Konglomerasi asal Thailand, Siam Cement Public Company Limited (SCC) berencana melepas kepemilikan 10,57% saham di PT Chandra Asri Pacific Tbk (TPIA), dan menyisakan  20% saham di emiten petrokimia milik taipan Prajogo Pangestu. Keputusan Siam Cement Group  tersebut dinilai dapat membuka ruang baru  bagi  investor strategis  untuk masuk ke emiten yang tengah ekspansi besar-besaran ini. "SCG Chemicals Company Limited (SCGC), anak perusahaan yang dimiliki sepenuhnya oleh SCC, akan mengklarifikasikan ulang TPIA sebagai investasi lainnya dari perusahaan asosiasi yang ada, di mana SCGC memegang saham TPIA sebesar 30,57%. SCC sedang dalam persiapan untuk mengurangi kepemilikannya di CAP seebsar 10,57% dan keterlibatannya dalam manajemen CAP," kata President & CEO SCC Thammasak Sethaudom. Thammasak mengungkapkan, langkah penjualan 8,65 miliar saham TPIA tersebut sejalan dengan  penekanan SCGS untuk mengurangi utang, dan mengalokasikan kembali modal untuk peluang bisnis di masa mendatang. Setelah transaksi penjualan, kepemilikan SCC akan berkurang menjadi 17,79 miliar saham TPIA atau 20%  dari total saham yang tercatat sebanyak 73,73 miliar saham Chandra Asri. (Yetede)

Pemerintah menginstruktsikan operator seluler (opsel), yatu PT Telkomsel, anak usaha PT Telkom Indonesia Tbk, PT Indosat Tbk, dan XLSmart Telecom Sejahtera Tbk menyediakan akses internet tetap hingga 100 Mbps di wilayah tanpa jaringan serat optik, termasuk sekolah puskesmas, dan kantor desa. Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan, kebijakan ini akan difasilitadi melalui alokasi spektrum baru dan skema jaringan terbuka (open acces) yang mendrong keterlibatan banyak pihak dan harga layanan terjangkau. Langkah ini merupkan bagian dari percepatan pemerataan digital nasional sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato pelantikannya. Konektivitas digital dinilai fondasi penting dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi rakyat. "Sebagainmana kita ketahui bersama, dalam pidato pelantikannya, Presiden menyampaikan secara berulang  pentingnya digitalisasi untuk meningkatkan kehidupan ekonomi masyarakat," kata Meutya. Upaya ini diharapkan akan membuka jalan bagi penyedia layanan internet tetap berkecepatan tinggi di area yang belum terjangkau jaringan serat optik, khususnya untuk fasilitas publik seperti sekolah, pusat layanan kesehatan, kantor desa, dan rumah tangga. (Yetede)

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mulai melakukan perombakan besar-besaran di jajaran direksi dan komisaris BUMN sektor energi dan pertambangan, dengan memasukkan sejumlah figur dari latar belakang TNI/Polri dan politikus. Langkah ini dinilai kontroversial dan memicu kekhawatiran soal profesionalisme dan potensi konflik kepentingan dalam pengelolaan BUMN strategis.

Indonesia akan memiliki kilang gas alam cair terapung atau floating Liquefied Natural Gas (FLNG) di Papua Barat. Fasilitas dengan kapasitas 2,3 juta ton per tahun ini bakal tercatat sebagai FLNG terbesar di Indonesia. Pembangunan proyek ini berlangsung di galangan kapal Shanghai, China dengan progres mencapai 55,3%. Target keberangkatan (sail away) dari galangan dijadwalkan pada kuartal kedua tahun 2026. Pasokan gas untuk fasilitas FLNG akan berasal dari struktur Asap, Merah, dan Kido yang berada dalam wilayah konsesi Blok Kasuri di Papua Barat. Adapun Blok Kasuri dioperasikan oleh Genting Oil Kasuri Pte Ltd. Asap, Merah, dan Kido ditargetkan mampu memproduksi mencapai 300 Million Standard Cubic Feet per Day (MMMSCFD) mulai tahun 2027. Proyek ini diharapkan menjadi salah satu penopang pasokan gas nasional. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan progres pengembangan larangan gas sudah menunjukkan kemajuan signifikan. "Di Genting Oil Kasuri, dari 5 sumur yang sudah dibuka, 4 diantaranya sudah 100% selesai, sisanya lagi on going 30%," kata Bahlil. Bahlil menuturkan Kabupaten Teluk Bintuni dikenal  sebagai lumbung energi nasional karena memasok lebih dari sepertiga kebutuhan gas Indonesia. Kabupaten ini akan menerima penambahan dana bagi hasil (DBH) migas mulai. (Yetede)

PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk (Adira Finance) bakal menerbitkan obligasi berkelanjutan dan sukuk mudharabah berkelanjutan untuk mendukung penyaluran pembiayaan tahun ini. Total dana penawaran umum dari obligasi dan sukuk sebesar Rp 1,5 triliun. Apabila dirinci, emiten leasing bersandi saham ADMF ini melakukan penawaran umum berkelanjutan VII tahap 1 tahun 2025 sebesar Rp 1,2 triliun dari target dana Rp 8 triliun. Kemudian, sukuk mudharabah berkelanjutan VI tahap 1 tahun 2025 dengan jumlah dana besar-besaran Rp 300 miliar dari target dana Rp 2 triliun. Berdasarkan prospektus yang dipublikasikan di Investor Daily, Kamis (12/6/2025), baik obligasi maupun sukuk akan ditawarkan masing-masing dalam tiga seri.  Untuk obligasi berkelanjutan dan sukuk mudharabah, masing-masing seri A memiliki tenor 370 hari, seri B dengan tenor 36 bulan, serta seri C berjangka waktu 60 bulanan. Direktur Utama Adira Fnance Dewa Made Susila mengatakan, untuk tenor satu tahun estimasi kuponnya berkisar 6,2% sampai dengan 6,75%. Lalu, untuk tenor tiga tahun berkisar 6,35% hingga 7% per tahun, serta jangka waktu lima tahun akan ditawarkan kupon sekitar 6,45% sampai dengan 7,25%. (Yetede)

Penjualan mobil pada 5 bulan ini masih lesu, membuat target penjualan sebesar 900 ribu unit tampaknya sulit tercapai. Berdasarkan data Gabungan Industri Kendaran Bermotor Indonesia (Gaikindo) penjualan mobil secara wholesales periode Januari-Mei 2025 tercatat 316.981 unit atau turun 5,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya yakni 335.405 unit. Sementara itu, dari sisi penjualan mobil secara ritel periode Januari-Mei 2025 tercatat sebesar 328.852 unit atau turun 9,2% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 362.163 unit. Pengamat otomotif dari Institut Teknologi Bandung (ITB) Yannes Martinus Pasaribu menerangkan, untuk mencapai target unit di sisa tujuh bulan. Pada hal angka ini jauh melampaui rata-rata penjualan per bulan sejauh ini yang hanya sekitar 63.400 unit. "Tanpa adanya perbaikan fundamental pada daya beli masyarakat dan stimulus kebijakan yang signifikan dari pemerintah, penjualan wholesales untuk 2025 tampaknya akan ada di kisaran 825.000-850.000 unit. Selain itu, belum terlihat gambaran bahwa pemulihan tahun ekonomi akan terjadi tahun ini," ucap dia. (Yetede)

Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengatakan kegiatan pembelajaran Sekoah Rakyat direncanakan dimulai pada 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik lokasi. "Direncanakan pembelajaran mulai tanggal 14 Juli 2025 di 100 titik dengan jumlah murid hampir 10 ribu pada jenjang SD, SMP, SMA," kata Mensos Saifullah. Lebih lanjut, ia menjelaskan saat ini pihaknya tengah melakukan sosialisasi terkait pembukaan  seleksi formasi guru untuk Sekolah Rakyat yang direncanakan registrasi secara daringnya dibuka melalui aplikasi kemensos mulai tanggal 16 hingga 17 Juni 2025. Tahapan tersebut, kata dia, akan dilanjutkan dengan pengumuman jadwal sekelsi kompetensi tambahan yang dilakukan pada tanggal 18 Juni 2025. Kemudian, pihaknya akan melaksanakan seleksi kompetensi tambahan bagi calon guru mulai tanggal 19 hingga 23 Juni 2025.Mensos mengatakan pihaknya menjadwalan pengumuman Jabatan Fungsional (JF) Guru Sekolah Rakyat pada tanggal 30 Juni 2025. Sementara pelatihan untuk para guru, kata Mensos, akan dijadwalkan mulai awal bukan Juli 2025 dan tidak menutup kemungkinan akan bersamaan dengan pelatihan tahap kedua bagi 47 orang yang lulus seleksi formasi kepala sekolah. (Yetede)

