PNPB Minerba Rp 24 Triliun di Bulan Maret
Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sektor pertambangan mineral dan batu bara mencapai Rp 24,89 triliun pada awal Maret 2025. Merujuk data Kementerian ESDM per tanggal 17 Maret 2025, perolehan PNBP itu 19,96% dari target tahun ini sebesar Rp 124,71 triliun. PNBP 2025 lebih tinggi dibanding tahun lalu yang sebesar Rp 113,54 triliun. Realisasi PNBP minerba 2024 sebanyak Rp 142,88 triliun. Namun raihan tahun lalu itu lebih rendah dibanding PNBP 2023 sebesar Rp 172,96 triliun. Melemahnya harga batu bara menjadi faktor berkurangnya pundi-pundi pada tahun lalu. Pada 1 Maret kemarin, pemerintah menetapkan aturan yang mewajibkan transaksi ekspor merujuk pada Harga Batu Bara Acuan (HBA). Dengan kebijakan ini maka pemerintah merilis HBA dua kali sebulan. Berbeda dengan sebelumnya yang diumumkan sebulan sekali.
Formula HBA masih mengikuti pola lama yakni merujuk pada nilai transaksi hingga dua bulan sebelumnya. HBA ditetapkan pada tanggal 1 dan 15 setiap bulannya. Plt Direktur Eksekutif Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia (APBI) Gita Mahyarani mengatakan HBA pada 15 Maret 2025 sudah semakin mendekati harga index. Namun, pihaknya masih menanti seperti apa pergerakan HBA beberapa bulan ke depan. "Kita lihat sudah ada improvement. Memang masih perlu dilihat selama beberapa bulan konsistensinya," kata Gita di Jakarta, Selasa(18/3/2025). Gita menerangkan HBA ekspormerupakan instrumen yang dipakai pemerintah dalam setoran pajakmaupun royalti pertambangan. Artinya, pelaku tambang akan menanggung selisih bila transaksi dengan pembeli di bawah HBA. (Yetede)
Mengembalikan Kepercayaan Investor di Pasar RI
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) mengalami penurunan tajam, yang memicu tindakan trading halt oleh otoritas bursa setelah penurunan mencapai 5%. Meskipun ada sedikit pemulihan di sesi kedua, penurunan IHSG menciptakan sentimen negatif di pasar modal Indonesia. Gejolak ini disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekhawatiran atas kondisi fiskal yang melemah dan isu reshuffle kabinet, terutama terkait dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.
Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menanggapi situasi ini dengan mendatangi Bursa Efek Indonesia dan memastikan bahwa DPR akan mendukung langkah-langkah pemerintah untuk memulihkan kepercayaan investor dan menstabilkan pasar. Menteri Keuangan Sri Mulyani sendiri menegaskan komitmennya untuk tetap bertahan di Kabinet Merah Putih dan menjamin pengelolaan APBN yang optimal. Dia juga menekankan bahwa indikator ekonomi Indonesia tetap solid, dengan konsumsi rumah tangga, investasi, dan ekspor yang menunjukkan kinerja baik.
Beberapa analis pasar, seperti Oktavianus Audi dari Kiwoom Sekuritas dan Felix Darmawan dari Panin Sekuritas, menyarankan pemerintah untuk mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan investor, seperti memaksimalkan penerimaan negara dan mempertimbangkan pemangkasan suku bunga acuan. Selain itu, ketidakpastian politik dan regulasi dianggap sebagai faktor yang memperburuk sentimen pasar, dengan investor yang cenderung lebih berhati-hati dalam berinvestasi di tengah ketidakpastian ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pun berencana mengeluarkan kebijakan baru untuk menanggulangi gejolak pasar lebih lanjut.
Tantangan RI Menuju Negara Berpenghasilan Tinggi
Selama 30 tahun terakhir, Indonesia terjebak dalam middle-income trap (MIT), dengan pertumbuhan ekonomi yang stagnan dan PDB per kapita yang masih rendah. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa meskipun Indonesia mengalami era bonus demografi sejak 2015, di mana 76,48% dari total populasi Indonesia berada dalam usia produktif, sektor informal yang dominan menjadi penghambat utama kemajuan. Pada 2024, lebih dari setengah angkatan kerja Indonesia (55,35%) bekerja di sektor informal dengan upah rendah dan tanpa perlindungan sosial, yang sulit untuk dipajaki.
Meskipun Indonesia memiliki potensi untuk keluar dari MIT, kenyataannya Indonesia harus memperhatikan pelajaran dari negara seperti Brasil dan Korea Selatan. Brasil gagal memanfaatkan bonus demografi karena ketergantungannya pada industri pengolahan bernilai tambah rendah yang berorientasi pada komoditas ekspor. Sebaliknya, Korea Selatan berhasil bertransisi menjadi negara dengan pendapatan tinggi melalui investasi besar di sektor industri bernilai tambah tinggi, pendidikan, dan riset teknologi. Pendekatan Korsel, yang memaksimalkan penerimaan pajak untuk menarik investasi asing dan meningkatkan kualitas SDM, terbukti berhasil.
Untuk keluar dari MIT, Indonesia harus menghindari deindustrialisasi prematur dan fokus pada pengembangan industri bernilai tambah tinggi. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi kunci, karena tanpa SDM yang terampil, bonus demografi yang ada bisa sia-sia. Indonesia kini berada di persimpangan jalan; jika dapat memanfaatkan bonus demografi dengan cara yang mirip dengan Korea Selatan, Indonesia berpotensi keluar dari MIT, tetapi jika gagal, Indonesia bisa terperangkap seperti Brasil.
