Meski depresiasi nilai tukar rupiah cenderung mereda dalam beberapa waktu terakhir, risiko tekanan eksternal yang berasal dari arah suku bunga global dan kebijakan tarif AS tetap perlu diantisipasi. Apalagi, kondisi tersebut terjadi berbarengan dengan sinyal perlambatan ekonomi pada awal tahun. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilaitukar rupiah pada perdagangan Selasa (6/5) ditutup di level Rp 16.472 per USD atau menguat 1,24 % dibanding akhir April 2025. Sejak awal Mei 2025, rupiah berbalik menguat setelah mengalami tekanan dalam sebulan terakhir hingga mencapai titik tertingginya di level Rp 16.943 per USD.

Kepala Departemen Pengelolaan Moneter dan Aset Sekuritas BI, Erwin Gunawan Hutapea mengatakan, BI secara umum akan terus mencermati dinamika nilai tukar rupiah yang terjadi belakangan ini, termasuk penguatan yang sejalan dengan tren di sejumlah negara berkembang (emerging markets) lainnya. ”BI akan tetap selalu berada dimarket dalam upaya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah dengan tetap terus mengedepankan mekanisme pasar yang sehat, serta akan senantiasa memastikan stabilitas nilai tukar tetap terjaga sesuai mandate untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” katanya, Selasa. Penguatan rupiah mencerminkan respons pasar terhadap sentiment global yang saat ini relatif mendukung. Salah satunya terkait ekspektasi pelonggaran kebijakan moneter di AS dan negara maju lainnya, serta arus modal masuk ke pasar domestik. (Yoga)

Perlambatan ekonomi RI sungguh terjadi dan terkonfirmasi dengan pengumuman pertumbuhan PDB triwulan I-2025 sebesar 4,87 % oleh BPS, terendah sejak triwulan III-2021. Pemicu utama perlambatan ekonomi ini adalah stagnasi pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menyumbang 54,53 % produk domestik bruto (PDB). Perlambatan ekonomi ini memperberat Indonesia untuk bisa segera keluar dari stagnasi ekonomi dan memacu pertumbuhan lebih tinggi agar bisa keluar dari perangkap pendapatan menengah dan menjadi negara maju pada 2045. Potensi perlambatan ekonomi masih akan berlanjut di triwulan-triwulan berikutnya. Mayoritas lembaga, termasuk Bank Dunia dan IMF, melihat Indonesia akan kesulitan mencapai pertumbuhan 5 % tahun ini dan tahun depan.

Bank Dunia dan IMF memproyeksikan, Indonesia hanya tumbuh 4,7% dan 4,65% tahun ini. Jauh di bawah target pemerintah 5,2% (2025) dan 5,3% (2026). Tren pertumbuhan menunjukkan Indonesia kian kehilangan kekuatan mesin pertumbuhan ekonominya. Konsumsi rumah tangga yang menyumbang 53-57 % PDB terus mengalami pertumbuhan di bawah 5 atau di bawah angka pertumbuhan ekonomi nasional sejak triwulan IV-2023. Melemahnya daya beli, menyusutnya jumlah kelas menengah, dan gelombang PHK menjadi penyebabnya. Pertumbuhan sektor industri dan ekspor diperkirakan melambat signifikan. Belanja pemerintah terkontraksi karena efisiensi dan masih rendahnya penyerapan. Selama reformasi struktural belum berjalan baik, selama itu pula pertumbuhan ekonomi tetap di bawah potensi dan kita sulit keluar dari stagnasi ekonomi. (Yoga)

Adanya stagnasi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 melambat dibanding pertumbuhan pada triwulan I-2024. Perlambatan ini turut dibayangi kenaikan jumlah penganggur yang semakin mengancam pelemahan konsumsi masyarakat. BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia secara tahunan pada triwulan I-2025 adalah 4,87 %, lebih rendah dibanding pertumbuhan ekonomi secara tahunan pada triwulan I-2024 di 5,11 %. Dalam konferensi pers secara hibrida, Senin (5/5) Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti menyebut pertumbuhan ekonomi triwulan I-2025 ditopang oleh pertumbuhan komponen konsumsi rumah tangga dan ekspor yang tumbuh secara tahunan sebesar 4,89 % dan 6,78 %.

