Apindo Minta Pemerintah Meneliti Kembali Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis

;

Apindo Minta Pemerintah Meneliti Kembali Kebijakan Cukai Minuman Berpemanis

Politik dan Birokrasi Yuniati Turjandini 14 Jan 2025 Tempo

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani menyebut pemerintah perlu mengkaji lebih lanjut ihwal implementasi cukai terhadap minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK). Shinta menilai kebijakan tersebut tidak boleh diterapkan secara gegabah. “Kami melihat ini perlu sosialisasi dan edukasi yang lebih jelas untuk masyarakat yang akan mengkonsumsi, jadi saya rasa ini kita nggak bisa terlalu terburu-buru untuk menetapkan sebuah kebijakan karena perlu jelas pengetahuan yang lebih luas,” ucap dia ketika ditemui di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, pada Senin malam, 13 Januari 2025.

Pada saat penerapan cukai tersebut, menurut Shinta, industri bakal membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kadar pemanis atau gula dalam produknya dengan aturan yang diterapkan pemerintah. “Ini kan sesuatu yang masih baru,” ucap dia. “Karena banyak produk Indonesia juga, nggak bisa langsung mengganti kadar (pemanis) seperti itu, jadi itu perlu waktu.” Pemerintah dan DPR Sepakat Cukai Minuman Berpemanis Hanya 2,5 Persen, YLKI: Main-main Shinta mengatakan pemerintah perlu memastikan penerapan pungutan tarif minuman berpemanis ini tak hanya memperhatikan unsur kesehatan saja, tetapi juga para pelaku usaha. “Jangan kemudian malah menjadi sesuatu yang merugikan untuk industri,” ujarnya.

Apindo bersama dengan pelaku industri maupun retail, kata Shinta, terus bekomunikasi intens dengan pemerintah untuk memberikan masukan-masukan mengenai pengenaan tarif terhadap MBDK. “Di sini kami mau melihat yang penting implementasinya bakal seperti apa,” ujar dia. Bahaya Makanan Olahan Ultra, Penyakit Jantung, Diabetes, sampai Kematian Dini Sebelumnya, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan memastikan implementasi cukai untuk minuman berpemanis dalam kemasan (MBDK) mulai berlaku pada paruh kedua tahun 2025. “Saat ini target untuk implementasi memang sesuai APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) di semester kedua,” tutur Kasubdit Tarif Cukai dan Harga Dasar DJBC Akbar Harfianto di Jakarta pada Jumat, 10 Januari 2025. (Yetede)