Kemendagri Desak Pemda Cairkan Dana Pilkada

;

Kemendagri Desak Pemda Cairkan Dana Pilkada

16 Jul 2024 Kompas

Kemendagri meminta pemda segera menyalurkan dana hibah pelaksanaan Pilkada 2024 kepada KPU serta Bawaslu di tingkat provinsi, kabupaten dan kota, serta TNI/Polri. Penyaluran anggaran ini sangat penting mengingat tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan. Pelaksana Harian Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Horas M Panjaitan menuturkan, hingga 12 Juli 2024, sebanyak 541 pemda provinsi, kabupaten dan kota sudah menandatangani naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dengan KPU. Nilai total anggarannya Rp 28,73 triliun. Tapi, baru 277 pemda di antaranya yang merealisasikan seluruh dana hibah Pilkada 2024 tersebut kepada KPU setempat.

”Sementara (dari 277 pemda itu) 264 pemda lainnya sudah menyalurkan, tapi belum sepenuhnya,” kata Horas dalam Rapat Asistensi Pemenuhan Pendanaan Pilkada secara daring, Senin (15/7). Selain terhadap KPU, Horas menyebutkan, 518 dari 541 pemda sudah menandatangani NPHD dengan Bawaslu setempat dengan total anggaran Rp 8,61 triliun. Namun, yang sudah merealisasikan NPHD baru 272 pemda. ”Ada 246 pemda yang belum sepenuhnya (merealisasikan anggaran) masih kurang dari 100 %. Bahkan, ada yang di bawah 40 %. Ini yang membuat kami merasa khawatir,” tuturnya. Untuk TNI baru 387 dari 541 pemda yang sudah menandatangani NPHD dengan total anggaran Rp 936,95 miliar.

Sebanyak 158 pemda belum menandatangani NPHD. Sebanyak 200 pemda sudah menyalurkan hibahnya kepada TNI sebanyak Rp 567,43 miliar. Rinciannya, 173 pemda sudah menyelesaikan penyaluran 100 % dana hibah dan 23 pemda sudah menyalurkan dana hibah, tapi dengan jumlah dibawah besaran NPHD. Empat pemda belum merealisasikan penyaluran dana. Untuk Polri terdapat 420 pemda yang sudah menandatangani NPHD dengan besaran dana hibah Rp 3 triliun. Baru 251 pemda yang sudah menyalurkan dana hibah, dengan rincian 204 pemda sudah merealisasikan anggaran 100 % dan 47 pemda baru merealisasikan anggaran sebagian. (Yoga)