Kemendag Rutin Pantau Pasar untuk Stabilitas Harga
Menteri Perdagangan, Budi Santoso, memastikan bahwa harga kebutuhan pangan pokok di pasar tetap terjangkau menjelang Lebaran. Menurutnya, meskipun ada fluktuasi harga, terutama untuk cabai rawit yang mencapai harga tinggi, pemerintah terus melakukan pemantauan dan bekerja sama dengan Satgas Pangan serta pemerintah daerah untuk menjaga kestabilan harga. Dalam kunjungannya ke Pasar Senen, Jakarta, Budi mencatat bahwa harga daging sapi, ayam, telur, beras, dan minyak goreng masih sesuai dengan harga acuan nasional.
Namun, ada beberapa komoditas yang mengalami kenaikan harga signifikan, seperti cabai rawit yang disebabkan oleh faktor cuaca. Meski demikian, Budi optimis harga cabai akan turun seiring dengan distribusi dari sentra pemasok di Kediri, Jawa Timur. Dalam upaya menstabilkan harga pangan menjelang Lebaran, pemerintah juga melaksanakan operasi pasar subsidi (Opadi) di Jawa Barat. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Noneng Komara Nengsih, berharap bahwa Opadi ini dapat meredam lonjakan harga dan memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama mereka yang berpendapatan rendah.
Keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas harga pangan melalui pemantauan yang ketat dan berbagai kebijakan intervensi pasar, guna memastikan kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat menjelang Lebaran.
RUU TNI Segera Disahkan, Tinggal Menunggu Paripurna
Komisi I DPR menyetujui pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tingkat I, untuk kemudian dibawa ke tingkat selanjutnya di Rapat Paripurna DPR. Ketika Ketua Panita Kerja (Panja) Revisi UU TNI, Utut Adianto, meminta persetujuan anggota Komisi I dan Pemerintah, para anggota rapat memberikan persetujuan. Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, yang mewakili pemerintah, menyatakan harapannya agar RUU tersebut dapat disetujui dalam Rapat Paripurna DPR. Menurutnya, TNI adalah kekuatan utama dalam pertahanan negara yang harus diperkuat untuk menghadapi tantangan pertahanan yang semakin kompleks, baik dari sisi geopolitik maupun ancaman militer dan non-militer. Penguatan tugas dan fungsi TNI diperlukan untuk mendukung pencapaian tujuan negara, serta optimalisasi peran kementerian dan lembaga terkait.
Stimulus Dibutuhkan untuk Menjaga Stabilitas Pasar Saham
Prediksi Pertumbuhan Ekonomi RI di Bawah 5%
Kenaikan Harga CPO Jadi Momentum bagi Industri
Pasar Lesu, Imbal Hasil Investasi Dana Pensiun Menurun
Hadirnya Pabrik Pemurnian Emas di Gresik Memperkuat Hilirisasi
Presiden Prabowo meresmikan pabrik pemurnian logam mulia atau precious
metal refinery PT Freeport Indonesia di Kawasan Ekonomi Khusus Gresik, Jatim,
Senin (17/3). Kehadiran pabrik dengan kapasitas produksi 50 ton emas per tahun
ini diharapkan menghasilkan devisa besar dan menciptakan lapangan kerja. Pabrik
ini terletak di kompleks smelter tembaga PTFI di Gresik. Dalam prosesnya,
lumpur anoda, salah satu produk sampingan dari pengolahan konsentrat tembaga,
dimurnikan menjadi emas, perak batangan, dan sejumlah logam dalam kelompok
platinum (platinum group metals). Smelter yang diresmikan pada 2024 itu
menghasilkan 6.000 ton lumpur anoda per tahun.
Dari total kapasitas produksi 50 ton emas per tahun pada 2025, pabrik
dengan nilai investasi sebesar 630 juta USD itu diperkirakan baru akan
menghasilkan 32 ton emas karena smelter tengah dalam perbaikan. Kontrak sudah
dilakukan PTFI dengan PT Antam Tbk yang bakal menyerap 30 ton emas pada tahun
ini. Prabowo mengatakan, Indonesia ialah negara yang memiliki cadangan emas
terbesar keenam di dunia. Karena itu, berbagai penyimpangan, termasuk
penambangan ilegal dan penyelundupan emas ke luar negeri, terus diberantas.
Sebaliknya, produksi emas yang dihasilkan dengan proses yang benar terus
didorong.
Pertambangan menjadi salah satu sektor strategis yang diperkuat dalam
hilirisasi, di samping sektor-sektor lain. ”Sektor-sektor penting ini
menghasilkan devisa yang besar dan menciptakan lapangan kerja yang sangat
besar. Sumber daya mesti dikelola dengan baik, tertib, good governance, transparansi,
serta akuntabilitas,” kata Prabowo. Melalui hilirisasi, termasuk di sektor
pertambangan, Indonesia menjadi negara yang tidak menjual bahan baku ke negara lain,
tetapi barang jadi. Artinya, produk akhir yang dihasilkan memiliki nilai tambah
besar. Industri-industri turunan pun diharapkan tumbuh sehingga semakin banyak
tercipta lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi meningkat. (Yoga)









