Kemudahan Impor Picu Deindustrialisasi

;

Kemudahan Impor Picu Deindustrialisasi

Ekonomi R Hayuningtyas Putinda 22 Jan 2021 Investor Daily, 22 Januari 2021

Indonesia mengalami gejala deindustrialisasi dini dalam satu dekade terakhir, terlihat pada terus menurunnya kontribusi manufaktur terhadap produk domestik bruto (PDB). Salah satu pemicu deindrustialisasi adalah kebijakan kemudahan impor produk industri. Pertumbuhan manufaktur melambat dalam 10 tahun terakhir. Hal itu disebabkan oleh kebijakan yang memudahkan impor, sehingga industri dalam negeri tidak bisa bersaing, karena harga produk impor bisa jauh lebih murah. Alhasil, penggunaan bahan baku dan bahan penolong impor lebih menjadi prioritas, sedangkan kemudahan impor tidak berkorelasi dengan kenaikan ekspor dan investasi.

Kebijakan impor atau free trade agreement (FTA) dilakukan tanpa mempersiapkan terlebih dahulu amunisi bagi industri nasional, sehingga langsung tergerus oleh produk impor. Kebijakan yang ada juga kurang tegas terhadap impor ilegal ataupun penyalahgunaan penggunaan fasilitas impor yang telah menyuburkan bisnis perdagangan online barang impor. Tidak ada jaminan pasar bagi produk industri dalam negeri, sehingga tidak mampu bersaing.

Hal lain yang menyebabkan daya saing industri manufaktur kalah, adalah lemahnya research and development (R&D), sehingga desain produk industri dalam negeri dianggap ketinggalan dan kurang memenuhi kebutuhan industri hilir atau perdagangan. Kemudian, mahalnya biaya logistik lantaran penerapan infrastruktur logistik belum terintegrasi dan menciptakan biaya ekonomi tinggi, serta mahalnya biaya energi bagi industri. Kinerja manufaktur nasional tahun lalu terpuruk, seiring pandemi Covid-19. Akibatnya, penyerapan tenaga kerja oleh manufaktur turun tajam.

Gejala deindustrialisasi dini yang telah dialami Indonesia dalam satu dekade terakhir perlu diwaspadai, mengingat sektor manufaktur menjadi kunci dalam mendorong pemulihan ekonomi nasional hingga penciptaan lapangan kerja. Masuknya investasi tidak sebanding dengan penyerapan tenaga kerja. Kebijakan meningkatkan investasi tidak berfokus pada seberapa investasi yang masuk, tetapi harus melihat multiplier effect, seperti penyerapan tenaga kerja.