Vital tetapi tidak viral. Peranannya sangat penting tetapi jarang dibicarakan. Itulah Central Bank Digital Currency (CBDC). Setelah UU P2SK diterbitkan, penambahan pasal menarik mengenai kebijakan sistem pembayaran adalah Bank Indonesia bertanggung jawab untuk mengelola Rupiah Digital, yaitu artinya CBDC Indonesia sudah disahkan dengan nama “Rupiah Digital” oleh pemerintah Indonesia dan rencananya akan mulai diimplementasikan di tahun 2024. Sampai saat ini, sepertinya konsep CBDC masih belum banyak dikenal di kalangan masyarakat umum di Indonesia. CBDC adalah uang resmi yang berbentuk digital yang dikeluarkan secara resmi oleh Bank Sentral, sejenis crypto currency, tetapi legal karena dikeluarkan oleh otoritas negara terkait. Simpelnya, uang digital yang dikeluarkan oleh bank sentral. Mungkin pemikiran simpel inilah yang membuatnya tidak viral, padahal dibalik itu semua, teknologi rupiah digital jauh lebih rumit dan sangat canggih, sehingga menjadi game changer untuk pemerintah dari sisi kebijakan Indonesia dan masyarakat sebagai penggunanya. Berdasarkan laporan IMF, baru sedikit negara yang telah menggunakan CBDC, yaitu The Bahamas dengan Sand Dollars, Jamaica dengan Jam Dex, Nigeria dengan eNaira, dan China yang masih dalam tahap adopsi dengan e-CNY. Sisanya masih banyak negara yang sedang dalam tahap eksplorasi. Mari kita pelajari sedikit kasus yang ada di negara yang telah mengimplementasikan uang digital mereka. Keuntungan dari transaksi menggunakan CBDC adalah bisa mempunyai alat pembayaran cashless yang tidak bergantung pada pihak ketiga seperti bank ataupun e-wallet sehingga cukup dengan aplikasi CBDC. Dalam kasus pilot e-CNY, transaksi dilakukan langsung dari aplikasi CBDC mereka ke penjual. Top up CBDC tidak dikenai biaya karena hanya mengubah uang cash menjadi digital dengan cara seperti top up, tidak ada biaya-biaya lain yang dikenakan oleh transaksi ini.

Dari sisi masyarakat atau konsumen, hal ini sangat menguntungkan karena kita tidak dikenai biaya-biaya yang biasanya kita keluarkan untuk transaksi melalui pihak ketiga. Pada tahap selanjutnya, CBDC tidak hanya bisa dipakai pada saat online saja, tetapi dapat dipakai juga dalam keadaan offline. Dengan kata lain, transaksi serupa dengan memakai cash, selama anda mempunyai HP sehingga tidak akan ada masalah jika tidak mempunyai koneksi internet pada saat membayar. Kemudahan pembayaran dengan cashless inilah yang akan dinikmati oleh masyarakat jika pemerintah sudah mempunyai CBDC. Transparansi transaksi inilah yang menguntungkan karena dapat mendeteksi dan menjadi bukti kecurangan, penipuan, money laundry dan tindak kriminal lainnya. Namun, hal ini juga dikhawatirkan oleh sebagian pengguna di China, apakah privasi transaksi keuangan mereka akan tetap terjaga? Pencatatan transaksi ini sebenarnya dipegang penuh dan langsung oleh pemerintah, tanpa ada pihak lain. Ini dapat mengurangi resiko kebocoran data sehingga justru lebih aman daripada penggunakan e-banking atau e-wallet.

