Gelisah Guru Honorer Jelang Akhir 2024

;

Gelisah Guru Honorer Jelang Akhir 2024

Sosial, Budaya, dan Demografi Yoga 30 Jul 2024 Kompas

Peristiwa cleansing guru honorer di Jakarta diyakini menjadi awal puncak masalah pengelolaan SDM pendidikan Indonesia. Kebijakan meniadakan tenaga honorer di instansi pemerintahan tanpa diimbangi kecepatan pengangkatan status jadi ASN akan memicu masalah besar akhir tahun nanti. Saat ini, sebanyak 141 guru honorer di sekolah negeri di Jakarta yang terkena keputusan cleansing sudah kembali mengajar di sekolah. Namun, mereka tetap dibayangi kekhawatiran karena bulan Desember 2024 nanti tenaga honorer sudah tidak diperbolehkan bekerja di pemerintahan.

”Sekarang guru honorer gelisah, ramai isu cleansing, guru honorer di hampir semua daerah menjadi takut turut terdampak,” kata Mamol Abdul Faqih, Ketua Aliansi Honorer Nasional, Senin (29/7). Para guru honorer sangat membutuhkan afirmasi untuk diutamakan dalam seleksi ASN pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika belum diangkat menjadi ASN PPPK, mereka terancam kehilangan pekerjaan. Aturan tersebut tertuang dalam UU No 20 Tahun 2023 tentang ASN. Sementara Kementerian PAN dan RB menyebutkan, tenaga honorer yang belum diangkat tetap menjadi PPPK, tetapi dibagi penuh waktu dan paruh waktu.

Kemedikbudristek mencatat, sejak tahun 2021 hingga 2023 sudah ada 774.999 guru yang diangkat jadi PPPK. Kemudian, akan dibuka sebanyak 419.146 formasi guru dalam seleksi PPPK tahun 2024, demi mengejar target 1 juta guru menjadi PPPK yang dicanangkan sejak 2020. Seleksi jadi sorotan para guru honorer negeri karena banyak guru honorer swasta ikut seleksi PPPK. Akibatnya, guru honorer negeri tergeser guru swasta yang P1 (memenuhi ambang batas seleksi guru PPPK 2021) untuk memenuhi formasi guru di sekolah negeri.

Akhirnya, guru honorer mengajar pelajaran lain, tak linier dengan bidangnya. Komitmen pemerintah dibutuhkan agar penataan ASN bisa mencapai target akhir tahun ini dan ke depan tak ada lagi guru-guru menjerit karena soal kesejahteraan. Dengan memastikan kesejahteraan, pengembangan profesional, kepastian status kepegawaian, dan kepastian hukum bagi guru honorer melalui satu pintu, diharapkan mereka dapat berkontribusi secara lebih optimal dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (Yoga)