Pemerintah melalui regulator transportasi Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bakal menyiapkan bus cadangan ketika melakukan pemeriksaan kendaraan bus atau rampchek. Direktur Sarana dan Keselamatan Angkutan Jalan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat (Ditjen Hubdat) Kemenhub, Yusuf Nugroho mengatakan, rampchek kendaraan bus akan diantisipasii dengan cadangan angkutan dari Ditjen Hubdat ketika terdapat angkutan bus yang tidak terpenuhi persyaratan. "Jadi kami siapkan bus cadangan yang tidak memenuhi persyaratan kelaikan rampchek," ujarnya. Pemeriksaan rampchek akan berkala dilakukan dan intens  di lapangan menjelang hari libur. Langkah tersebut diambil untuk memastikan setiap angkutan orang yang beroperasi selama libur panjang memenuhi persyaratan teknis laik jalan. "Setiap angkutan orang, setiap bus yang beroperasi wajib memenuhi standar keselamatan dan kelaikan demi melindungi penumpang dan pengguna jalan lainnya," ungkap Yusuf. Pada kegiatan rampchek yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di Kabupaten Bogor di rest area Tol Jagorawi KM 45 selama dua hari menjelang libur 30 Mei 2025, Ditjen Hubdat telah menyiapkan tiga bus pengganti untuk bus yang dinyatakan tidak laik saat pemeriksaan. (Yetede)

Di tengah penetrasi internet di Indonesia yang telah mencapai 79,5% pada 2024, kemampuan daya beli paket internet di Indonesia ternyata cukup meyakinkan, yaitu berkisar Rp50-Rp100 ribu per bulan. Kondisi ini mencerminkan sikap rasional masyarakat Indonesia dalam memilih layanan internet, dengan mempertimbangkan efisiensi biaya, kualitas jaringan, dan pengalaman penggunaan jangka panjang. Lembaga Survei KedaiKOPI merilis hasil survei bertajuk "Survei Penggunaan Internet di Indonesia". Survei daring yang dilakukan pada 14-16 Mei 2025 ini melibatkan 1.545 responden secara nasional  dengan metode Computer Asisted Self Interview (CASI). Salah satu poin yang disorot dalam survei tersebut, yaitu terkait pengeluaran data daya beli paket internet masyarakat Indonesia. Disebut, mayoritas atau sekitar 62,3% responden menghabiskan Rp50.000-Rp100.000 per bulan untuk paket data, dengan pembelian mayoritas dilakukan melalui Gopay (25,4%), konter pulsa (20,8%), dan mobile banking (17,5%) Adapun paket berlangganan bulanan menjadi pilihan utama (83%), dengan kuota ideal berkisar antara 11-30 GB per bulan (29,6). "Temuan ini penting sebagai masukan bagi para penyedia layanan digital dan operator seluler untuk  meningkatkan layanan mereka sekaligus menjaga loyalitas pelanggan," kata Peneliti Lembaga Survei KedaiKOPI Taufan Anindita Pradana. (Yetede)

Pemerintah harus serius menyiapkan peta jalan (roadmap) Zero Over Dimension Over Load (ODOL) mengingat masih tingginya biaya angkutan logistik di Tanah Air. Indonesia bahkan masih menjadi negara dengan ongkos logistik paling mahal di Asia Tenggara atau kawasan ASEAN. Ketua Asosiasi Logistik Indonesia (ALI) Mahendra Rianto mengatakan penerapan kebijakan Zero ODOL yang tidak dibarengi dengan roadmap terukur bisa menjadi beban yang menimbulkan efek domino. Artinya penanganan ODOL harus dilihat dengan perspektif yang lebih luas. "Kita bicara ODOL tapi tidak punya roadmap Zero ODOL diterapkan kalau tidak ada peta jalan yang jelas dan disepakati lintas kementerian? Penyelesaian ODOL itu harus dilakukan  seperti holistic dengan helicopter view," kata Mahendra Rianto. Biaya logistik di Tanah Air  mencapai 14,29% dari PDB atau masih jauh dari target yang dicanangkan pemerintah pada tahun lalu sebesar 8%. Tingginya biaya logistik ini sebagai tantangan agar dunia usaha nasional berkembang lebih baik, namun dihadapkan pada kebijakan Zero ODOL. (Yetede)

