Penerimaan Non-Pajak Melemah, APBN Tertekan
Hairul Rizal
15 Mar 2025 Kontan
Realisasi penerimaan negara bukan pajak (PNBP) hingga Februari 2025 mencapai Rp 76,4 triliun, atau 14,9% dari target APBN 2025. Namun, angka ini turun 4,5% dibanding tahun lalu, akibat melemahnya harga komoditas seperti minyak, batubara, dan nikel.
Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu, menjelaskan bahwa PNBP dari sumber daya alam (SDA) migas hanya mencapai Rp 17,5 triliun (-1,7%), sementara PNBP nonmigas terkumpul Rp 16,3 triliun (-7,2%). PNBP dari Badan Layanan Umum (BLU) juga turun 16,9%, terutama akibat penurunan pungutan ekspor kelapa sawit. Satu-satunya sektor yang tumbuh adalah PNBP dari kekayaan negara dipisahkan (KND), yang naik 12,1% menjadi Rp 10,9 triliun, didorong oleh setoran dividen BUMN perbankan.
Anggito menegaskan bahwa pemerintah akan mengoptimalkan PNBP dengan intensifikasi pemungutan SDA, terutama dari batubara, nikel, timah, bauksit, dan sawit. Pemerintah juga akan menyesuaikan tarif serta memperketat pengelolaan PNBP di kementerian dan lembaga (K/L), terutama layanan premium seperti imigrasi dan kepolisian.
Menurut pengamat ekonomi Universitas Andalas, Syafruddin Karimi, ketergantungan PNBP pada harga komoditas dan dividen BUMN membuat penerimaan negara rentan berfluktuasi. Ia menyarankan agar pemerintah mengoptimalkan aset negara yang belum produktif, memperketat pengawasan pembayaran royalti, serta mempercepat eksplorasi dan hilirisasi SDA untuk meningkatkan nilai tambah. Jika pemerintah hanya mengandalkan harga komoditas global, PNBP akan tetap tidak stabil dan sulit menjadi andalan utama bagi APBN.
Potensi Cuan dari Jasa Nikel
Hairul Rizal
15 Mar 2025 Kontan
PT Sinar Terang Mandiri Tbk (MINE) optimistis terhadap prospek industri nikel yang terus berkembang, terutama didorong oleh meningkatnya permintaan kendaraan listrik (electric vehicle/EV). Untuk menangkap peluang ini, Direktur Utama MINE, Ivo Wangarry, menyatakan bahwa perusahaan akan menggenjot ekspansi setelah sukses melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 Maret 2025 melalui IPO.
MINE merupakan perusahaan jasa penunjang pertambangan nikel yang telah beroperasi sejak 2004. Dana hasil IPO yang mencapai Rp 132,33 miliar akan digunakan untuk pembelian alat berat (48%), pembelian aset tetap (11%), dan modal kerja. Penambahan alat berat ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas produksi nikel MINE, yang saat ini tengah menggarap proyek di Halmahera dan Morowali, Sulawesi Tengah.
Dengan cadangan nikel Indonesia yang mencapai 20% dari total cadangan dunia, permintaan nikel diproyeksikan terus meningkat, terutama sebagai bahan baku baterai EV. Pada 2023, produksi nikel Indonesia mencapai 1,8 juta metrik ton, dan volume ini diperkirakan terus bertambah.
MINE mencatat pertumbuhan kinerja yang positif. Hingga 31 Agustus 2024, pendapatan MINE naik 40,8% secara tahunan (yoy) menjadi Rp 1,36 triliun, sementara laba mencapai Rp 225,18 miliar. Hal ini didorong oleh peningkatan aktivitas penambangan, dengan total material movement naik 47% dari 6,7 juta bcm menjadi 9,8 juta bcm.
Dengan dana ekspansi dari IPO, MINE menargetkan pertumbuhan pendapatan sebesar 20% pada 2025. Program hilirisasi industri nikel di Indonesia serta meningkatnya permintaan global terhadap nikel menjadi faktor utama yang mendukung optimisme perusahaan.
Industri Minuman Keras AS Terhantam Tarif 200%
Hairul Rizal
15 Mar 2025 Kontan
Keputusan Presiden AS Donald Trump untuk mengenakan tarif 200% pada anggur Prancis dan Italia menuai protes dari para importir, distributor, dan peritel anggur di AS. Meskipun Trump beranggapan bahwa kebijakan ini akan menguntungkan bisnis anggur lokal, para pelaku industri justru merasa terbebani.
Mary Taylor, pemilik Mary Taylor Wine, menghadapi kesulitan besar karena memiliki 16 kontainer anggur dalam perjalanan. Jika tarif ini berlaku, ia terancam mengalami kerugian besar dan bahkan mempertimbangkan untuk membatalkan sebagian pengiriman.
