Kategori
Ekonomi
( 40733 )Minister wants progress in manufacturing
23 Nov 2018
The country needs to immediately develop the manufacturing industry to boost economic growth, otherwise its aspirations to become an advance economy will remain a dream, national development planning minister Bambang Brodjonegoro said.
Daftar Negatif Investasi, Pemodal Asing Tidak Berkuasa Penuh
23 Nov 2018
Peemodal asing tidak secara otomatis berkuasa penuh atas bidang usaha yang dikeluarkan dalam daftar negatif investasi. Aturan pelaksanaan teknis investasi tetap mengacu pada undang-undang penanaman modal dan ketenagakerjaan. Revisi DNI harus dibarengi pemetaan rantai pasok agar pengusaha domestik tidak mendapat imbas buruk dari masuknya pemodal asing
Revisi DNI Tidak Diundur
23 Nov 2018
Menteri Perindustrian menegaskan pelaksanaan kebijakan pemerintah untuk merevisi daftar negatif industri (DNI) yang telah dirilis tidak akan diundur. Tidak ada perubahan waktu dalam menerapkan relaksasi aturan.
Susi : Satgas Anti pencurian Ikan Harus Lebih Kompak
22 Nov 2018
Menteri Kelautan dan Perikanan meminta jajaran satuan tugas anti pencurian ikan (satgas 115) lebih kompak dalam membrantas praktik ilegal, unreported dan unregulated (IUU) fishing di tanah air. Hal ini diperlukan agar upaya pemerintah Indonesia dalam melindungi sumber daya ikan berjalan maksimal. Komoditas unggulan Indonesia : udang, tuna dan patin. Nilai ekspor udang dan tuna sampai dengan September 2018 menduduki urutan pertama dan kedua yang masing-masing US$ 1.302,50 juta (37%) dan US$ 433,60 juta (12,3%).
RI Kantongi Komitmen Ekspor Pertanian US$ 5 miliar
22 Nov 2018
CEPA untuk produk cokelat, manggis, salak dam kopi yang mengahasilkan komitmen ekspor senilai US$ 667,80 juta tahun ini. Perjanjian lainnya Cile CEPA untuk komoditas minyak sawit mentah dan jagung menghasilkan komitmen ekspor US$ 143,80 juta tahun ini. FTA untuk produk tepung, kelapa, mangga, sarang burung walet, kopi, madu, cokelat, teh dan reptil yang nilai ekspornya mencapai US$ 3 miliar tahun ini. Terakhir melalui Indonesia-european free trade area asociation dengan komoditas rempah-rempah, kakao, kopi, teh, produk kayu dan ikan menghasilkan komitmen ekspor US$ 1,2 miliar pada 2018.
Menkeu : PPN Ekspor Jasa 0% diperluas
22 Nov 2018
Pemerintah memperluas fasilitas perpajakan berupa tarif pajak PPN ekspor jasa 0% untuk mendorong peningkatan ekspor jasa. Ekspor jasa tersebut berupa jasa teknologi informasi, jasa penelitian dan pengembangan, jasa hukum, jasa akuntansi dan pembukuan serta audit,jasa interkoneksi, jasa sewa alat angkut, maupun freight forward jasa pengurusan alat transportasi.
Perbaiki Birokrasi Kemudahan Berusaha
22 Nov 2018
Pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi XVI kembali bakal merelaksasi daftar negatif investasi (DNI). Indeks kemudahan berbisnis 2018 yang dirilis oleh bank dunia menunjukan bahwa Indonesia masih berada diposisi 144 dari 190 negara dalam indikator memulai bisnis. Satu langkah yang dapat dilakukan pemerintah ialah dengan mengoptimalkan sistem OSS dan menyinkronkan aturan pusat dan daerah. Pemerintah juga perlu memberi pendampingan dan supervisi kepada pemerintah daerah dalam penerapan kebijakan OSS tersebut.
Mengejar Konsumsi
22 Nov 2018
Sektor perikanan budidaya, ditargetkan 10,36 juta ton sedangkan rumput laut 19,54 juta ton. Upaya mengenjot produksi budidaya nyatanya masih terganjal urusan pakan. Sementara itu, evaluasi izin perikanan tangkap masih perlu dipercepat . Berdasarkan data KKP kapal berukuran 30 gross ton ke atas yang aktif berjumlah 3.864 kapal, 3.623 mengantongi izin SIPI dan 241 unit mengantongi izin SIKPI. Dalam 2 bulan terakhir izin yang dikeluarkan dari hasil evaluasi berjumlah 1.300 kapal.
Kinerja Manufaktur Masih Meredup
22 Nov 2018
Share manufaktur terhadap PDB terus mengalami penurunan sepanjang tahun 2010 hingga 2018. Di tahun 2018 hanya mencapai 20,05%.Pelemahan ekspor akibat dampak perang dagang dan perlambatan ekonomi global pada tahun depan bakal mempengaruhi kinerja pertumbuhan manufaktur.
Kadin Minta Kebijakan Ekonomi XVI ditunda
22 Nov 2018
Kadin meminta pemerintah menunda implementasi paket kebijakan ekonomi XVI yang mencakup perluasan tax holiday, peningkatan devisa hasil ekspor industri berbasis SDA dan relaksasi daftar negatif industri (DHI) yang diluncurkan pada pekan lalu. Poin yang menjadi perhatian khusus KADIN adalah perhatian khusus terhadap UMKM nasional. Menkeu menanggapi permintaan kalangan pengusaha yang meminta pelaksaan paket kebijakan tersebut ditunda.
Pilihan Editor
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023