Industri hotel dan restoran di Jakarta tengah terpuruk. Sebanyak 96,7% hotel melaporkan penurunan tingkat hunian sepanjang kuartal 1-2025. Hal ini terungkap dari survei Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) DKI Jakarta. Bahkan ada hotel yang punya okupansi hanya 40%. Ketua Badan Pimpinan PHRI DKI Jakarta Sutrisno Iwantono  menerangkan, akibat kondisi tersebut, banyak pelaku usaha  yang terpaksa melakukan pengurangan  tenaga kerja, serta menerapkan berbagai strategi efisiensi operasional. "Industri di tengah menghadapi tekanan berat dari berbagai sisi. Tingkat berat dari berbagai sisi. Tingkat hunian  hotel mengalami penurunan, sedangkan biaya operasional meningkatkan tajam dan membebani kelangsungan usaha," kata dia. BPD PHRI DKI Jakarta telah mengidentifikasi  faktor utama yang menyebabkan kondisi sektor perhotelan memburuk. Pertama,  penurunan tingkat tingkat hunian yang berimbas ke penurunan pendapatan. Sebanyak 66,7 responden menyebutkan penurunan tertinggi berasal dari segmen pasar pemerintahan, seiring dengan kebijakan pengetatan anggaran yang diterapkan oleh pemerintah. (Yetede)

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara alias Danantara akan  tetap mempertahankan skema penawaran umum perdana saham (initial public offering.IPO) sebagai salah satu opsi untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan-perusahaan BUMN. Danantara saat ini membawahi sejumlah 844 perusahaan BUMN yang meliputi perusahaan induk, anak usaha, cucu sampai cicit usaha. Dari jumlah tersebut, baru sekitar 37 BUMN atau merefleksikan 4,3% perusahaan pelat merah yang sahamnya sudah tercatat di BEI. Atau dengan kata lain, hanya sekitar 1 dari 23 BUMN kelolaan Danantara yang sudah berstatus emiten.  Postur emiten BUMN tersebut akan trus digenjot Danantara sebagai upaya untuk memperkuat  struktur permodalan dam membuat perusahaan-perusahaan nasional berdaya  saing di tingkat global.

Karena itu, transformasi BUMN baik melalui restrukturisasi keuangan, konsolidasi, klasterisasi, maupun peningkatan skala bisnis merupakan aksi korporasi yang akan Danantara tempuh sebagai intrusmen strategis dalam mewujudkan asta cita dan tujuan nasional. "Jadi, dalam proses transformasi ini, Pak Donny dan tim ( di Holding Operasional)  akan melakukan analisa pasar maupun analisa kekuatan dan kelemahan dari masing-masing BUMN untuk dilihat kemungkinan efisiensi dan konsolidasinya seperti apa. Jadi, objektifnya, kami kedepan adalah memiliki BUMN yang lebih besar," jelas Managing Director Holding Investment Danantara Djamal Attamimi. (Yetede) 

Direktur Program dari Institute for Development of Economics  ans Finance (Indef) Eisha Maghfiruha Rachbini berpendapat, adanya regulasi yang adaptif dari pemerintah dapat ikut melindungi pelaku model bisnis baru di era gig economy.  "Menurut saya, yang paling penting adalah pemerintah memberikan perlindungan kepada setiap masyarakat yang bekerja di sektor formal maupun informal untuk mendapatkan jaminan sosial yang baik," kata Eisha. Adapun gig economy merupakan sebuah sistem ekonomi, dimana pekerjanya bersifat sementara dan kontrak jangka pendek menjadi lebih umum dibandingkan pekerjaaan tetap. Pekerjaan ini sering kali dilakukan oleh pekerja independen atau freelancer melalui platform digital, tak terkecuali para mitra layanan transportasi berbasis aplikasi atau ojek daring/online. Menurut Eisha, regulasi yang adaptif ini juga dapat membendung inovasi yang cepat terjadi terutama pada era teknologi digital yang menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. "Inovasi dan teknologi harus tetap berkembang agar menciptakan pertumbuhan ekonomi. Jangan sampai kebijakan justru menjadikan demotivasi untuk inovasi," kata dia. (Yetede)

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara berencana mengevaluasi tarif batas atas (TBA) dan tarif batas bawah (TBB). Evaluasi ini dilakukan untuk mengupayakan penurunan harga tiket angkutan udara niaga berjadwal dalam negeri kelas ekonomi. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F Laisa mengatakan pemerintah sedang mengevaluasi penetapan tarif tiket angkutan udara niaga berjadwal  dalam negeri kelas ekonomi dengan mempertimbangkan kenaikan biaya operasional maskapai. “Dengan mempertimbangkan beberapa masukan di dalam raker dan RDP sebelumnya, kami melaporkan  bahwa Ditjen Perhubungan Udara sedang melakukan evaluasi terhadap penetapan tarif angkutan udara,” kata Lukman. Evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan dinamika industri penerbangan. Misalnya, kenaikan biaya perawatan pesawat. Hal ini mengakibatkan maskapai membutuhkan dana lebih besar untuk reaktivitas armada untuk memenuhi lonjakan permintaan setelah pandemic Covid-19. Menurut Lukman evaluasi ini dilakukan dengan mempertimbangkan  dinamika industri penerbangan. Ia mencontohkan saat ini diperlukan adanya kenaikan pada komponen biaya perawatan yang meningkat imbas kebutuhan reaktivitasi pesawat pasca Covid-19. (Yetede)

