Pejabat Jatim Kurang Patuh
Kalangan pejabat pemerintahan di Jawa Timur kurang patuh menyerahkan laporan harta kekayaan penyelengga negara atau LHKPN. Catatan KPK, ada delapan kabupaten/kota dengan tingkat kepatuhan dibawah 40%. Ketidakpatuhan terkait erat dengan tindakan korupsi. Delapan daerah tingkat II dengan kepatuhan rendah adalah : Ponorogo 18,9% ; Jombang 20,7% ; Blitar 21,8% ; Nganjuk 26,9% ; Lumajang 33% ; Bondowoso 34,1% ; Magetan 37,9% dan Bangkalan 38,5%.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan agar para bupati/walikota tidak mencari cara mengembalikan dana yang dikeluarkan pada saat kontestasi politik. Catatan Kementerian Dalam Negeri, seorang calon bupati/walikota menghabiskan dana Rp 20 miliar sd Rp 30 miliar untuk pilkada. Padahal gaji dan tunjangan bupati/walikota hanya sekitar Rp 100 juta perbulan. Dalam lima tahun pemerintahan dana terkumpul hanya Rp 6 miliar.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata mengingatkan agar para bupati/walikota tidak mencari cara mengembalikan dana yang dikeluarkan pada saat kontestasi politik. Catatan Kementerian Dalam Negeri, seorang calon bupati/walikota menghabiskan dana Rp 20 miliar sd Rp 30 miliar untuk pilkada. Padahal gaji dan tunjangan bupati/walikota hanya sekitar Rp 100 juta perbulan. Dalam lima tahun pemerintahan dana terkumpul hanya Rp 6 miliar.
Tags :
#BeritaPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023