”Komponen pengeluaran yang tumbuh tinggi adalah ekspor, didorong oleh kenaikan nilai ekspor nonmigas dan kunjungan wisatawan mancanegara. Konsumsi rumah tangga tumbuh didorong momen Ramadhan dan liburan Idul Fitri di akhir Maret 2025,” ujarnya. Perlambatan pertumbuhan ekonomi pada triwulan I-2025 sejalan dengan stagnasi pada pertumbuhan konsumsi rumah tangga triwulan I-2025 berbanding pada triwulan I-2024. BPS mencatat konsumsi rumah tangga pada triwulanI-2025 tumbuh 4,89 % secara tahunan. Sementara pada triwulan I-2024, pertumbuhan tahunan konsumsi rumah tangga sedikit lebih tinggi, di level 4,91 %.

Secara historis, konsumsi rumah tangga memang menjadi penopang utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede menilai, perlambatan kinerja konsumsi masyarakat sebelumnya telah terindikasi dari hasil Survei Konsumen BI pada Maret 2025 yang menunjukkan pelemahan indeks pendapatan dan pembelian barang tahan lama, terutama dari kelompok pendapatan menengah bawah. ”Kondisi ini mengindikasikan adanya tekanan terhadap daya beli,” ujarnya. Stagnasi pada pertumbuhan konsumsi masyarakat sedikit banyak juga dipengaruhi oleh pertumbuhan belanja pemerintah secara tahunan yang pada triwulan I-2025 terkontraksi 1,38 %. (Yoga)

Ekonomi Indonesia pada triwulan I-2025 diperkirakan mulai memasuki tren perlambatan yang tumbuh di bawah 5 %. Beberapa katalis utama pertumbuhan, seperti konsumsi rumah tangga, faktor musiman, dan sektor keuangan, mulai menunjukkan gejala pelemahan. Dalam lima tahun terakhir, pertumbuhan PDB Indonesia cenderung stabil di atas 5 %, di luar masa pandemi Covid-19 pada triwulan II-2020 hingga triwulan I-2021, yang sempat mencatatkan pertumbuhan negatif selama empat triwulan beruntun. Secara kumulatif, PDB nasional pada 2024 tumbuh 5,03 % secara tahunan. Meskipun di atas pertumbuhan pada 2019 di 5,02 %, capaian itu melambat dibanding pada 2023 yang mencapai 5,05 %.

Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI (LPEM FEB UI) dalam laporan Indonesia Economic Outlook Triwulan II-2025 yang bertajuk ”Memasuki Pertumbuhan di Bawah 5 %” memperkirakan, PDB Indonesia tumbuh 4,94 % pada triwulan I-2025, di kisaran 4,93-4,95 %. PDB nasional 2025 diperkirakan tumbuh 4,95 % atau dalam kisaran 4,9-5,0 %, dipengaruhi faktor eksternal global ataupun faktor internal domestik. Tekanan eksternal terutama berasal dari eskalasi perang dagang yang dipicu pengenaan tarif bea masuk impor tinggi AS. Perkembangan ini berisiko negatif bagi Indonesia, khususnya terhadap arus investasi, perdagangan, inflasi impor, depresiasi nilai tukar, tekanan fiskal, serta perlambatan ekonomi secara menyeluruh. 

Penerapan tarif resiprokal AS berpotensi membuat ekonomi Indonesia semakin tidak baik-baik saja. Kinerja ekspor dan sejumlah industri padat karya diramal turun dan merembet ke sektor ketenagakerjaan. Di sisi lain, RI tengah digoyang dengan penurunan jumlah masyarakat kelas menengah yang merupakan mesin penggerak utama konsumsi rumah tangga. Bahkan, pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia turut terkontraksi tajam. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengenakan tarif resiprokal terhadap Indonesia sebesar 32 %, yang implementasinya ditunda 90 hari. Atas pengenaan tarif timbal balik itu, Center of Reform on Economics (Core) Indonesia menyoroti konsumsi rumah tangga yang menjadi komponen terbesar pertumbuhan ekonomi RI dalam webinar ”Quarter Review 2025: Pukulan Ganda untuk Ekonomi RI” yang digelar di Jakarta, Rabu (30/4).

