Dirikan Lembaga Pengelola Investasi

;

Dirikan Lembaga Pengelola Investasi

30 Jun 2021 Sumatera Ekspres

JAKARTA - Pemerintah Indonesia dan Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) giat melakukan kerja sama memperkuat praktik tata kelola pemerintahan, serta bertukar pengalaman di berbagai bidang lainnya. Di awal 2019, Delegasi RI diundang ke Kantor Pusat OECD di Paris dalam rangka pengembangan sektor energi bersih di negara-negara berkembang. Lalu di akhir 2019, pemerintah Indonesia dan OECD resmi meluncurkan Program Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Indonesia.

Salah satu kegiatan utama Program CEFIM' Indonesia yaitu penyusunan Clean Energy Finance and Investment (CEFI) Policy Review of Indonesia yang telah selesai dan siap diluncurkan. Laporan itu memuat sejumlah rekomendasi implementatif bagi Indonesia guna mendukung upaya pengurangan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dan mempercepat transisi energi bersih dan berkelanjutan Indonesia.

"Saya mengapresiasi OECD yang telah menyusun laporan ini, yang secara komprehensif menggambarkan tantangan dan peluang meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih di Indonesia," ujar Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam webinar peluncuran laporan Tinjauan OECD terhadap Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia di Kantor Kemenko Bidang Perekonomian, Senin (28/6).

Komitmen Indonesia kurangi emisi GRK 29 % di 2030 sejalan konsep pemulihan dan pembangunan kembali yang lebih baik menemui momentumnya. Karena saat ini kesempatan terbaik berkolaborasi dengan komunitas global untuk mengatasi dampak perubahan iklim di Indonesia.

Dikatakan, mengubah komitmen menjadi rangkaian aksi butuh dukungan pembiayaan yang besar, tak hanya sekadar mengandalkan dana APBN. Untuk memenuhi kebutuhan itu, Indonesia harus fokus strategi yang bukan saja bisa kurangi emisi, juga membuka dan mengoptimalkan potensi energi bersih untuk tarik investasi.

"Butuh sinergi pemangku kepentingan menyelesaikan semua tantangan sehingga akhirnya dapat mempercepat pembiayaan dan investasi energi bersih," ucapnya.

Dalam mendukung pembiayaan infrastruktur strategis termasuk energi bersih, Pemerintah dirikan Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund (SWF) serta menetapkan UU Cipta Kerja yang dirancang untuk menarik lebih banyak investasi.