Pemerintah menetapkan anggaran infrastruktur tahun ini mencapai senilai Rp 419,2 triliun, Rp 120,2 triliun di antaranya berada di bawah anggaran Kementerian PUPR. Berdasarkan pemetaan, terdapat 11 proyek dengan potensi nilai Rp 19,7 triliun yang bisa digarap menggunakan skema kerjasama swasta dan BUMN.

Senior Vice President Corporate Secretary PT Waskita Karya Tbk (WSKT, anggota indeks Kompas100) Shastia Hadiarti menyebutkan, tahun 2019, WSKT menerima arus kas Rp 44 triliun. Dari dana tersebut, WSKT melunasi pinjaman sebesar Rp 32,5 triliun. Alhasil, pinjaman per akhir Desember 2019 turun dari Rp 86 triliun menjadi Rp 69 triliun. "Sehingga gearing ratio Waskita per Desember 2019 berada pada level 2,3 kali," jelas Shastia, kemarin. Jumlah ini membaik dari posisi gearing ratio September 2019 yang sebesar 2,8 kali. Dengan kondisi itu, WSKT menargetkan kontrak baru tahun ini sebesar Rp 45 triliun-Rp 50 triliun. Pendapatan usaha dan laba bersih ditargetkan naik 15%-20%. WSKT menganggarkan belanja modal atau capital expenditure (capex) Rp 18 triliun-Rp 20 triliun. Sebagian besar capex untuk menyelesaikan jalan tol."Kami melihat sektor usaha konstruksi akan kembali tumbuh dan yakin rencana pemindahan ibukota Negara juga akan menjadi katalis penting," ujar dia.

Direktur Keuangan Waskita Haris Gunawan menjelaskan, manajemen WSKT akan menjaga rasio keuangan tahun ini melalui strategi divestasi beberapa ruas jalan tol. WSKT juga mempercepat pencairan piutang dari proyek yang dikerjakan dengan skema turnkey maupun konvensional. Selain WSKT, manajemen PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) juga memprediksi arus kas operasional akhir tahun 2019 bakal positif. Pasalnya per Desember 2019 perusahaan ini menerima arus kas masuk sebesar Rp 10 triliun. Hal ini mendorong gearing ratio WIKA ditargetkan di bawah 1 kali dan debt to equity ratio (DER) perusahaan ini mencapai 2,2 kali. "Untuk DER di kuartal III-2019 di angka 2,4 kali dari covenant sebesar 3,5 kali. Masih sangat sehat," kata Mahendra Vijaya Sekretaris Perusahaan Wijaya Karya. Ke depan, WIKA juga akan lebih berhati-hati memilih proyek dengan skema turnkey.

PT Adhi Karya Tbk (ADHI) juga menaikkan target nilai kontrak baru tahun ini menjadi Rp 35 triliun. Sedang PT PP Tbk (PTPP) menyiapkan capex Rp 6,65 triliun. Dana tersebut dialokasikan untuk kebutuhan properti sebesar Rp 2,02 triliun, infrastruktur Rp 2,88 triliun, energi Rp 1,14 triliun dan peralatan konstruksi sebesar Rp 471 miliar. Analis Samuel Sekuritas Selvi Ocktaviani melihat emiten BUMN Karya sedang berancang-ancang menjaring proyek pemerintah di tahun ini. Adapun agenda divestasi aset berpotensi menambah arus kas dan meningkatkan laba perusahaan. Pembayaran kerja untuk proyek yang digarap emiten tahun ini juga diprediksi lancar. "Ini membuat para emiten dapat menjaga rasio utang terhadap ekuitas di posisi yang sehat, sehingga emiten bisa mendapatkan pembiayaan untuk ekspansi proyek baru," ujar Selvi.