Dampak tarif resiprokal AS akan semakin menekan pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia yang belum pulih sejak pandemi Covid-19. Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal berkata, pertumbuhan konsumsi rumah tangga Indonesia tengah dibayangi PHK massal. Selain itu, mesin utama penggerak konsumsi rumah tangga, yakni masyarakat kelas menengah, jumlahnya semakin turun. ”Pertumbuhan masyarakat kelas atas juga turun tajam. Sepertinya, kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini turut menjalar ke masyarakat kelas atas,” katanya. Jumlah pekerja yang di-PHK pada Januari-Februari 2025 sebanyak 18.610 orang atau meningkat 141,9 % dibanding Januari-Februari 2024 yang sebanyak 7.094 orang. Jika tidak dimitigasi dengan baik, penerapan tarif resiprokal AS juga bakal berdampak langsung ataupun tidak langsung terhadap pengurangan pekerja di sejumlah sektor industri.

”Hal itu terutama terjadi pada industri yang ekspornya bergantung pada pasar AS, seperti tekstil dan pakaian jadi, alas kaki, peralatan elektronik, dan mebel. Hal serupa bakal terjadi pada sejumlah industri yang selama ini terimbas banjir impor produk asal China,” katanya. Kondisi itu dapat memperburuk daya topang konsumsi rumah tangga yang tengah mengalami penurunan jumlah kelas menengah. Jumlah masyarakat kelas menengah RI telah berkurang dari 60 juta orang pada 2018 menjadi 56 juta orang pada 2021, lalu turun lagi menjadi 51 juta orang pada 2024. Pertumbuhan kelas menengah juga masih negatif, pada 2018-2021 minus 8 %, sedangkan pada 2021-2024 justru minus 9 %. Hal itu menjalar ke pertumbuhan masyarakat kelas atas di Indonesia, yang pada 2018-2021 tumbuh minus 10 %. (Yoga)

Kebijakan tarif resiprokal AS berpotensi memperparah gelombang PHK di sektor tekstil dan alas kaki berorientasi ekspor yang berlangsung sejak pandemi. Kondisi ini diperburuk oleh ketatnya persaingan global dan tingginya ketergantungan pada pasar ekspor. Isu ini diperkirakan akan menjadi sorotan dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada 1 Mei 2025. Pada 2 April 2025, Presiden AS, Donald Trump mengumumkan kebijakan tarif resiprokal atau tarif Trump yang menggemparkan dunia, sebagai bagian dari ”Hari Pembebasan” untuk meningkatkan ekonomi AS dan lepas dari ketergantungan pada negara lain. Produk impor dari semua negara mitra dagang AS dikenai tarif universal 10 %. Selain itu, ada pula tarif tambahan yang disebut sebagai tarif resiprokal.

Tarif tambahan diberikan kepada negara yang memiliki defisit perdagangan dengan AS. Indonesia terdampak tarif hingga 32 %. Sektor padat karya berorientasi ekspor, terutama tekstil dan alas kaki, tidak hanya menyumbang porsi penting dalam ekspor manufaktur, tetapi juga menyerap tenaga kerja usia muda-tua dan berpendidikan rendah dalam jumlah besar. Kategori pekerja seperti ini secara struktural berada dalam posisi rentan. Peneliti Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat UI (LPEM UI) Muhammad Hanri, dalam Labor Market Brief LPEM UI edisi 4 April 2025, mengatakan, di antara semua industri mikro-kecil (IMK), industri tekstil, barang dari kulit, dan alas kaki menempati posisi penting. Sesuai data Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia pada Survei IMK 2022, sektor tekstil menaungi lebih dari 303.000 IMK atau 7 % dari total IMK nasional.

