Anggaran Pertahanan Diusulkan Naik

;

Anggaran Pertahanan Diusulkan Naik

Politik dan Birokrasi Yoga 17 Jan 2025 Kompas

Kementerian Pertahanan memandang anggaran pertahanan yang selama ini dialokasikan sebesar 0,7-0,8 persen dari produk domestik bruto atau PDB belum ideal. Karena itu, anggaran pertahanan diusulkan naik menjadi 1 persen hingga 1,5 persen dari PDB karena untuk membangun kekuatan pertahanan dibutuhkan anggaran minimal 1,5 persen dari PDB. Keterbatasan anggaran pertahanan itu berdampak signifikan terhadap upaya modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) di Indonesia. Pasalnya, banyak malutsista yang telah usang danmperlu diganti. Kepala Biro Informasi Pertahanan Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan Frega Wenas Inkiriwang saat ditemui di Balai Media Kemenmhan, Jakarta, Kamis (16/1/2025), menyampaikan, dalam Rapat Pimpinan Kemenhan dan TNI 2025, salah satu poin yang ditekankan adalah rencana menambah anggaran untuk pertahanan dari PDB. Selama ini, anggaran belanja untuk pertahanan masih berkisar 0,7-0,8 persen.

Rapat pimpinan Kemenhan sebelumnya digelar secara tertutup. Sementara itu, negara-negara luar memiliki anggaran pertahanan di atas 2 persen dari PDB nasional mereka. ”Peningkatan proyeksi anggaran pertahanan nasional yang sebelumnya 0,8 persen ini diproyeksikan bisa di atas 1 persen, bahkan sampai 1,5 persen, tentu secara bertahap dan komprehensif,” kata Frega. Persentase alokasi anggaran 0,8 persen dari PDB untuk belanja pertahanan Indonesia itu dinilai masih jauh di bawah negara-negara maju, seperti Amerika Serikat (3,7 persen), Inggris (2,2 persen), dan Perancis (2,1 persen). Sementara itu, negara-negara di Asia seperti China dan Korea Selatan membelanjakan 1,7 persen sampai 2,8 persen dari PDB untuk belanja pertahanan mereka. Beberapa anggota ASEAN seperti Malaysia dan Filipina membelanjakan sekitar 1 persen dari PDB untuk pertahanan.

Bahkan, Singapura mengalokasikan 3,2 persen dari PDB untuk pertahanan. Meski demikian, Frega mengakui untuk mewujudkan hal tersebut tidak mudah. Sebab, penetapan belanja pertahanan sebesar 1,5 persen harus didukung oleh kondisi perekonomian yang stabil. Beberapa program ekonomi pemerintah, seperti hilirisasi, penguatan investasi, dan ketahanan pangan, diyakini akan memberikan dampak baik bagi ketahanan ekonomi Indonesia. Kemenhan mendukung program-program tersebut demi kuatnya kedaulatan negara. Dukung modernisasi Rencana peningkatan anggaran, lanjut Frega, juga demi mendukung modernisasi alutsista dan industri pertahanan nasional. Alutsista menjadi salah satu prioritas Kemenhan dan TNI pada tahun 2025. Sebab, banyak alutsista yang telah usang sehingga perlu diganti. Frega mencontohkan, sebagai negara kepulauan, Indonesia perlu memperkuat kapal-kapal perang. Selain itu, dari segi pertahanan udara, pemerintah juga mencanangkan penguatan alutsista, mulai dari pesawat tempur, pesawat angkut, hingga rudal sensorik. (Yoga)