 

Megaproyek ekosistem baterai EV terintegrasi atau populer dengan kode Proyek Dragon garapan PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) alias Antam bersama mitra strategis  terus bergulir. Kali ini, Antam disebutkan akan memegang kuasa sekitar 30% sampai 40% saham di konsorsium (joint venture/JV) smelter pirometalurgi atau rotary kiln electric furnace 9RKEF) dan JV hidrometalurgi atau high acid leching (HPAL JVCO). Mitra strategis yang terlibat dalam proyek senilai US$ 5,6 miliar ini adalah Hongkong CBL, Ltd. (HKCBL), anak usaha dari PT Ningho Congco. Ltd, yang merupakan anak usaha dari pemain raksasa baterai EV asal China yaitu Contemporary Amperex Technology Co, Limied (CATL).

Direktur Utama Antam Nico D Kanter menyebut terdapat enam (6) JV dalam kerja sama strategis ANTM dengan CBL. Proses negosiasi untuk merampungkan sejumlah JV tersebut tidak berjalan mulus karena membutuhkan siklus yang panjang. Itulah mengapa, ekosistem baterai EV ini menjadi yang pertama di dunia. Keenam JV tersebut bergerak dari sisi hulu (upstream), menengah (midstream), hingga hulu (downstream). Pada sisi hulu sisi hulu atau JV 1 ditandai dengan penyelesaian divestasi sebanyak 49% anak usaha Antam, PT Sumberdaya Arindo (SDA), kepada HKCBL Ltd, sehingga perseroan menggenggam sebanyak 51% di JV 1 tersebut. (Yetede)

Tiga proyek raksasa PT Vale Indonesia Tbk (INCO) diproyeksikan bakal beroperasi lebih cepat dari jadwal dan menjadi motor bagi pertumbuhan kinerja perseroan  ke depan. Laba Vale bahkan ditaksir bisa menguat sampai tiga digit pada tahun ini. Ketiga proyek tambang sekaligus smelter tersebut memiliki total nilai fantastis berkisar US$ 9-10 miliar atau ekuivalen Rp 164 triliun (kurs Rp 16.450 per US$) yang hingga saat ini masih terus disebut Vale. Pertama adalah proyek tambang forenikel di Bahodopi yang dikerjakan perseroan melalui PT Bahodopi Nickel Smelting Indonesia (BNSI), perusahaan patungan (joint venture/JV) antara Vale dan Tisco serta Xinhai. 

Kedia, proyel Hihg Pressure Acid Leaching (HPAL) di Pomala melalui PT Kolaka Nickel Indonesia  (KNI), JV antara Vale menggandeng Zhejiang Huayou Cobalt dan Ford. Terakhir, proyek mixed hydroxide precipitate (MHP) di Sorowako yang dikerjakan perseroan melalui PT HPAL Nickel Indonesia (HNI), JV antara Vale, Huayou, dan pihak ketiga yang disebut-sebut akan disiapkan oleh Huayou dengan syarat memiliki standar ESG global. Salah satu dari tiga proyek tersebut tepatnya proyek tambang di Blok Bahodopi diperkirakan berpotensi lebih cepat, sehingga berpotensi menjadi katalis kinerja laba perusahaan pada tahun. Belum lagi, proyek KNI an HNI yang disebut  juga akan mendukung profitabilitas vale. Ini terlihat pada kuartal 1-2025, keuntungan derivatif INCO terdorong oleh proyek KNI dan HNI sebesar US$ 16,7 juta. (Yetede)

Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta diharapkan bisa berkembang di bandara-bandara lain di Tanah Air. Anggota Komisi DPR RI Sudjatmiko mengatakan, dengan menerapkan model terminal serupa pada  sejumlah bandara di Indonesia diharapkan kualitas dan pelayanan penerbangan internasional menjadi lebih baik. "Kita ambil contoh, terminal khusus haji saya kira secara layanan ini cukup bagus untuk layanan penerbangan haji dan umroh, karena semua difasilitasi sejak awal, mulai dari keimigrasian dan perizinan lain yang berlaku di Arab Saudi. Jadi bisa lebih cepat pengurusan sebelum sampai ke negara tujuan," ujarnya. Ia mengapresiasi peresmian Terminal Khusus Haji dan Umrah di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu, dan mengharapkan agar model terminal serupa dapat diterapkan di seluruh embarkasi haji di Indonesia. "Tapi tidak hanya untuk penerbangan haji saja, barangkali bisa untuk penerbangan internasional lainnya," ucapnya. Sebelumnya pada Selasa (13/5), Miko telah mengunjungi terminal tersebut. Dalam kunjungannya itu, ia melihat langsung bahwa keberadaan terminal khusu haji dan umrah dapat menguntungkan jemaah karena menghadirkan pelayanan yang cepat dan nyaman. (Yetede)