Dari sisi analisis, tentunya data yang dibutuhkan tidaklah sedikit. Hal inilah yang menjadi kendala karena data yang tersedia saat ini umumnya tahunan, maka kita hanya bisa mendapat maksimal 76 tahun semenjak kemerdekaan Indonesia, itu pun biasanya tidak lengkap karena data yang terlalu lampau tidak tersedia. Jika rupiah digital sudah diimplementasikan, maka data dari rupiah digital ini bisa digunakan untuk memproyeksi lebih akurat, karena data dicatat real-time, tidak hanya harian, melainkan di setiap transaksi, jutaan data akan terkumpul.  Data rupiah digital juga nantinya bisa digunakan untuk menelusuri guncangan ekonomi dan mendeteksi sumber permasalahannya. Namun, di balik kegunaannya, kita juga harus mewaspadai kejahatan siber. Kebijakan atas teknologi harus dapat dibuat seimbang mungkin untuk memaksimalkan fungsinya dengan tetap meminimalisir resiko dari peluang kejahatan siber. Vital untuk pemerintah memiliki data yang akurat, karena strategi kebijakan nantinya akan menentukan arah pembangunan Indonesia ke depan. Jika pemerintah bisa mengurai masalah yang sebenarnya, maka solusi yang dibuat pun diharapkan akan tepat sasaran.

Pemerintah siap menggelar uji coba bertahap skema pembayaran jalan tol nontunai nirsentuh atau multi lane free flow (MLFF) tahun ini. Kelak, proyek senilai Rp 4,4 triliun ini akan melibatkan sejumlah pelaku usaha, mulai dari penyedia sistem MLFF, operator jalan tol, penyedia sistem pembayaran hingga operator telekomunikasi. Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Danang Parikesit menyebutkan, uji coba ini agar pengguna jalan tol tidak terkejut dengan pemberlakuan skema dan proses pembayaran jalan tol terbaru tersebut.

JAKARTA – Penyelenggara dompet digital Dana menyatakan telah memiliki lebih dari 79 juta pengguna sampai Juli 2021. Seiring dengan capaian tersebut, Dana menjadi aplikasi finansial Indonesia dan Asia Tenggara yang paling banyak diunduh. CEO dan CoFounder Dana Vince Iswara menyampaikan, pertumbuhan signifikan dirasakan sejak awal kemunculan Dana di Tanah Air. Merujuk pada data yang terhimpun dalam perusahaan penyedia analisis aplikasi dan data pasar aplikasi yakni App Annie, lonjakan tertinggi berlangsung 32 bulan setelah diluncurkannya dompet digital Dana kepada publik. Dalam peluncuran perdananya saat itu, jumlah pengguna melesat hingga mencapai 40 juta. "Merujuk pada data pertumbuhan yang Dana miliki, pertumbuhan jumlah pengguna masih konstan terjadi di mana Dana kini menyentuh angka lebih dari 79 juta pengguna pada akhir bulan Juli tahun 2021," jelas Vince melalui siaran pers, Rabu .

Selaras dengan jumlah penggunanya yang kian menanjak, dia menerangkan, Dana juga menguatkan peringkatnya sebagai aplikasi finansial di Indonesia dan Asia Tenggara yang paling banyak diunduh pada ponsel pintar berbasis iOS dan Android pada kuartal II2021 berdasarkan App Annie. Peringkat pertama itu umumnya diraih perusahaan secara berkelanjutan. Vince mengungkapkan, pertumbuhan terjadi seiring dengan semakin matangnya kapabilitas teknologi dan fitur yang dimiliki. Usia muda memberikan banyak ruang untuk perusahaan bereksplorasi dan berinovasi berdasarkan kebutuhan pengguna. Pihaknya menyadari akan kebutuhan masyarakat yang menginginkan transaksi digital. Guna menopang tingginya penerimaan masyarakat Indonesia terhadap teknologi finansial digital yang tercermin melalui pertumbuhan Dana, edukasi berkelanjutan pun tetap digencarkan. Hal itu dilakukan lewat kampanye baru bertajuk Pakai Dana #BebasDrama yang telah dikomunikasikan melalui pelbagai kanal yang perusahaan miliki. Pada kampanye teranyar itu, Dana menanamkan ulang beragam manfaat dompet digital yang terangkum dalam tiga prinsip utama, yaitu keamanan bertransaksi, solusi keuangan yang terintegrasi, serta teknologi pintar yang memudahkan pengguna dalam bertransaksi. Jaminan keamanan yang diberikan kepada pengguna ini ditopang oleh beragam perlindungan Dana yang berlapis, termasuk salah satunya kebijakan Dana Protection yang memberikan jaminan proteksi 100%.

