Kebijakan Pemerintah Bisa Menurunkan Daya Beli

;

Kebijakan Pemerintah Bisa Menurunkan Daya Beli

10 Sep 2024 Kompas

Ditengah tren pelemahan kelas menengah, muncul berbagai rencana kebijakan yang semakin memangkas daya beli masyarakat. Pemerintah diminta lebih selektif dengan penerapan berbagai kebijakan agar tidak semakin memperparah pelemahan kelas menengah. Pertaruhannya adalah ekonomi yang terancam tumbuh di bawah 5 %. Ada lima rencana kebijakan yang saat ini mengemuka dan berpotensi semakin menggerus daya beli kelas menengah. Pertama, kenaikan tarif PPN dari 11 % menjadi 12% pada 1 Januari 2025. Kebijakan itu sesuai aturan dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP). Kedua, pembatasan penggunaan BBM bersubsidi yang akan diterapkan 1 Oktober 2024. Wacana ini sudah cukup lama digodok Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi dan tinggal menunggu persetujuan Presiden Jokowi.

Ketiga, kebijakan penyesuaian subsidi tarif KRL berdasar NIK yang akan diterapkan 2025. Wacana ini sudah disebutkan dalam Nota Keuangan RAPBN 2025 dan sedang digodok Kemenhub. Keempat, rencana kewajiban iuran dana pensiun tambahan bagi pekerja berpenghasilan tertentu di luar program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK), dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) yang sudah berlaku. Kebijakan ini sesuai UU Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Kelima, aturan yang mewajibkan kendaraan bermotor memiliki asuransi third party liability (TPL) mulai Januari 2025. Kebijakan ini juga diatur dalam UU P2SK. Saatini, asuransi TPL sudah berlaku, tapi sifatnya masih sukarela.

Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance (Indef ) Eko Listiyanto, Senin (9/9) mengatakan, berbagai kebijakan itu sudah tentu akan memperburuk daya beli masyarakat kelas menengah yang saat ini pun memang sudah merosot. ”Dalam kondisi seperti sekarang, kalau mau membuat kelas menengah optimistis lagi, konsumsi dan belanja naik lagi, semestinya sebisa mungkin apa yang masih bisa ditunda itu ditunda, untuk memberi napas bagi kelas menengah,” kata Eko dalam diskusi yang digelar Indef secara hibrida. Ia mengingatkan, saat ini saja daya beli masyarakat sudah menurun, tampak dari sejumlah indikator, seperti pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang selama tiga triwulan terakhir hanya mampu tumbuh di bawah 5 % serta deflasi yang terjadi selama empat bulan berturut-turut pada Mei-Agustus 2024. (Yoga)