Pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR menyampaikan bahwa Target pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2021 sebesar 4,5-5,5%, lebih tinggi dari perkiraan pertumbuhan ekonomi pemerintah tahun ini pasca mencuatnya pandemi Covid-19 yaitu 2,3%. Inflasi 2-4%, tingkat suku bunga SBN (Surat Berharga Negara) 10 tahun 6,67-9,56%, dan nilai tukar rupiah antara Rp 14.900-15.300 per dolar AS. Target pertumbuhan ekonomi ini menjadi salah satu besaran indikator ekonomi makro yang diusulkan pemerintah kepada DPR sebagai dasar penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN 2021.

Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF) RAPBN TA 2021 disusun dengan mengacu pada arah pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasioanl (RPJMN) tahun 2020 - 2024. Namun, pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun diperlukan penyesuaian fundamental pengelolaan perekonomian nasional yang berdampak pada keuangan negara.

Sri Mulyani, kebijakan ekonomi makro dan arah kebijakan fiskal 2021 berfokus pada upaya-upaya pemulihan ekonomi sekaligus reformasi untuk mengatasi masalah fundamental ekonomi. Dengan perspektif ini, mantan direktur pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, kebijakan fiskal 2021, mengangkat tema ‘Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi’. Tema ini selaras dengan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2021 untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Menkeu juga menyampaikan defisit APBN 2021 diperkirakan di kisaran 3,21%-4,17% terhadap produk domestik bruto (PDB). Sedangkan rasio utang di kisaran 36,67% hingga 37,97% terhadap PDB. Dan diharapkan agar proses pemulihan berjalan secara bertahap dan tidak mengalami hard landing yang berpotensi memberikan guncangan bagi perekonomian.

Pemerintah, lanjut dia, akan terus mendorong peran swasta dalam pembiayaan pembangunan melalui kerangka kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), termasuk mendorong penerbitan instrumen pembiayaan kreatif lainnya. Pemerintah juga melakukan berbagai hal diantaranya peningkatan akses pembiayaan bagi UMKM, UMi, dan per umahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berikkutnya, pendalaman pasar, efisiensi cost of borrowing, dan efektivitas quasi fiskal untuk akselerasi daya saing dan peningkatan ekspor. Terakhir dukungan restrukturisasi BUMN, penguatan BLU dan sovereign wealth fund untuk mendukung pemulihan ekonomi dan akselerasi pembangunan.

Sementara itu, terkait penerimaan negara, pemerintah mengusulkan target rasio pajak atau tax ratio yang dijadikan sebagai dasar bagi penyusunan RAPBN 2021 adalah 8,25% hingga 8,63%. Rasio pajak adalah perbandingan penerimaan pajak terhadap produk domestik bruto.proyeksi tax ratio tersebut memperhitungkan adanya kebutuhan untuk mempercepat pemulihan ekonomi melalui tambahan insentif perpajakan (tax expenditure) dan aktivitas ekonomi yang masih dalam proses pemulihan. Berbagai kebijakan juga diarahkan pada optimalisasi penerimaan melalui perluasan basis pajak serta peningkatan pelayanan kepabeanan dan ekstensifikasi barang kena cukai.