Selanjutnya, Dana tak lupa memastikan kemudahan bertransaksi digital pengguna. Kemudahan tersebut dimaksudkan agar pengguna dapat merasakan langsung integrasi solusi keuangan yang ditawarkan perusahaan. Perusahaan merefleksikan kemampuannya melalui berbagai fitur yang relevan dengan kehidupan pengguna sehari-hari, mulai dari pengiriman uang, pembayaran tagihan, hingga pembelanjaan daring.

PT Elang Mahkota Teknologi Tbk atau Emtek menginvestasikan US$375 juta atau sekitar Rp 5,44 triliun di perusahaan ride-hailing dan pembayaran PT Grab Teknologi Indonesia atau Grab Indonesia. Hal ini sebagai tanda kerja sama yang lebih dalam.

Kesepakatan itu merupakan kerja sama terbaru antara Grab yang berkantor pusat di Singapura, perusahaan transportasi dan pengiriman makanan terbesar di kawasan itu, dan kanglomerat Asia Tenggara, termasuk investasi strategis oleh Central Group Thailand pada 2019.

Beberapa sumber mengatakan kepada Reuters bahwa kesepakatan itu sebagian bertujuan untuk perombakan di sektor pembayaran digital dan membantu Grab meningkatkan kepemilikannya di e-wallet OVO.

Reuters melaporkan pada 2019, mengutip dari sumber, bahwa OVO dan DANA sedang dalam pembicaraan untuk melakukan kerja sama Namun, belum ada kepastian atau tanggapan dari Grab, OVO, DANA, dan Emtek.

Pengguna bank digital bakal terus bertumbuh pesat dalam beberapa tahun ke depan. Indonesia Fintech Society (IFSoc) mencatat agenda industri bank digital terus menggeliat dan berpotensi mengubah lanskap industri perbankan. Anggota Steering Committee IFSoc, Hendri Saparini, mengatakan karakteristik masyarakat Indonesia, yang didominasi oleh generasi muda yang digital savvy atau suka memanfaatkan teknologi, menjadi penunjang utama pertumbuhan transaksi digital.

Hendri mengatakan pertumbuhan pengguna bank digital didorong oleh berkembangnya platform dan ekosistem digital lain, seperti e-commerce, aplikasi ride hailing, agen travel online, dan online entertainment.

Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo mengatakan transaksi digital terus bertumbuh sejalan dengan preferensi masyarakat untuk berbelanja online dan maraknya layanan digital banking. Pertumbuhan itu tecermin dari volume transaksi digital banking pada Mei lalu yang meningkat 56,49 persen secara tahunan dan nilai transaksinya tumbuh 66,41 persen menjadi Rp 3.117,4 triliun.

Wakil Direktur Utama PT Bank Jago Tbk, Arief Harris Tandjung, mengatakan bank digital bakal berumur panjang, mengingat popularitasnya yang terus menanjak. Konsep bank digital yang meminimalkan kantor cabang dan mengandalkan aplikasi untuk memberikan layanan keuangan dinilai menjadi model bisnis yang menguntungkan bagi nasabah ataupun bank.

Walau memiliki sederet keunggulan, kehadiran bank digital dinilai tidak menjadi ancaman bank konvensional. Pasalnya, bank konvensional memiliki segmen spesifik yang tidak dapat dilayani oleh bank digital, seperti segmen korporasi,komersial, usaha kecil-menengah, dan orang super-kaya atau high-net-worth individual.

Fenomena bank digital tengah marak di industri perbankan Tanah Air. Satu per satu bank digital terus bermunculan dan pertumbuhannya kian pesat dalam setahun terakhir.

