JAKARTA, ID – Indeks harga saham gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) turun 0,5% ke level 6.776 pada perdagangan Selasa (7/3/2023). Ke depan, indeks cenderung tertekan, karena pelaku pasar masih menanti arah kebijakan suku bunga bank sentral  Amerika Serikat (AS) The Federal Reserve (The Fed). Sikap wait and see pemodal membuat indeks menembus level support kuat di 6.800, kemarin. Sejalan dengan itu, indeks bisa terus melemah hingga menyentuh 6.630. Kemarin, investor asing mencetak net sell Rp 377 miliar. Asing agresif melepas saham BBCA dengan net sell Rp 182 miliar, ASII Rp 84 miliar, ADRO Rp 55 miliar, ARTO Rp 44 miliar, dan TLKM Rp 35 miliar. Namun, secara year to date (ytd), asing masih net buy Rp 2,6 triliun. Sepanjang tahun ini, indeks telah turun 1,22%. Pelaku pasar kini menanti pidato Gubernur The Fed Jerome Powell di depan Kongres AS soal perkembangan ekonomi AS. Hal ini akan memberikan gambaran arah kebijakan suku bunga The Fed ke depan. Sejumlah kalangan memprediksi The Fed menaikkan lagi suku bunga acuan Federal Funds Rate (FFR) sebesar 25 basis points (bps) pada FOMC Meeting, 21-22 Maret 2023, menjadi 4,75-5% dari saat ini 4,5-4,75%, karena inflasi AS masih tinggi. (Yetede)

JAKARTA, ID–Hasil Survei Pertanian Terintegrasi (Sitasi) 2021 yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, sekitar 72,19% petani di Indonesia masuk kelompok skala kecil dengan ukuran fisik di antaranya kepemilikan lahan kurang dari 2 hektare (ha). Dari ukuran ekonomi, rata-rata pendapatan bersih petani skala kecil tersebut hanya Rp 5,23 juta per tahun. Melalui Sitasi 2021, diharapkan pemerintah bisa menentukan kebijakan yang paling tepat dalam memperbaiki nasib para petani skala kecil di Tanah Air. Deputi Bidang Stastistik Produksi BPS M Habibullah menyampaikan, ambang batas yang dihasilkan Sitasi 2021 untuk pengukuran petani skala kecil adalah luas lahan kurang dari 2 ha dan jumlah ternak yang dipelihara 3 TLU (tropical livestock unit). Untuk ukuran ekonomi, pendapatan pertanian mereka maksimal Rp 18,8 juta per tahun. “Persentase petani skala kecil di Indonesia pada 2021 sebanyak 72,19%. Sebaran terbesar di Pulau Jawa 58,18%, di Sumatra 20,29%, diikuti Bali dan Nusa Tenggara 7,45%, Sulawesi 6,89%, Kalimantan 4,41%, serta Maluku dan Papua 2,78%,” papar Habibullah saat diseminasi dan diskusi hasil survei BPS terkait Sitasi 2021 yang digelar Ombudsman RI, Selasa (07/03/2023). (Yetede)

ID – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI mulai menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) 2023 pada 6 Maret 2023. Untuk tahap awal pencairan KUR 2023, pada bulan Maret ini telah dialokasikan penyaluran KUR sebesar Rp 12 triliun. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo pada Desember lalu mengungkapkan bahwa program KUR telah terbukti membantu permodalan UMKM. Pemerintah mendorong seluruh lembaga keuangan termasuk bank untuk berkontribusi dalam pengembangan UMKM sekaligus menggerakkan ekonomi nasional untuk tumbuh dengan baik dan berkeadilan. Sebagai bank penyalur KUR terbesar di Indonesia, BRI mulai mengucurkan kredit subsidi tersebut kepada UMKM. Penyaluran KUR tersebut dilakukan setelah terbitnya perangkat kebijakan KUR tahun 2023 seperti Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Permenko No 1 Tahun 2023 dan perangkat pendukung lainnya. “Melalui BRISPOT, BRI dapat terus memperbarui operating model end to end tenaga pemasar, yang berdampak terhadap produktivitas 27 ribu mantri BRI. Berkat keberadaan BRISPOT, BRI saat ini mampu mencairkan KUR sebesar Rp 1 triliun per harinya,” jelas Supari, Selasa (7/3/2023). (Yetede)

