Akselerasi Vaksinasi Global, Pajak Kekayaan Solusinya

;

Akselerasi Vaksinasi Global, Pajak Kekayaan Solusinya

15 Aug 2021 DDTC News

LONDON, DDTCNews – Sebanyak empat LSM internasional menyerukan pemerintah di seluruh dunia untuk menerapkan pajak kekayaan dalam mengakselerasi vaksinasi Covid-19 secara global. Oxfam, Fight Inequality Alliance, Institute for Policy Studies, dan Patriotic Millionaires mengeluarkan rilis bersama terkait dengan pentingnya penerapan pajak kekayaan untuk mempercepat vaksinasi di seluruh dunia. Max Lawson dari Oxfam International mengatakan penerapan pajak kekayaan yang dipungut satu kali tidak akan mengurangi pundi-pundi harta para miliarder. "Miliarder seperti Jeff Bezos secara pribadi dapat membayar cukup vaksin bagi seluruh dunia. Tetapi ia lebih suka menghabiskan kekayaan untuk perjalanan ke luar angkasa. Kesenjangan ini harus segera dikenai pajak 99%," katanya, Minggu (15/8/2021). Pajak kekayaan, lanjut Lawson, tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan vaksin global, tetapi juga memberikan bantuan tunai £14.000 bagi setiap pekerja yang terkena PHK. Pungutan pajak kekayaan satu kali akan mengumpulkan penerimaan sebesar £4 triliun. Hasil pungutan tersebut tidak membuat kekayaan para miliarder menyusut. Sebab, harta kekayaan miliarder sudah meningkat tinggi selama pandemi. Setelah dikenakan pajak, harta para jutawan masih surplus £40 miliar. Senada, Gary Stevenson dari Patriotic Millionaires UK menuturkan krisis justru menyebabkan harta orang super kaya menjadi meningkat. Dia mencontohkan ketika ekonomi dunia mengalami resesi pada 2008. Pungutan pajak kekayaan, lanjutnya, bukan hal baru dalam perumusan kebijakan fiskal pascakrisis. Setelah Perang Dunia ke-II, Prancis dan Jepang menerapkan pajak atas keuntungan melalui kebijakan ekstrem dengan tarif 100%. Islandia melakukan skema yang hampir sama saat memulihkan ekonomi pada 2008. Pemerintah kala itu memperkenalkan pajak kekayaan yang bersifat sementara sebagai cara cepat mengumpulkan penerimaan negara. "Kegiatan filantropi bukan jawabannya. Itu tidak bisa jadi opsi. Pajak kekayaan adalah solusinya," ujar Stevenson seperti dilansir reliefweb.int. (rig)