Ben Aneff, Presiden U.S. Wine Trade Alliance, menyebut tarif ini dapat menghancurkan industri anggur impor AS, karena sebagian besar anggur Eropa didistribusikan oleh 4.000 importir kecil. Pemasok terpaksa menaikkan harga, yang pada akhirnya juga merugikan peritel dan restoran.
Gab Bowler, Presiden Bowler Wine, menyatakan bahwa 70% penjualan anggur di AS berasal dari Eropa, sehingga kenaikan harga akan berdampak signifikan pada permintaan. Ia mempertanyakan apakah konsumen bersedia membayar US$ 45 untuk anggur yang sebelumnya hanya US$ 15. Jika penjualan menurun drastis, Bowler bahkan mempertimbangkan PHK karyawan.
Di sisi lain, Ed Buffington, pemilik The Community Tap, mengatakan anggur buatan AS sulit menggantikan anggur Eropa karena harga lebih mahal dan rasa berbeda. Separuh dari total penjualan anggur di tokonya berasal dari anggur Eropa, sehingga tarif ini berpotensi mengganggu bisnisnya.
Namun, tidak semua pihak menentang kebijakan Trump. Patrick Cappiello, pemilik Monte Rio Cellars, melihat peluang dari tarif ini karena anggur produksinya di California menjadi lebih kompetitif dibandingkan anggur impor.
Tarif 200% pada anggur Eropa berpotensi merugikan banyak bisnis di AS, mulai dari importir hingga pengecer. Sementara produsen anggur lokal seperti Patrick Cappiello bisa mendapatkan keuntungan, dampaknya terhadap industri secara keseluruhan masih menjadi perdebatan.
Defisit Fiskal Menghadang, Strategi Diuji
Hairul Rizal
14 Mar 2025 Bisnis Indonesia (H)
Penurunan penerimaan pajak yang tajam pada awal tahun 2025 memicu kekhawatiran tentang pelebaran defisit APBN 2025. Pada Januari-Februari 2025, pendapatan negara tercatat Rp316,9 triliun, turun 20,8% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan penerimaan pajak yang anjlok 30,2%. Hal ini berkontribusi pada defisit APBN sebesar Rp31,2 triliun per Februari, berbalik dengan surplus yang tercatat pada tahun sebelumnya. Beberapa analis, termasuk Satria Sambijantoro dari Bahana Sekuritas dan Ajib Hamdani dari Apindo, memprediksi defisit fiskal tahun ini bisa lebih besar dari yang direncanakan dalam APBN, bahkan mencapai 2,6%-2,8% dari PDB, akibat dampak dari lemahnya penerimaan pajak dan penurunan harga komoditas.
Kekhawatiran tentang defisit yang melebar ini juga berpotensi meningkatkan penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) lebih besar dari yang direncanakan, yang bisa menyebabkan imbal hasil obligasi pemerintah naik, serta meningkatkan beban bunga. Meskipun demikian, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa pemerintah tetap fokus pada target defisit 2,53% PDB sesuai dengan APBN 2025, dan akan berupaya mengompensasi potensi hilangnya penerimaan pajak untuk menjaga kestabilan fiskal.
Lebaran Tiba, Pelindo & ASDP Beri Diskon
Hairul Rizal
14 Mar 2025 Bisnis Indonesia
PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) dan PT ASDP Indonesia Ferry (ASDP) akan memberikan respons terhadap kebijakan pembatasan angkutan barang selama 16 hari pada periode Lebaran 2025 dengan beberapa langkah. Pelindo akan memberikan diskon tarif untuk peti kemas dan barang yang ditimbun di pelabuhan selama pembatasan tersebut, serta membuka layanan 24 jam untuk menghindari penumpukan kargo. ASDP juga akan menawarkan diskon tarif hingga 36% untuk layanan penyeberangan selama periode H-5 hingga H-1 Lebaran, dengan kebijakan tarif satu harga untuk kendaraan penumpang.
Kedua perusahaan BUMN ini berkomitmen untuk memfasilitasi kelancaran distribusi barang dan penumpang dengan berbagai kebijakan, termasuk insentif bagi pengusaha kargo dan peningkatan operasional pelabuhan dan kapal. ASDP juga memproyeksikan peningkatan jumlah penumpang dan kendaraan pada Angkutan Lebaran 2025, serta menyiapkan tambahan layanan di pelabuhan-pelabuhan bantuan untuk mengurangi kepadatan di lintasan utama.