Sedang sektor kulit dan alas kaki mencakup lebih dari 60.000 perusahaan IMK atau 1,4 % dari total IMK nasional. ”IMK sektor tekstil dan alas kaki lebih terbuka bagi tenaga kerja muda ataupun tua yang secara umum lebih rentan terhadap dinamika pasar tenaga kerja. Saat bersamaan, sebagai negara eksportir barang-barang manufaktur ringan, seperti tekstil, pakaian jadi, dan alas kaki, Indonesia cukup bergantung pada akses pasar global, terutama AS,” ujar Hanri. Penerapan tarif  resiprokal oleh AS semakin memperparah kondisi karena produk IMK terancam kehilangan daya saing akibat tambahan tarif masuk. Penurunan permintaan ekspor kemungkinan besar akan mendorong perusahaan melakukan efisiensi, melalui PHK. (Yoga)

Geliat perekonomian masih berada dalam kondisi mengkhawatirkan. Konsumsi masyarakat yang selama ini menjadi bantalan perekonomian nasional tidak berperan optimal untuk meredam dampak tekanan perekonomian  dunia, lantaran dalam  beberapa bulan terakhir terjadi penurunan daya beli. Pada tahun ini pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2%. Namun, Dana Moneter Internasional (IMF) memperoyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2025 hanya mencapai 4,7% dan inflasi diperkirakan 2,3%. Direktur Eksekutif Segara Research Institute Piter Abdullah Redjalam menuturkan, konsumsi rumah tangga merupakan penyokong utama pertumbuhan nasional. Saat kinerja konsumsi tidak berjalan optimal, maka pertumbuhan ekonomi nsional akan melambat. "Sulit untuk berharap (konsumsi rumah tangga) tetap tinggi, ketika daya beli menurun. Saat kemampuan masyarakat untuk konsumsi rendah, tentu akan menyebabkan peran dari konsumsi di dalam mendorong pertumbuhan ekonomi akan terbatas," tutur Piter, Sejak tahun 2022 pertumbuhan ekonomi terus mengalami perlambatan. Jika dirinci pada 2022 pertumbuhan ekonomi sebesar 5,3%, lalu turun menjadi 5,03% pada 2024. Bila pemerintah salah langkah pertumbuhan, kata dia, ekonomi pada tahun ini bisa makin anjlok. (Yetede)

Ketidakpastian yang dipicu kebijakan tarif AS berisiko membuat pertumbuhan ekonomi global melambat. Kondisi itu juga dapat merambat pada prospek perekonomian Indonesia dan penyaluran kredit perbankan ke depan. Gubernur BI, Perry Warjiyo mengatakan, dinamika kebijakan tarif resiprokal AS yang disusul retalisasi China semakin meningkatkan ketidakpastian. Ini memicu peningkatan fragmentasi ekonomi global dan penurunan volume perdagangan dunia. ”Akibatnya, pertumbuhan ekonomi dunia pada 2025 diprakirakan akan menurun, dari 3,2 % menjadi 2,9 %, dengan penurunan terbesar terjadi di AS dan China sejalan dengan dampak perang tarif kedua negara tersebut,” katanya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI April 2025 secara virtual, Rabu (23/4).

BI memutuskan kembali mempertahankan suku bunga acuannya sebesar 5,75 % guna menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 1,5-3,5 % dan stabilitas nilai tukar di tengah makin meningkatnya ketidakpastian, sembari mendukung pertumbuhan ekonomi. Kebijakan tarif AS akan berdampak kepada Indonesia, dari jalur perdagangannya, permintaan ekspor ke AS diperkirakan menurun seiring melambatnya partumbuhan ekonomi AS. Di sisi lain, kebijakan tarif tersebut secara tidak langsung dapat menurunkan permintaan ekspor Indonesia dari mitra dagang lainnya, seperti China. Dengan demikian, baik secara langsung maupun tidak langsung, tingginya ketidakpastian global pada gilirannya berdampak pada pertumbuhan ekonomi Indonesia. BI memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2025 akan berada sedikit di bawah titik tengah dalam kisaran 4,7-5,5 %. (Yoga)

