Lagi-lagi soal Komisaris BUMN

;

Lagi-lagi soal Komisaris BUMN

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 14 Jun 2024 Kompas

Bukan baru kali ini obral jabatan komisaris BUMN untuk bagi-bagi kue dan balas jasa politik menjadi sorotan. Kontroversi penunjukan dewan komisaris dari kalangan politisi kembali mengemuka, menyusul pengangkatan kader PSI, Grace Natalie, sebagai komisaris BUMN Holding Industri Pertambangan Indonesia, Mind Id, dalam rapat umum pemegang saham tahunan (RUPST), Senin lalu. RUPST tersebut juga mengangkat politikus Gerindra yang juga anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional Prabowo- Gibran, Fuad Bawazier, sebagai komisaris utama.

Selain soal kompetensi, visi, pemahaman, dan dinilai rawan konflik kepentingan, penunjukan politikus sebagai komisaris BUMN dianggap melanggar Permen BUMN dan PP No 232 Tahun 2022 yang melarang kursi direksi/komisaris BUMN diisi pengurus parpol. Jabatan di BUMN terbukti sangat menggiurkan. Nilai aset BUMN mencapai puluhan kuadriliunan rupiah. Dan BUMN-BUMN itu, entah dalam kondisi sehat, sakit, atau sekarat, selama ini mampu membayar gaji komisaris ratusan juta hingga miliaran rupiah per bulan per orang. Tak heran, semua ingin jadi komisaris BUMN. Mulai dari pejabat tinggi kementerian, politisi atau pimpinan parpol, pimpinan daerah, relawan politik, aparat penegak hukum, profesional, hingga guru besar atau tokoh kampus.

Banyak yang penunjukannya dilandasi kompetensi, tetapi banyak pula yang tak lebih hanya untuk bagi-bagi kue atau balas jasa politik. Ada juga komisaris BUMN yang kemudian bermasalah, kena kasus, atau dicopot. Menempatkan komisaris yang tak sesuai kompetensinya sama saja akan menjadi beban baru bagi BUMN. Kondisi BUMN akan tetap compang-camping dan BUMN tetap jadi ajang bancakan, sapi perah, bahkan sarang penyamun. Fenomena bagi-bagi kursi komisaris juga pernah disoroti Ombudsman RI. Desakan perbaikan regulasi dan memperketat syarat jadi komisaris juga disuarakan. Namun, apa gunanya jika peraturan yang sudah ada saja diakali atau dilanggar. (Yoga)