Cawapres Minim Terobosan Naikkan Penerimaan Negara
Ketiga cawapres beradu gagasan dan memaparkan janji-janji program
pembangunan dalam debat presidensial kedua yang digelar Jumat (22/12) malam.
Akan tetapi, belum ada yang mampu menawarkan terobosan strategifiskal untuk meningkatkan
penerimaan negara guna mendanai dan merealisasikan berbagai kebijakan itu. Secara
umum, debat presidensial kedua yang digelar di Jakarta Convention Center (JCC),
Senayan, Jakarta, itu mengangkat delapan tema, yaitu ekonomi kerakyatan,
ekonomi digital, keuangan, investasi dan pajak, perdagangan, pengelolaan
APBN/APBD, infrastruktur, dan perkotaan. Menurut Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis UI Teguh Dartanto, Jumat, dari berbagai isu yang mengemuka, belum ada
cawapres yang mampu menjabarkan strategi detail dan terobosan untuk membiayai janji-janji
program dan kebijakan yang mereka tawarkan. Taktik mengerek penerimaan negara
muncul beberapa kali dalam debat, tetapi tidak dielaborasi secara lebih rinci.
”Belum ada kandidat yang bisa menjelaskan secara clear dan
strategis cara membiayai program dan kebijakan mereka. Padahal, semua program
dan kebijakan pembangunan yang mereka janjikan itu perlu didukung dengan
pendanaan yang memadai,” kataTeguh. Jika diperhatikan,hampir semua pertanyaan
yang dirumuskan oleh tim panelis sebenarnya mengungkit tentang strategi fiskal
yang bakal ditempuh kandidat untuk mengatasi bermacam-macam masalah yang ada di
masyarakat. Misalnya, pada sesi kedua dan ketiga mengenai strategi pembiayaan
untuk pembangunan infrastruktur fisik, sosial, dan pengembangan SDM. Ada pula
pertanyaan tentang strategi fiskal untuk mengatasi problem kompleks di kawasan
perkotaan, seperti isu kawasan kumuh, sampah, dan transportasi publik. Cawapres
nomor urut 2, Gibran Rakabuming Raka, menjawab dirinya dan Prabowo Subianto
juga menargetkan kenaikan rasio pajak (tax ratio) demi mengerek penerimaan negara.
Namun, Gibran tidak menjelaskan secara detail bagaimana cara menaikkan rasio pajak
tersebut.
Di sisi lain, cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar, juga
tidak mengelaborasi strategi fiskal untuk mengatasi masalah kompleks di
perkotaan. Ia hanya menyebutkan bahwa dalam mengelola fiskal, pemerintah perlu
pintar-pintar menerapkan skala prioritas. ”Kita juga perlu melibatkan investor swasta
dan memberikan mereka kepercayaan,” ujar Muhaimin. Jawaban-jawaban ”populis”
untuk menaikkan penerimaan negara juga terlontar. Misalnya, ketika Muhaimin
menyatakan ingin menaikkan tarif pajak orang kaya dan menurunkan tariff pajak
kelas menengah, tanpa mengelaborasinya lebih lanjut. Adapun cawapres nomor urut
3, Mahfud MD, nyaris tidak menjelaskan strateginya untuk mengerek penerimaan
negara. Ia lebih banyak bertanya tentang isu tersebut ke lawan debatnya serta lebih
banyak fokus pada isu korupsi yang menghambat pengelolaan keuangan negara dan
menghalangi masuknya investasi ke Indonesia. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023