Presiden Soroti Tantangan Besar Ekonomi RI
Hairul Rizal
14 Mar 2025 Bisnis Indonesia
Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa korupsi merupakan tantangan terbesar yang dihadapi Indonesia. Dalam acara Peluncuran Mekanisme Baru Penyaluran Tunjangan Guru ASN Daerah di Jakarta, Prabowo mengungkapkan bahwa praktik korupsi, termasuk kebocoran anggaran dan sumber daya alam, perlu dihentikan. Ia menekankan pentingnya upaya keras untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, agar uang rakyat dapat disalurkan dengan efisien dan tepat sasaran. Prabowo juga berkomitmen untuk berjuang tanpa mundur dalam memberantas korupsi demi kesejahteraan bangsa dan rakyat Indonesia.
Penerimaan Pajak Anjlok, Sinyal Ekonomi Melambat?
Hairul Rizal
14 Mar 2025 Kontan (H)
Kinerja penerimaan pajak Indonesia di awal tahun 2025 menunjukkan penurunan signifikan, menandakan kondisi ekonomi yang belum stabil. Data Kementerian Keuangan (Kemkeu) mencatat bahwa hingga 28 Februari 2025, penerimaan pajak hanya Rp 187,8 triliun (8,6% dari target APBN 2025), turun 30,19% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu menyatakan bahwa meskipun terjadi perlambatan, pola setoran pajak masih dalam kondisi normal dan tidak ada anomali besar. Namun, penurunan ini sebagian disebabkan oleh pelemahan harga komoditas serta dampak dari implementasi tarif efektif rata-rata (TER) pada PPh 21, yang menyebabkan setoran PPh 21 turun 39,5% secara tahunan.
Para ekonom menilai bahwa penurunan penerimaan pajak lebih mencerminkan kondisi ekonomi yang sedang tidak baik. Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menyoroti bahwa penjualan eceran Januari 2025 terkontraksi 4,7% secara tahunan, yang berpotensi berdampak negatif pada PPN dan PPh Badan, dua sumber utama penerimaan pajak.
Pengamat Ekonomi Universitas Andalas Syafruddin Karimi mengungkapkan bahwa pelemahan konsumsi masyarakat berkontribusi pada turunnya penerimaan PPN dalam negeri (PPN DN). Selain itu, anjloknya PPh Badan mencerminkan profitabilitas perusahaan yang menurun akibat inflasi tinggi, suku bunga ketat, dan biaya produksi yang meningkat. Jika kondisi ini berlanjut tanpa intervensi, pemulihan ekonomi bisa melambat.
Direktur Eksekutif MUC Tax Research Wahyu Nuryanto mendorong pemerintah untuk menstabilkan ekonomi, agar kinerja korporasi tetap positif dan mampu meningkatkan setoran pajak. Ia menekankan bahwa PPh Pasal 25 sangat bergantung pada profitabilitas perusahaan, sehingga kebijakan yang mendukung daya beli masyarakat dan sektor usaha sangat diperlukan.
Ekonomi RI Berpacu dengan Waktu
Hairul Rizal
14 Mar 2025 Kontan
Pemerintah harus segera mengambil langkah strategis untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi Indonesia, agar tidak terjebak dalam pertumbuhan stagnan di kisaran 5%, yang telah terjadi selama satu dekade terakhir. Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menegaskan bahwa periode 2025-2037 adalah kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi, di mana penduduk usia kerja akan mencapai 76% dari total populasi. Jika momentum ini tidak dimanfaatkan dengan baik, Indonesia berisiko mengalami middle income trap.
Dalam RPJPN 2025-2045, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bertahap, mulai dari 5,3% di 2025 hingga 8% di 2029. Pertumbuhan ini akan didorong oleh sektor industri pengolahan, pertanian, konstruksi, dan pariwisata, serta ditopang oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan ekspor.
Namun, Anggota Komisi XI DPR Andreas Eddy Susetyo menyoroti bahwa investasi menjadi faktor kunci dalam mencapai target tersebut. Ia menekankan perlunya menurunkan incremental capital output ratio (ICOR) yang saat ini cukup tinggi di angka 6,33 pada 2023, agar investasi lebih produktif. Andreas juga menyoroti gagalnya upaya menurunkan ICOR dalam pemerintahan sebelumnya, meskipun telah ada Undang-Undang Cipta Kerja. Ia menekankan perlunya pengawasan khusus untuk mencapai ICOR 4,4 pada 2029.
