Kinerja penjualan kendaraan niaga diproyeksi masih lesu menjelang Lebaran 2024 lantaran konsumen potensial yang berasal dari sektor pertambangan, perkebunan, serta logistik masih wait and see hingga setelah Lebaran. Penjualan truk dari Mitsubishi Fuso mengalami penurunan tajam yang dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti banyaknya libur nasional dan Pemilu 2024. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia atau Gaikindo, penjualan truk Fuso secara wholesales mencapai 4.124 unit periode Januari—Februari 2024 atau turun 44,5% dibandingkan dengan periode yang sama tahun lalu sebanyak 7.431 unit. Sales and Marketing Director Mitsubishi Fuso Aji Jaya mengatakan bahwa sejauh ini penjualan truk dari merek asal Jepang tersebut masih didominasi oleh sektor tambang, dan juga perkebunan yang performanya belum sesuai harapan. Jika mengasumsikan permintaan pasar kendaraan komersial akan seperti tahun sebelumnya, mak sektor logistik akan menjadi kontributor utama penjualan. Sementara sektor tambang masih belum akan pulih dalam waktu dekat. Fuso juga masih menaruh harapan besar pada sektor perkebunan, konstruksi, dan manufaktur yang disebut bisa berkontribusi positif untuk penjualan tahun ini. Sementara itu, PT Isuzu Astra Motor Indonesia (IAMI) memproyeksikan pasar untuk kendaraan niaga seperti truk akan mulai bergerak naik pasca-Lebaran 2024. Business Operation & Strategy Division Head IAMI Attias Asril menjelaskan bahwa proyeksi itu tecermin dari sektor transportasi dan logistik yang bisnisnya sudah mulai menggeliat belakangan ini. Beberapa pelanggan dari perusahaan sektor transportasi dan logistik diklaim sudah mulai menanyakan terkait dengan penyediaan unit kendaraan niaga. Hal ini pun disebut sebagai sinyal akan pulihnya pasar. Di satu sisi, Asril menyebutkan bahwa pasar truk mengalami pelemahan sejak kuartal IV/2023 seiring dengan adanya kampanye Pemilu 2024. Para konsumen disebut mengambil sikap wait and see untuk menunggu hasil pemilihan. Situasi tidak jauh berbeda juga dialami oleh PT Hino Motors Sales Indonesia (HMSI). Faktor cuaca buruk menjadi salah satu penyebab lesunya penjualan kendaraan niaga seperti truk pada awal tahun ini. 

Chief Operating Offi cer HMSI Santiko Wardoyo mengatakan bahwa cuaca yang tidak mendukung sejak akhir 2023 hingga saat ini menyebabkan konsumen juga kesulitan melakukan kegiatan usahanya. Faktor lain yang membuat penjualan truk lesu adalah momentum bulan puasa dan Lebaran yang menyebabkan kegiatan operasional belum maksimal. Sementara itu, pelaku usaha juga masih wait and see untuk melihat arah kebijakan pasca-Pemilu 2024. Di satu sisi, Santiko menyebutkan bahwa kuota pertambangan melalui rencana kerja dan anggaran biaya (RKAB) dari awalnya 700 badan usaha menjadi sekitar 900 badan usaha menjadi angin segar untuk penjualan truk. Selain itu, sektor infrastruktur yang berjalan seperti adanya pembangunan seperti Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara juga masih menjadi sinyal positif untuk penjualan truk tahun ini. Pada perkembangan lain, BMW Indonesia berpeluang menghadirkan produk teknologi hybrid baru tetapi bergantung pada rencana pemerintah memberikan insentif layaknya mobil listrik berbasis baterai atau battery electric vehicle (BEV). Director of Sales BMW Group Indonesia Ariefin Makaminan mengatakan bahwa sejauh ini insentif dari yang diberikan oleh pemerintah masih mengarah kepada produk BEV. Kemudahan yang dirasakan bagi konsumen juga belum mengarah ke produk hybrid. Director of Communications BMW Group Indonesia, Jodie O’tania menambahkan bahwa secara global sejatinya sudah ada berbagai produk seperti internal combustion engine (ICE), BEV, hingga plugin hybrid (PHEV). BMW Indonesia sudah memasarkan produk hybrid melalui model 735i Limousine RHD AT seharga Rp2,2 miliar yang penjualan secara wholesales menembus 27 unit pada Januari—Februari 2024. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pemerintah masih terus mengkaji rencana pemberian insentif untuk mobil hybrid. Airlangga menjelaskan insentif yang akan diberikan berupa pajak pertambahan nilai (PPN) ditanggung pemerintah (DTP). Besaran PPN DTP untuk mobil hybridrencananya akan sama dengan besaran insentif yang diberikan untuk mobil listrik.