnya menjanjikan untuk membekukan penyewaan apartemen jangka pendek. Aksi ini bagian gerakan yang lebih masif, melibatkan ribuan orang yang memprotes sembari membawa spanduk bertuliskan ”Cukup! Mari beri batas pada pariwisata”. Para pendemo menuntut pemerintah mengendalikan jumlah pendatang dan mengimplementasikan model keberlanjutan.

Kebanjiran wisatawan tidak hanya terjadi di Eropa, tetapi juga Asia yang mengalami fenomena serupa. Jepang merupakan negara yang getol menyuarakan overtourism hingga melakukan berbagai upaya guna membatasi pergerakan turis di kota-kota populer. Organisasi Pariwisata Nasional Jepang atau Japan National Tourism Organization mencatat 25,1 juta kedatangan pengunjung pada 2023, setara 78,6 % dibanding 2019 sebelum pandemi Covid-19. Pada 2024, proyeksi pengunjung menyentuh 32 juta kedatangan, melampaui rekor 2019 sebesar 31,9 juta kedatangan sekaligus tertinggi sejak 1964. Fujikawaguchiko di Prefektur Yamanashi, terkenal karena pemandangan Gunung Fuji. Namun, turis yang berbondong-bondong ke sana dianggap mengganggu bisnis, lalu lintas, dan kehidupan penduduk lokal. (Yoga)

AS, Eropa, Australia, hingga Singapura melaporkan kelumpuhan saat Microsoft dan CrowdStrike terganggu. Ada negara yang selamat dari bencana teknologi informasi global pada Jumat (19/7) yaitu China. Tekanan AS dan sekutunya justru menyelamatkan China. Selama bertahun-tahun, AS dan sekutunya melarang ekspor teknologi ke China. Kondisi itu memaksa Beijing menemukan alternatif. Hasilnya, China bisa mengembangkan sistem komputasi domestik. Alih-alih Google, China menggunakan Baidu. Untuk ponsel, China tidak memakai iOS atau Android. Beijing punya HarmonyOS yang dikembangkan Huawei dan dipakai meluas di berbagai gawai pabrikan teknologi China. Untuk komputer, China menggunakan OpenKylin. Seperti halnya HarmonyOS, OpenKylin adalah versi atau distro domestik China atas Linux. OpenKylin 1.0 diluncurkan pada Juli 2023.

Seperti semua distro Linux, OpenKylin bisa dimodifikasi penggunanya, berbeda dari Windows buatan Microsoft atau iOS buatan Apple. Kombinasi OpenKylin dan HarmonyOS membuat berbagai komputer China tetap normal kala komputer di banyak negara lumpuh. Direktur keamanan siber Microsoft, David Weston, Sabtu (20/7) mengatakan, 8,5 juta perangkat dengan sistem operasi Windows terdampak oleh gangguan. Akibatnya, pengguna tak dapat mengakses sistem komputer mereka itu. Pada Jumat, layar komputer yang menggunakan Windows hanya menampilkan layar biru (blue screen of death/BSOD). Gangguan ini terjadi karena adanya kesalahan dalam kode pembaruan terbaru perangkat lunak keamanan siber, Falcon buatan CrowdStrike.

”Jumlah tersebut kurang dari 1 % dari seluruh mesin berbasis Windows,” kata Weston dalam unggahan di blognya. Kendati demikian, dampak ikutannya fatal. Menurut data dari layanan pelacakan penerbangan, FlightAware, setidaknya 6.600 penerbangan dibatalkan di sisi timur AS pada Jum-at-Sabtu. Menurut penyedia data perjalananCirium, maskapai penerbangan AS membatalkan 3,5 % dari jadwa penerbangan mereka pada Sabtu. Di China, gangguan nyaris tak terasa. Gangguan berdampak sangat kecil dan terbatas pada perusahaan atau organisasi asing. Gangguan yang dilaporkan berupa kesulitan masuk ke layanan daring jaringan hotel internasional yang ada diChina, seperti Sheraton, Marriott, dan Hyatt. Keluhan ini muncul di media sosial China.

”Ini bukti penanganan strategis China terhadap operasi teknologi asing. Microsoft beroperasi di China melalui mitra lokalnya, 21Vianet, yang mengelola layanan secara independen dari infrastruktur globalnya. Pengaturan ini melindungi layanan penting China, seperti perbankan dan penerbangan, dari gangguan global,” kata Josh Kennedy White, pakar keamanan siber yang berbasis di Singapura, seperti dikutip BBC. Pada Sabtu, setelah gangguan komputer global, editorial media Pemerintah China, The Global Times, menyindir rapuhnya keamanan teknologi dunia yang dimonopoli teknologi Barat. Menurut editorial itu, mengandalkan keamanan jaringan komputer global hanya pada segelintir raksasa teknologi membuka kemungkinan hambatan dan risiko baru. Tak hanya menghambat pebagian tata kelola jaringan komputer dunia yang inklusif, tapi juga risiko keamanan baru. (Yoga)