Tarif KRL Jabodetabek Harus Disubsidi, Transportasi Penggerak Ekonomi

;

Tarif KRL Jabodetabek Harus Disubsidi, Transportasi Penggerak Ekonomi

Ekonomi Yuniati Turjandini 03 Sep 2024 Tempo

RENCANA pemerintah menaikkan tarif kereta rel listrik (KRL) Jakarta-Bogor-Depok-Tangerang-Bekasi dengan alasan agar subsidi tepat sasaran menunjukkan ketidakpahaman mengelola transportasi publik. Tarif KRL Jabodetabek jelas harus disubsidi karena moda transportasi ini merupakan angkutan massal yang menggerakkan ekonomi dan mengurangi emisi karbon. Apalagi jika menaikkan tarif KRL itu dilakukan dengan menyeleksinya lewat nomor induk kependudukan (NIK). Dalam rencana pencabutan subsidi di Buku II Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025 itu, pemerintah berdalih subsidi tarif KRL selama ini dinikmati oleh golongan mampu.

Asumsi ini keliru sepenuhnya. KRL Jabodetabek dipakai oleh semua kalangan, sekitar 1 juta pekerja per hari yang tinggal di kota-kota aglomerasi Jakarta. Mereka adalah penggerak ekonomi. Karena itu, membedakan tarif berdasarkan golongan ekonomi justru menjadi tidak tepat sasaran. Seleksi memakai NIK juga akan membuat runyam karena mesin kartu kereta mesti mendeteksi NIK untuk distribusi tarif subsidi. Gagasan memakai NIK untuk seleksi subsidi ini pasti datang dari pejabat yang tidak pernah naik kereta, mereka yang tak pernah merasakan umpel-umpelan di gerbong, atau antre di mesin kedatangan dan keberangkatan. Tanpa saringan NIK seperti sekarang saja, pada jam sibuk, penumpang mesti antre untuk masuk dan keluar stasiun. (Yetede)