Pelonggaran ini masuk dalam RUU Pertanahan yang sedang dibahas DPR. Menteri ATR menyebut pelonggaran ini menggairahkan investasi properti. Ia mengatakan tak takut beleid ini dicap pro asing. Faktanya, industri properti bisa membuat 160 industri pendukung lainnya seperti semen dan baja terangkat. Harapannya RUU Pertanahan ini bisa disahkan sebelum masa jabatan kabinet kerja berakhir Oktober 2019. Sekjen DPP REI mendukung langkah pemerintah ini. Di sisi lain, pakar hukum agraria UGM mengingatkan pemerintah harus memperhatikan kepemilikan rumah warga, khususnya kalangan bawah.
Download Aplikasi Labirin :