Dana Moneter Internasional (IMF) memproyeksikan defisit neraca transaksi berjalan RI melebar ke 1,5 % dari PDB pada 2025 dan 1,6 % pada 2026. Di tengah proyeksi itu, langkah pemerintah meningkatkan impor barang dari AS demi melonggarkan tarif Trump menjadi sorotan. Proyeksi IMF itu melebar signifikan dibanding defisit neraca transaksi berjalan Indonesia sepanjang 2024 yang tercatat sebesar 8,85 miliar USD atau 0,6 % PDB. Dalam dua tahun terakhir, neraca transaksi berjalan Indonesia sudah mengalami pelebaran defisit. Dibanding tahun 2023 yang mencatatkan defisit 2,04 miliar USD (0,1 % dari PDB), defisit pada 2024 sudah melebar empat kali lipat.

Pelebaran defisit neraca transaksi berjalan umumnya menandakan ketahanan eksternal suatu negara melemah karena lebih banyak uang yang keluar daripada masuk dari aktivitas ekonomi yang berlangsung. Berdasarkan proyeksi IMF, kontraksi neraca transaksi berjalan juga terjadi di banyak negara maju di Asia, di antaranya Jepang, Australia, Korsel, China, dan Singapura, serta Taiwan. ”Bahkan, untuk kinerja perdagangan AS sendiri, kebijakan tarif diperkirakan akan mengganggu pasokan, mengurangi produktivitas, dan meningkatkan tekanan harga dalam jangka pendek,” sebut IMF, dikutip Rabu (23/4).

Di tengah proyeksi terkontraksinya neraca transaksi berjalan Indonesia, langkah pemerintah ”merayu” Trump agar mau melonggarkan tarif, dengan membuka keran impor produk energi dan pangan asal AS, menjadi sorotan. ”Semestinya, defisit neraca jasa Indonesia yang cukup besar, dapat jadi bargaining chip dalam negosiasi dengan AS sehingga dapat turut menjaga neraca transaksi berjalan agar tidak terkontraksi terlalu dalam,” ujar Kepala Ekonom BCA David Sumual. (Yoga)

Nilai tukar rupiah terhadap USD terus melemah, akibat rentannya ketahanan eksternal Indonesia dalam menghadapi gejolak global. Nilai tukar itu akan mencapai keseimbangan baru, berkisar Rp 16.400-Rp 16.500 per USD. Mengutip data Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (Jisdor), nilai tukar rupiah pada perdagangan Selasa (22/4) ditutup di level Rp 16.862 per USD atau melemah 3,93 % secara tahunan. Dalam sepekan terakhir, rupiah cenderung bergerak stabil dalam kisaran Rp 16.800 per USD. Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis UI, Telisa Aulia Falianty meyakini, nilai tukar rupiah akan mencapai titik keseimbangan baru. Pelemahan rupiah yang terjadi belakangan ini terutama disebabkan oleh kondisi global.

”Pada triwulan II-2025, kemungkinan pergerakan rupiah akan berada di titik keseimbangan baru dalam kisaran Rp 16.400-Rp 16.500 per USD,” katanya, Selasa. Berkaca dari tahun lalu, nilai tukar rupiah mencapai titik pelemahan terdalamnya pada triwulan II. Data Jisdor menunjukkan, rerata rupiah selama triwulan II-2024 mencapai Rp 16.138,87 per USD atau melemah 3,03 % dibanding triwulan I-2024 sebesar Rp 15.663,71 per USD. Rupiah berbalik menguat pada triwulan III-2024 dengan rata-rata Rp 15.800,66 per USD dan mencapai Rp 15.796,51 per USD pada triwulan IV-2024. Menurut Telisa, pergerakan nilai tukar rupiah selama bertahun-tahun memang kian melemah. Kondisi itu mencerminkan fundamental perekonomian domestik yang kian terkikis. (Yoga)