75 Tahun Transformasi China
Peringatan 75 tahun Republik Rakyat China merefleksikan kemajuan negara itu dan upaya yang serius untuk menyejahterakan rakyat. Republik Rakyat China diproklamasikan pada 1 Oktober 1949 menyusul kemenangan pasukan komunis atas pemerintahan nasionalis Kuomintang. Saatitu,China adalah negara miskin berpenduduk 540 juta orang dengan pendapatan perkapita hanya 119 yuan atau 16 dollar AS dalam nilai tukar saat ini. Lebih separuh perekonomian mereka ditopang oleh sektor pertanian. Baru setelah Deng Xiaoping memimpin reformasi ekonomi China tahun 1978, dan menginisiasi sistem yang kemudian dikenal sebagai ekonomi pasar sosialis, ekonomi China bertumbuh pesat. Bahkan, Dana Moneter Internasional mencatat pertumbuhan ekonomi tahunan China 15 kali menembus
angka dua digit pada dekade 1980-an hingga 2000-an. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi itu membuat produkdomestik bruto China melejit menjadi 126,058 triliun yuan (17,662 triliun dollar AS) pada 2023. Nilai itu setara dengan 17 persen ekonomi dunia, yang menempatkan China sebagai negara dengan perekonomian terbesar kedua di dunia setelah Amerika Serikat. Sejak reformasi ekonomi 45 tahun terakhir, sekitar 800 juta penduduk dientaskan dari kemiskinan. Pembangunan inrastruktur besar-besaran dilakukan seluruh negeri. Pendapatan per kapita melonjak menjadi 89.358 yuan (12.733 dollarAS), dan ekonomi kini ditunjang sektor industri danjasa, teknologi, dan inovasi. Transformasi itu dipimpin pemerintah yang terpusat dengan visi yang kuat untuk menyejahterakan rakyat. Bagi AS dan Barat yang menomorsatukan kebebasan dan demokrasi, hak-hak pribadi, serta kapitalisme pasar bebas, jalan yang ditempuhChina jelas bertentangan. Namun, seperti dijelaskan diplomat dan akademisi Singapura, Kishore Mahbubani, konsep kebebasan ala China adalah terbebas dari kemiskinan dan kelaparan, hidup sejahtera, dan aman dari kejahatan (Kompas.id, 1/10/2024).
Aksi pemberantasan korupsi besar-besaran yang dilakukan Presiden China Xi Jinping sejak 2012 mampu menjaring jutaan pejabat sipil dan militer di tingkat pusat dan daerah. Hukuman keras yang dijatuhkan memberi efek jera sehingga keuangan negara dapat dimanfaatkan secara optimal untuk pembangunan. Terlepas dari catatan tentang tiadanya kebebasan berbicara, menutup peluang lawan politik, hingga sejumlah pelanggaran hak asasi manusia, Indonesia bisa belajar banyak dari kemajuan China. Perlu kepemimpinan kuat dengan visi yang jelas, serta terorganisasi dengan baik untuk dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pemimpin juga perlu memberi teladan, termasuk bersikap tegas terhadap korupsi yang hingga saat ini masih menjadi salah satu masalah utama di negeri ini. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023