Pelaku usaha yang tergabung dalam Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) meminta Presiden Jokowi memperbaiki iklim investasi di Tanah Air. Tiga langkah yang harus dilakukan pemerintah adalah konsisten mereformasi perpajakan, memperbaiki regulasi ketenagakerjaan, serta menata secara baik dana promosi yang ada di Kementerian/Lembaga. Ketua Umum APINDO, Hariyadi Sukamdani menegaskan bahwa pengusaha memerlukan stimulus dari pemerintah. Oleh karena itu, pengusaha akan terus mendorong pemerintah untuk melakukan reformasi perpajakan, khususnya dari segi pemotongan dari tarif PPh Badan dari 25% menjadi 17-18%. Pemangkasan tarif PPh Badan ini sangat mendesak untuk direalisasikan untk mendukung peningkatan daya saing dunia usaha Indonesia. Pengurangan pajak menjadi salah satu insentif yang dapat menurunkan biaya operasional sehingga tercipta harga barang dan jasa yang lebih kompetitif.

Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan untuk memperkecil ruang sengketa pajak mulai dari reformasi di sektor pemeriksaan hingga merelaksasi ketentuan pemberian restitusi. Namun demikian, kebijakan tersebut belum benar-benar mampu menekan jumlah pengajuan berkas sengketa ke Pengadilan Pajak. Hal itu tecermin dari data pengajuan sengketa pajak yang justru terus meningkat. Khusus sengketa di Ditjen Pajak, jumlah tahun lalu naik 40,6% dari 2017 sebanyak 5.553. Bila ditarik ke belakang, jumlah itu merupakan yang tertinggi sejak 2013. Di satu sisi, kenaikan sengketa pajak tak sebanding dengan kecepatan pengadilan pajak dalam menuntaskan sengketa yang masuk ke lembaga yudikatif di bawah Kementerian Keuangan tersebut. Tahun lalu misalnya, mereka hanya mampu menuntaskan 9.963 sengketa pajak. Padahal pada 2016 dan 2017 jumlah sengketa yang berhasil ditangani bisa sebanyak 12.853 dan 11.231.
Sementara itu Direktur Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA) Yustinus Prastowo menyebut lonjakan sengketa pada 2018 ini menunjukan lemahnya proses mitigasi sengketa di Ditjen Pajak. Padahal dengan kompleksitas perpajakan saat ini, seharusnya ada kebijakan baru yang bisa mengatasi persoalan tersebut. Mitigasi sengketa, menurutnya bisa dilakukan dengan memperkuat quality assurance dan mekanisme keberatan. sengketa pajak juga sangat terkait dengan kepercayaan wajib pajak terkait dengan konsistensi fiskus dalam menerjemahkan ketentuan terkait perpajakan. Terkait hal itu, pemerintah harus belajar dari negara lain, terutama dengan negara yang memiliki sistem administrasi perpajakan yang lebih baik. Adapun, pengamat pajak DDTC Bawono Kristiaji berpendapat sengketa pajak memang memiliki kecenderungan meningkat dan diperkirakan mengalami tren pertumbuhan hingga beberapa tahun ke depan. Oleh karena itu pemerintah harus fokus membenahi hal tersebut misalkan dengan mendesain ketentuan pajak yang tidak multiinterpretasi, ketersediaan alternative dispute resolution, hingga paradigma cooperative compliance yang berorientasi pada pencegahan sengketa pajak sejak dini.

Meskipun gagal mencapai target, kualitas kinerja DJP sepanjang tahun lalu meningkat. Survei Kepuasan Pengguna Layanan (SKLP) oleh surveyor Universitas Gadjah Mada menunjukkan kepuasan Wajib Pajak terhadap layanan Ditjen Pajak meningkat. Aspek layanan yang jadi objek survei meliputi kemudahan akses informasi, informasi layanan, kesesuaian prosedur, sikap pegawai, kemampuan pegawai, akses layanan, dan lainnya, mendapat indeks kepuasan di atas 4 dari skala 5.
Untuk meningkatkan layanan, Ditjen Pajak akan mengoptimalkan layanan jemput bola khususnya NPWP dengan mobile tax unit dan mal pelayanan publik. Lalu peningkatan pelayanan mandiri di KPP, serta memperbanyak Pojok Pajak. Selain itu, DJP tengah menyiapkan Taxpayer Account (TPA), sehingga wajib pajak bisa mengakses dan memantau data-datanya terkait pelaksanaan kewajiban perpajakannya, termasuk memantau proses permohonan. Sementara itu, Direktur CITA menganggap proses keberatan perlu diperbaiki, karena hanya formalitas, keputusan yang diambil kurang adil.

Reformasi perpajakan dan perbaikan penanganan persoalan hukum terkati pajak mendesak dilakukan Kemenkeu menyusul OTT KPK terhadap Kepala Kantor dan Pemeriksa Pajak KPP Pratama Ambon dan pengusaha Anthony Liando (WP). Untuk mencegah suap pajak berulang, Laode M Syarif mengusulkan Kemenkeu membenahi sistem peradilan perpajakan dan lebih terbuka penanganannya.