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadahlia mengatakan, pembangunan pabrik blue ammonia di Kabupaten Teluk Bintuni, Provinsi Papua Barat, dimulai pada tahun 2026. Blue Ammonia di produksi dari gas pengurangan emisi karbon, mendukung transisi energi, menjawab kebutuhan energi bersih, dan menambah pendapatan daerah. "Nilai investasi blue ammonia itu kurang lebih US$ 1,2 miliar, atau lebih dari 10 triliun," Kata Bahlil. Bahlil menuturkan pembangunan proyek hilirisasi tersebut merupakan respons pemerintah terhadap aspirasi dari masyarakat Teluk Bintuni sebagai salah satu daerah penghasil gas alam terbesar di Indonesia. Pemerintah pusat tentunya akan berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Papua Barat dan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni guna mengakomondasi pengusaha lokal  dalam proyek hilirisasi. "Pak Gubernur dan Pak Bupati yang beri rekomondasi pengusaha lokal  Papua profesional dan memenuhi syarat. Ini investasi besar," ucap Balil. Dia kemudian berjanji untuk mengupayakan penambahan dana bagi hasil minyak  dan gas (DBH Migas), karena Kabupaten Teluk Bintuni menjadi daerah penyumbang kedaulatan energi nasional. (Yetede)

Kinerja PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk (INTP) pada kuartal I-2025 berada di bawah ekspektasi analis, terutama disebabkan oleh lesunya permintaan semen dan efisiensi anggaran pemerintah yang memperlambat realisasi proyek infrastruktur besar seperti IKN. Menurut Miftahul Khaer, analis dari Kiwoom Sekuritas, meskipun volume penjualan INTP menurun, penurunannya masih lebih kecil dibanding industri secara keseluruhan, mencerminkan karakter defensif perusahaan.

Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) hingga Juni 2025 berhasil menguasai kembali 1 juta hektare (ha) lahan di kawasan hutan seluas 1 juta ha tersebut tersebar di 64 kabupaten dan diambil alih dari 406 perusahaan di Tanah Air. "Total lahan yang telah dikuasai kembali adalah 1.019.611,31 ha," ungkap Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung (Kapuspenkum Kejagung) Harli Siregar. Kapuspen menyebutkan, dalam rincian berdasarkan provinsi, dari total 1.019.611,31 ha tersebut, dalam rincian berdasarkan provinsi, dari total 1.019.611,31 ha tersebut, Satgas PKH berhasil menguasai 400.819,53 ha lahan kawasan hutan di Kalimantan Tengah, lalu 331.838,67 ha di Riau, kemudian 153.359,44 ha di Kalimantan Barat, selanjutnya 22.559,47 ha di Sumatra Utara, dan 26.185,84 ha di Kalimantan Timur. Di sisi lain, sekitar 30.516,21 ha lahan kawasan hutan di Kalimantan Selatan, seluas 25.601,12 ha di Sumatera Selatan, lalu 3.897,44 ha di Sumatera Selatan, seluas 25.601,12 ha di Sumatera Selatan, lalu 3.89,44 ha di Sumatra Barat, dan 14.836,59 ha di Jambi. Adapaun dari lahan-lahan yang telah dikuasai kembali itu, lahan 717.703,33 ha telah diserahkan dan siap diserahkan ke BUMN yang mengelola sawit, yaitu PT Agrinas Palma Nusantara (APN). (Yetede)