Jenius (Bank BTPN)

Aplikasi perbankan digital pionir ini dirilis BTPN pada 2016. Fitur yang dimiliki antara lain Jenius Pay yang dapat digunakan untuk bertransaksi di berbagai merchantrekanan, dengan sistem $Cashtag yang memudahkan transaksi pembayaran. Berikutnya adalah Flexi Cash, pinjaman khusus nasabah yang dapat diajukan dan diproses secara online melalui aplikasi.

Wokee (Bank Bukopin)

Aplikasi yang dikembangkan sejak 2018 ini menyasar segmen cashless society, dengan memberikan berbagai fitur pembayaran dan kemudahan transaksi. Fitur itu antara lain mengakomodasi top-up saldo dompet digital, pengiriman uang, belanja onlineloffline, dan pembelian produk digital. Fitur lain yang dimiliki adalah Merchant Cardless Withdrawal nasabah dapat melakukan tarik tunai tanpa kartu di merchant yang bekerja sama dengan Bank Bukopin.

Digibank (Bank DBS)

Diluncurkan pada 2018, Digibank memiliki berbagai fitur unggulan untuk memudahkan transaksi nasabah. Salah satunya fitur pembayaran tagihan, mulai dari PAM, listrik, Internet, asuransi, hingga kartu kredit. Nasabah pun tidak dibebankan biaya transfer dengan syarat minimum saldo per bulan Rp 1 juta. Fitur lainnyang dapat diakses adalah kredit tanpa agunan (KTA) instan digital melalui aplikasi.

Jakarta - Di era Covid-19, tren teknologi yang muncul dan revolusi digital memunculkan konsep mata uang digital atau ekonomi tanpa uang tunai, yang telah diperdebatkan selama bertahun-tahun, secara global. Sementara beberapa negara menyukai ekonomi tanpa uang tunai, beberapa masih menentangnya karena peraturan dan tantangan abadi lainnya seperti keamanan siber, yang merupakan sisi berlawanan dari mata uang digital. Melalui program inklusi keuangan nasional, peningkatan tajam dalam aksesibilitas telepon seluler (ponsel), dan perdagangan yang mendorong lebih banyak transaksi bisnis global secara online, ekonomi global tanpa uang tunai dapat terjadi di masa depan kita. Namun, yang menghalangi integrasi yang lebih cepat dari pembayaran seluler secara global adalah kurangnya standar internasional dan pendekatan umum untuk kemanan, privasi data, dan pencegahan kejahatan dunia maya.

Perusahaan di ruang dan waktu ini terus mengembangkan lapisan perlindungan seperti chip pada kartu kredit, enkripsi, token dan biometrik agar tetap terdepan dari penjahat dunia maya, serta terus berjuang melawan penipuan dan peretasan informasi akun pribadi. Misalnya, tokenisasi adalah teknologi yang melindungi detail bank di aplikasi pembayaran seluler. Pendekatan peraturan nasional yang berbeda untuk otorisasi data dan teknologi buku besar terdistribusi dapat memecah pasar dan menghambat adopsi teknologi dasar yang memungkinkan pembayaran seluler. Kelompok industri mengatakan standar internasional harus dimodernisasi untuk mencerminkan inovasi teknologi, juga diselaraskan untuk menghindari pengembangan sistem pembayaran yang berbeda untuk pasar yang berbeda. Interoperabilitas kemudian menjadi landasan untuk memperluas perdagangan melalui pembayaran digital global.

Ekonomi tanpa uang tunai juga dipandang sebagai cara yang efektif untuk menangani uang gelap. ini membantu mengekang peredaran uang kertas palsu, karena setiap transaksi online dapat dipantau secara ketat dengan dipandu oleh mekanisme peraturan. Ini juga akan membantu pemerintah mengatasi penggelapan pajak karena setiap catatan disimpan secara digital dan dapat dilacak dengan mudah. Sistem nontunai juga dapat menguntungkan, mengingat risiko yang terkait dengan membawa uang tunai dalam jumlah besar, yang dapat berupa kerusakan fisik atau pencurian. Sistem cashless juga dapat menghindari pemanfaatan sumber daya alam seperti kertas, mesin cetak, tenaga kerja dan tenaga listrik yang merupakan prasyarat pembuatan uang kertas. Jadi, ekonomi tanpa uang tunai mempertahankan keunggulan dibandingkan ekonomi berbasis uang tunai, sambil menawarkan lebih banyak transparansi dan akuntabilitas.