JAKARTA-Impor kereta bekas dari Jepang belakangan digaungkan sebagai solusi guna menggantikan  sejumlah kereta rel listrik atau KRL PT Kereta Commuter Indonesia (KCI) yang bakal dipensiunkan tahun ini. Musababnya, PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA diperkirakan baru bisa memenuhi kebutuhan kereta produksi  dalam negeri dua tahun lagi, yakni pada 2025. Kendati menjadi solusi cepat dan murah atas kurangnya armada KRL, menggunaka kereta bekas dari Jepang bukan berarti tanpa cela. Pengajar Teknil Sipil Unika Soegijapranata, Djoko Setijowarno, mengatakan ada beberapa  kekurangan dari menggunakan kereta impor bekas, antara lain jenis dan spesifikasi kereta yang bermacam-macam alias tak berstandar. Akibatnya, fasilitas keamanan di stasiun pun tidak bisa dibuat standar. Akibatnya, fasilitas keamanan di stasiun pun tidak bisa dibuat standar. Misalnya kalau mau dipagari (peronnya) seperti MRT atau LRT, itu tidak bisa," ujar Djoko kepada Tempo, kemarin. (Yetede)

Pemerintah akan mulai mengucurkan subsidi pembelian kendaraan listrik pada 20 Maret 2023. Tapi, subsidi pembelian motor listrik tak efektif mengurangi penggunaan bahan bakar minyak (BBM) jika tak diimbangi dengan pembatasan penjualan kendaraan bermotor. Tahap awal, pemerintah akan mengalokasikan subsidi motor listrik sebesar Rp 1,75 triliun. Anggaran itu dialokasikan untuk subsidi pembelian 200.000 unit sepeda motor listrik, serta biaya konversi sepeda motor konvensional menjadi motor listrik yang menyasar 50.000 unit. Nilai subsidi pembelian maupun konversi ditetapkan sama, yakni Rp 7 juta per unit. Alhasil, Rp 1,4 triliun untuk subsidi pembelian motor listrik dan Rp 350 miliar untuk konversi motor listrik. "Kami berharap bantuan ini bisa mulai diberikan pada 20 Maret 2023," ungkap Febrio Nathan Kacaribu, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan, Senin (6/3). Subsidi pembelian motor listrik akan diprioritaskan bagi pelaku UMKM, terutama penerima Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM). Pelanggan listrik 450 VA-900 VA juga menjadi target subsidi ini. Selain motor listrik, pemerintah akan memberi subsidi untuk 39.500 unit mobil listrik dan 138 unit bus listrik. Namun, besaran subsidi pembelian mobil dan bus listrik masih digodok. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, subsidi ini hanya diberikan bagi kendaraan listrik yang diproduksi di dalam negeri atau memiliki Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sebesar 40% atau lebih. Saat ini baru dua merek mobil listrik yang memenuhi syarat TKDN, yakni Hyundai dan Wuling. "Untuk kendaraan roda dua, ada tiga produsen motor yang memenuhi syarat TKDN, yaitu Gesits, Volta dan Selis," kata Agus.

Pemerintah bakal menggelontorkan bantuan sosial (bansos) pangan selama periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini. Namun, bansos pangan tersebut diperkirakan tak akan signifikan mengerek daya beli masyarakat. Akhir pekan lalu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, bansos pangan dalam bentuk beras, telur dan ayam akan diberikan kepada masyarakat selama tiga bulan, yakni Maret, April dan Mei. Rencananya, bansos pangan tersebut akan diberikan kepada masyarakat penerima program keluarga harapan (PKH) dan bantuan pangan non tunai (BPNT). Yang helas menurut Tim Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Iskandar Simorangkir, bansos tersebut digelontorkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat menjelang puasa dan Lebaran, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tahun ini. "Apalagi momentumnya Maret sudah Ramadan dan April pada Idul Fitri, sehingga dampak multiplier-nya sangat besar terhadap peningkatan kegiatan ekonomi," tandas Iskandar kepada KONTAN, Senin (6/3). Namun, Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios) Bhima Yudhistira mengatakan, bansos pangan tidak mampu menekan harga pangan selama momen perayaan puasa dan Lebaran. Sebab, tekanan kenaikan harga bersumber dari masalah pasokan, distribusi hingga kenaikan permintaan pasca pelonggaran mobilitas. Bhima juga bilang, bansos pangan tersebut belum mampu mengkaver potensi lonjakan inflasi periode Ramadan dan Idul Fitri tahun ini yang diramal bisa mencapai 5,8% year on year (yoy) hingga 6,7% yoy. Alhasil, bansos tidak akan signifikan mendongrak daya beli masyarakat.

