TRANSAKSI MENCURIGAKAN Kemenkeu Bantah Tutupi Data
Wamenkeu Suahasil Nazara membantah adanya upaya internal untuk menutupi pelaporan terkait dugaan transaksi mencurigakan Rp 349,8 triliun selama kurun 2009-2023 di Kemenkeu. Ia juga menegaskan, tidak ada bukti pegawai yang terkait dengan perusahaan cangkang. Hal itu diungkapkan Suahasil dalam pertemuan dengan awak media, Jumat (31/3) di kantor Kemenkeu, Jakarta. Jumlah transaksi perincian data yang diungkapkan oleh Menkopolhukam Mahfud MD di Komisi III DPR dan penjelasan Menkeu Sri Mulyani di Komisi XI DPR tetaplah sama.
”Karena memang kita bekerja dengan 300 surat, dan keseluruhannya memang sama. Sumber datanya sama, yaitu rekap surat PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan). Cara menyajikannya bisa berbeda, tetapi kalau dikonsolidasi, ya, ketemu,” kata Suahasil. Dari 300 surat laporan hasil analisis PPATK, 200 surat dikirimkan kepada Kemenkeu, ada 135 surat terkait korporasi dan pegawai Kemenkeu dengan nilai transaksi Rp 22 triliun, dan nilai inilah yang disampaikan Sri Mulyani dalam rapat kerja Komisi XI DPR, Senin (27/3).
Namun, jumlah yang dilaporkan Mahfud selaku ketua Komite Koordinasi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang di Komisi III DPR adalah Rp 35,5 triliun. Menurut Suahasil, hal itu disebabkan ada 64 surat terkait pegawai dengan nilai transaksi Rp 13 triliun yang dikirimkan kepada aparat penegak hukum, tetapi tidak kepada Kemenkeu. Dari hasil penelusuran, Suahasil mengatakan, tidak ada perusahaan cangkang sebagaimana diungkapkan sebelumnya oleh Kepala PPATK Ivan Yustiavandana. (Yoga)
Postingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023