(Oleh - IDS)

Inklusi keuangan menurut Bank Dunia berarti setiap individu mempunyai akses ke produk dan layanan keuangan. Indonesia dinilai mengalami lonjakan signifikan selama kurun 2011-2017. Namun upaya mengejar target inklusi 75% itu menghadapi kendala terkait keterbatasan infrastruktur khusunya sinyal telepon seluler dan listrik di sebagian daerah.

Pengguna uang elektronik berbasis peladen (server) yang terdaftar dalam sistem pengenalan nasabah masih sedikit. Alasan utamanya, mereka masih nyaman memakai uang elektronik untuk layanan dasar sehari-hari. CEO Finarya Danu Wicaksana menyatakan porsi pengguna LinkAja yang terdaftar dengan pengenalan nasabah secara elektronik (eKYC) kurang dari 50% sampai dengan Juni 2019 dengan jumlah penguna terdaftar LinkAja sekitar 23 juta orang. 

Head of Public Relation OVO sinta Setyaningsih menyebutkan OVO telah dipakai di 115 juta gawai. Namun, enggan menyebutkan secara rinci posi pengguna terdaftar eKYC. Chef Communication Officer DANA Chrisma Albandjar menyebutkan pertumbuhan pengguna yang melakukan eKYC tak secepat pengguna umumnya.

Direktorat Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI), Punky Purnomo Wibowo, mengatakan, ada beberapa kriteria UMKM bisa masuk digital yakni UMKM yang telah melewati kategori UMKM yang mempunyai kapasitas produksi yang memadai, memiliki rekening bank aktif, serta memiliki sumber daya manusia (SDM) yang mampu mengelola toko. Sedangkan UMKN kriteria sukses apabila produknya berkualitas, terhubung dengan e-commerce, dibina minimal 6 bulan, telah berproduksi secara konsisten dan cashless. Tak hanya itu UMKM yang ingin masuk digital harus terbuasa dengan transaksi non-tunai.

Persaingan antar pengelola dompet elektronik semakin ketat sejak peluncuran standar kode cepat Indonesia atau QRIS akhir Mei 2019. Para pengelola dituntut memiliki kekhasan produk dan layanan berkualitas.

Chief Marketing Officer PT Fintek Karya Nusantara (Finarya) Edward Kilian Suwignyo mengatakan perusahaan fokus menjadikan LinkAja sebagai alat pembayaran transportasi umum, lalu diikuti produk digital dan finansial. Untuk alat pembayaran transportasi umum, Finarya memasukan LinkAja untuk bayar pungutan jalan tol berbasis sticker terprogram atau RFID yang terhubung dengan FLO milik PT Jasamarga Tollroad Operator.

Selain itu, LinkAja juga memungkinkan dipakai untuk membayar tiket kereta api, tiket pesawat Garuda Indonesia, Citilink, kereta bandara Railink, kereta api prambanan ekspres Yogya-Solo, LRT palembang, jasa taksi Bluebird, bus dan sewa parkir.

Sampai Juni 2019, jumlah pengguna yang terdaftar di aplikasi LinkAja sekitar 23 juta orang. Total kas atau gross transaction value (GTV) tercatat sekitar 600 miliar. LinkAja diproyeksikan jadi ikon teknologi finansial nasional. Penyetoran saham baru akan dilakukan 3 tahap, tahap ketiga paling lambat Desember 2019. Investor yang terlibat dalam penyetoran adalah Telkomsel, Bank Mandiri, BRI, BNI, BTN, Pertamina dan BUMN lainnya.