Sementara itu, Anggota Komisi XI DPR Galih Dimuntur Kartasasmita membandingkan ICOR Indonesia yang lebih tinggi dibandingkan Vietnam dan Filipina, serta menekankan pentingnya penyederhanaan dan percepatan perizinan investasi. Dengan sistem perizinan yang lebih efektif dan efisien, maka ICOR bisa lebih baik, mendukung investasi yang lebih produktif, dan akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
Prediksi 2025: Kinerja Ekonomi Cenderung Landai
Hairul Rizal
14 Mar 2025 Kontan
PT Bumi Serpong Damai Tbk (BSDE) menghadapi tantangan besar pada 2025, terutama akibat melemahnya daya beli masyarakat dan likuiditas ketat di sektor perbankan, meskipun tetap didukung oleh kebijakan fiskal pemerintah. Senior Market Analyst Mirae Asset Sekuritas, Nafan Aji Gusta, melihat prospek BSDE masih menarik, terutama jika Bank Indonesia (BI) memangkas suku bunga acuan, yang akan mendorong pertumbuhan Kredit Pemilikan Rumah (KPR).
Namun, Analis Pilarmas Investindo Sekuritas, Arinda Izzaty, menilai likuiditas ketat di sektor perbankan bisa menjadi hambatan bagi pendanaan proyek dan daya beli konsumen. Meski demikian, BSDE masih memiliki strategi inovatif, seperti pengembangan properti yang lebih variatif, diversifikasi produk, serta pemanfaatan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) hingga akhir 2025.
BSDE menargetkan prapenjualan sebesar Rp 10 triliun pada 2025, naik 7,8% dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan ini didorong oleh proyek-proyek seperti Grand Wisata, Apartemen Southgate, dan Aerium, serta kontribusi dari township baru hasil akuisisi PT Suryamas Dutamakmur Tbk (SMDM). Analis BRI Danareksa Sekuritas, Ismail Fakhri Suweleh, mencatat BSDE mencetak prapenjualan Rp 9,72 triliun pada 2024, tumbuh 2% YoY, yang menunjukkan ketahanan di tengah tantangan pasar.
Di sisi lain, Analis Maybank Sekuritas Indonesia, Kevin Halim, memperingatkan bahwa pengetatan likuiditas di sektor perbankan dapat menghambat pertumbuhan prapenjualan BSDE. Ia memperkirakan pendapatan BSDE akan turun dari Rp 12,88 triliun di 2024 menjadi Rp 11,38 triliun di 2025, dengan laba bersih turun sekitar 5% akibat penurunan penjualan properti. Kevin juga memprediksi prapenjualan BSDE akan turun 6,5% jika penjualan lahan ke joint venture (JV) dikecualikan.
Meskipun ada tantangan, Arinda dan Kevin tetap memberikan rekomendasi "buy" untuk saham BSDE, dengan target harga masing-masing Rp 1.300 dan Rp 1.200 per saham, mengingat potensi pertumbuhan jangka panjang dari township baru dan strategi diversifikasi yang dijalankan perusahaan.
Nasabah Kurang Aktif, Bank Berburu Investor
Hairul Rizal
14 Mar 2025 Kontan
Likuiditas yang semakin ketat membuat perbankan mencari alternatif pendanaan di luar Dana Pihak Ketiga (DPK) untuk ekspansi kredit. Hal ini terjadi karena pertumbuhan DPK per Januari 2025 hanya 5,3% YoY, sementara pertumbuhan kredit lebih tinggi, mencapai 9,6% YoY.
Salah satu strategi yang diambil adalah penerbitan obligasi. PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN), misalnya, berencana menerbitkan Social Global Bond senilai US$ 400 juta. Direktur Utama BTN, Nixon L.P. Napitupulu, menyebut obligasi ini akan digunakan untuk mendanai proyek rumah hijau dan rumah subsidi. Ia juga mengklaim bahwa investor besar seperti BlackRock dan Fidelity tertarik untuk berpartisipasi dalam obligasi ini.
PT Bank Mandiri Tbk juga akan menerbitkan Obligasi Berwawasan Lingkungan Berkelanjutan I Tahap II Tahun 2025 dengan target dana Rp 5 triliun. Direktur Keuangan Bank Mandiri, Sigit Prastowo, menegaskan bahwa meskipun DPK Bank Mandiri telah tumbuh signifikan sebesar 44,4% YoY menjadi Rp 1.394,40 triliun, bank tetap menyiapkan opsi pendanaan lain seperti obligasi dan transaksi bilateral.
Menurut Analis Pefindo, Danan Dito, minat bank dalam menerbitkan obligasi memang meningkat, tetapi nilainya masih kecil, hanya Rp 95,31 miliar hingga akhir Februari 2025. Ia memperkirakan pendekatan bank masih konservatif dalam menerbitkan obligasi, dengan total mandat penerbitan saat ini sekitar Rp 17,3 triliun dari enam bank.
Meskipun perbankan menghadapi tantangan likuiditas yang ketat, penerbitan obligasi menjadi strategi utama untuk tetap mendukung ekspansi kredit, terutama dalam proyek berkelanjutan dan infrastruktur perumahan.