Banyak pihak menyangsikan program makan siang dan minum susu gratis, program unggulan presiden terpilih Prabowo Subianto bisa direalisasikan jika hanya mengandalkan produksi domestik. Produksi susu dalam negeri baru mampu berkontribusi 18 % terhadap kebutuhan nasional, sementara kontribusi daging sapi turun dari 70 % ke 58 %. Populasi sapi menyusut tajam dari 18,6 juta ekor (2022) menjadi 11,3 juta ekor (2023). Jika program tersebut dilaksanakan secara normatif, dikhawatirkan hanya akan dinikmati oleh peternak dari negara lain. Sebagai program unggulan, anggaran untuk program ini ditetapkan Rp 71 triliun, yang membuka peluang bagi pengembangan peternakan domestik. Sebab, selain menciptakan pasar potensial, program ini akan menjamin kepastian pasar bagi para peternak domestik, dengan nilai fantastis.

Jika ceruk pasar ini diberi pada peternak rakyat, diyakini akan berdampak luas pada pertumbuhan dan perkembangan ekonomi perdesaan. Sebab, selama ini, daging dan susu dihasilkan peternak rakyat di perdesaan. Di sisi lain, program ini juga menghadirkan tantangan bagi industri peternakan dalam negeri, yang selama puluhan tahun belum mampu memenuhi target yang diharapkan. Padahal, sebagai negara agraris, Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya genetik ternak yang mumpuni. Perlu strategi jangka pendek, menengah, dan jangka panjang agar dampak pelaksanaan program ini bisa dinikmati peternak di dalam negeri. Tujuan utama program jangka pendek adalah memenuhi janji Presiden di 1-2 tahun pertama. Persoalannya,tanpa bahan baku impor, janji program tersebut mustahil terealisasi.

Untuk program jangka menengah, tujuan utamanya adalah merevitalisasi sumber daya ternak dan SDM peternak agar bisa menopang kelanjutan program berbasis produksi domestik. Program jangka panjang bertujuan agar produksi domestik menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Artinya, kebutuhan daging/susu bisa dipenuhi oleh peternak di dalam negeri. Kendala pelaksanaan program makan siang dan minum susu gratis yang teridentifikasi, adalah, Pertama, harmonisasi kebijakan yang kontraproduktif. Diperlukan ketersediaan SDM profesi untuk peternakan, dengan anggaran yang memadai. Harmonisasi kebijakan lain, adalah menetapkan susu sebagai komoditas bahan pokok penting (bapokting) bagi pembangunan SDM. Tanpa kebijakan ini, sulit merealisasikan program konsumsi susu gratis bagi masyarakat.

Kedua, untuk menunjang kebijakan jangka pendek, kepada para pelaku bisnis harus terinformasikan bagaimana alokasi dana Rp 71 triliun bagi masing-masing subsektor atau pengembangan komoditas. Ketiga, diperlukan pengawalan intensif secara profesional terhadap program ini. Artinya, program ini harus terhindar dari kepentingan politik praktis dan implementasinya harus berbasis pada hasil analisis akademik. Pengawalan program dilakukan dengan membuat ”peta jalan ketersediaan daging dan susu” sebagai acuan dasar bagi program pendampingan dalam jangka panjang. Program makan dan minum susu gratis merupakan kegiatan spektakuler. Ini momentum yang tepat untuk melakukan ”rekonstruksi” pembangunan peternakan nasional. (Yoga)