Transportasi Kota Yang Kurang Mendapat Keperdulian

;

Transportasi Kota Yang Kurang Mendapat Keperdulian

Ekonomi Yoga 21 Sep 2024 Kompas

Pada tahun 2000, Japan International Cooperation Agency melalui The Study on Integrated Transportation Master Plan for Jabodetabek (SITRAMP) menyatakan, kerugian ekonomi akibat kemacetan Rp 3 triliun untuk biaya pengoperasian kendaraan dan Rp 2,5 triliun untuk waktu perjalanan. Tanpa perbaikan, hingga 2020 akumulasi kerugian itu mencapai Rp 70,5 triliun. Pemprov DKI Jakarta dan pusat dilecut untuk berbenah. Dalam 20 tahun ini dibangun angkutan massal berbasis bus (bus rapid transit/BRT) Transjakarta dan pembenahan kereta komuter KRL Jabodetabek, diikuti angkutan massal berbasis rel modern, yaitu MRT Jakarta, LRT Jakarta, dan LRT Jabodebek. Angkutan pengumpan juga ditata. Meskipun demikian, angkutan massal perkotaan Jabodetabek belum memenuhi kebutuhan bagi sekitar 30 juta penduduknya. Akibatnya, pada tahun 2019, catatan harianKompas menunjukkan, kerugian akibat kemacetan di Jakarta dan sekitarnya mencapai Rp 100 triliun.

Data yang sama ditekankan lagi oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2022. Tanpa disadari, kemacetan menjalar ke semua kawasan urban di Indonesia. Hanya hitungan detailnya yang belum ada. Namun, data Bappenas menyebut, per tahun pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi di Indonesia 8 persen dan penambahan infrastruktur jalan hanya1persen. Sistem transportasi publik perkotaan di luar Jabodetabek sama buruk, bahkan lebih buruk. Kementerian Perhubungan telah mengintervensi dengan program Teman Bus dan Biskita, yaitu pemberian stimulasi pengembangan bus kota di daerah dengan skema buy the service atau pembelian layanan per kilometer sesuai standar pelayanan minimal kepada operator. Ditargetkan, setelah 5 tahun, pemda dapat mengembangkan jaringan BRT dengan dana dari ABPD. Skema BRT dipilih karena lebih murah, mudah, dan cepat dibangun dibandingkan berbasis rel.

Hasilnya, baru 22 kota di Indonesia yang memiliki BRT dengan bantuan pusat ataupun mandiri. Tidak banyak pemda optimistis bisa membiayai sendiri BRT-nya setelah bantuan pusat berlalu. Kualitas layanan saatini belum baik, bahkan ada yang membiarkan BRT-nya mati. Kemacetan dan dampak terkait bisa diperhitungkan sejak dini serta dapat dicegah terjadi seawal mungkin. Namun, pemda masih sebelah mata melihat isu ini. Pusat pun belum memiliki program intervensi sempurna untuk mengikat dan memaksa pembangunan BRT dilakukan pemda. Jika hal ini dibiarkan, sepuluh tahun lagi lalu lintas di kota-kota besar Indonesia akan penuh sesak oleh kendaraan bermotor pribadi. Hasil dari langkah mengambang ini jelas akan membawa kita terjerembap ke dalam lubang bencana. (Yoga)