Pertumbuhan kinerja emiten-emiten anggota indeks LQ45 di 2022 lalu memang terbilang istimewa. Emiten LQ45 yang sudah merilis kinerja di 2022 rata-rata mencetak pertumbuhan laba bersih dua digit. Bahkan pertumbuhan laba bersih emiten LQ45 yang bergerak di sektor tambang mencapai ratusan persen. Pertumbuhan laba bersih tertinggi dicetak oleh PT Surya Esa Perkasa Tbk (ESSA). Sepanjang 2022, emiten energi ini mencetak kenaikan laba bersih 893,31%. ESSA juga merupakan emiten LQ45 dengan kenaikan pendapatan tertinggi, mencapai 141,07%. Di urutan kedua sampai keempat emiten dengan pertumbuhan laba tertinggi ada nama PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO), PT Indo Tambangraya Megah Tbk (ITMG) dan PT United Tractors Tbk (UNTR). Keempat emiten ini juga mencetak pertumbuhan pendapatan tertinggi di 2022. Jadi, emiten sektor komoditas energi menjadi emiten dengan pertumbuhan pendapatan dan laba bersih tertinggi di 2022. Ini terjadi berkat kenaikan harga komoditas energi. "Rata-rata harga batubara sempat berada di atas level US$ 357 per ton di 2022 dan rata-rata harga minyak sempat berada di atas US$ 95 per barel di 2022," jelas Rio Febrian, Analis Phintraco Sekuritas, Senin (6/3). Rio menilai di sektor tambang, ITMG dan UNTR masih menarik dikoleksi.

Satgas Waspada Investasi (SWI) OJK kembali menemukan delapan entitas yang melakukan penawaran investasi tanpa izin di periode Februari 2023. Empat di antaranya menawarkan investasi tanpa izin. Sedangkan sisanya melakukan kegiatan tanpa izin lainnya. SWI akan berkoordinasi untuk melakukan pemblokiran terhadap situs atau aplikasi yang melakukan penawaran investasi tanpa izin tersebut. SWI juga menyampaikan laporan informasi ke Bareskrim Polri untuk dilakukan penindakan. Salah satu entitas ilegal tersebut mencatut nama Ciputra Enterpreneurs Club dan menawarkan investasi tanpa izin lewat situs eclubciputra.com. Kemarin, situs ini tertulis sedang dalam perbaikan. Tongam Lumban Tobing, Ketua Satgas Waspada Investasi OJK, mengatakan, masih maraknya penawaran investasi ilegal akan terus jadi perhatian SWI. "Masyarakat kami imbau selalu waspada dan berhati-hati dalam memilih tawaran investasi," kata Tongam dalan keterangannya, Senin (6/3).

Mesin industri otomotif di dalam negeri berpotensi menderu kencang, setelah pemerintah mengumumkan beragam insentif untuk kendaraan listrik yang berlaku mulai 20 Maret mendatang. Penjualan ritel kendaraan listrik berbasis baterai pun siap melambung menyusul keputusan pemerintah memberikan insentif khusus untuk pembelian kendaraan jenis tersebut. Apalagi, penjualan mobil listrik tengah melaju. Buktinya, Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) mencatat penjualan mobil listrik berbasis baterai (battery electric vehicle/BEV) pada 2022 sudah meningkat hingga 1.407,5% daripada 2021 atau menjadi 10.327 unit. Hal yang sama juga terjadi untuk kategori sepeda motor listrik. Sejumlah insentif yang ditebar pemerintah guna menggairahkan penjualan kendaraan listrik antara lain subsidi pembelian sepeda motor listrik sebesar Rp7 juta yang produksinya dilakukan di domestik, serta subsidi konversi sepeda motor konvensional ke listrik senilai Rp7 juta per unit. Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Marves) Luhut B. Pandjaitan mengatakan bahwa kebijakan itu sebagai langkah awal Indonesia menjadi produsen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) di dunia.

Selain untuk sepeda motor listrik, pemerintah juga mengalokasikan insentif khusus untuk mobil listrik dengan kuota 35.900 unit. Namun, Luhut masih enggan menyebutkan bentuk insentif mobil listrik itu. Jika dirunut ke belakang, pemerintah mewacanakan insentif pemangkasan PPN dari 11% menjadi 1% untuk pembelian mobil listrik agar setara dengan Thailand. Kendati demikian, pemerintah sejatinya tak mengobral insentif begitu saja tanpa ada syarat yang harus dipenuhi. Menurut Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, kendaraan listrik yang berhak mendapatkan insentif harus memiliki tingkat komponen dalam negeri (TKDN) minimal 40%. Saat ini, terdapat lima merek kendaraan listrik yang memiliki TKDN 40% yaitu Hyundai dengan Ioniq 5 dan Wuling dengan produk Air ev, sedangkan sepeda motor listrik adalah Gesit, Volta, dan Selis. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Rida Mulyana mengatakan penggunaan KBLBB memungkinkan penurunan 0,03 juta ton efek gas rumah kaca, dan peningkatan lapangan kerja.

Setelah menyelesaikan permasalahan di Asuransi Jiwasraya dan Asabri, Kementerian BUMN kembali mengungkap permasalahan tata kelola investasi di Dana Pensiun BUMN. Selain dugaan faktor kecurangan dan korupsi, masalah keahlian tim pengelola menjadi kendala utama (Bisnis Indonesia, “Dapen BUMN Bermasalah Dikelola Bukan Ahlinya”, 24 Januari 2023). Untuk mencegah terjadinya kerugian investasi dana publik karena korupsi dan salah investasi, dapat dilakukan dengan mengendalikan dua aspek proses investasi, yaitu: kebijakan alokasi aset dan pilihan strategi investasi. Kebijakan investasi alokasi aset mengatur jenis aset yang menjadi target investasi dan proporsinya. Kelas aset yang bisa menjadi pilihan investasi di antaranya: uang tunai/deposito, Surat Utang Negara (SUN), obligasi korporasi, saham, komoditas (seperti emas), dan tanah/properti. Selain itu, ada kelas aset investasi alternatif seperti private equity, venture capital, dan kepemilikan langsung di perusahaan non-publik. Informasi kelas aset finansial seperti Deposito, SUN, obligasi, saham, dan emas tersedia dengan sangat transparan dari bursa, regulator, dan media, serta mudah diakses untuk diverifikasi. Hanya saja, bila manajer investasi (MI) dana publik mempunyai diskresi atas transaksi instrumen, seperti saham, juga dapat menimbulkan kerugian besar. Ini yang terjadi di Jiwasraya, Asabri, dan Dapen Pertamina. Pertama, MI dana publik berinvestasi pada saham yang bermasalah karena konflik kepentingan (curang). Kedua, MI mengalokasikan porsi berlebihan pada saham bermasalah tersebut. Untuk mencegah tata kelola investasi saham yang buruk terjadi, maka strategi investasi yang diterapkan harus memenuhi kriteria sederhana, transparan, netral terhadap risiko pasar, konsisten, akuntabel, dan efisien secara biaya (paling murah). Portofolio reksa dana indeks transparan karena siapa pun dapat mengetahui saham-saham apa saja dan komposisinya dalam reksa dana sesuai indeks yang ada. Baik Direksi, Dewan Pengawas, dan Auditor dana publik mudah melakukan verifikasi apakah reksa dana mengikuti dengan baik indeks yang menjadi acuannya.