Pembentukan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) menjadi salah satu kebijakan ekonomi paling signifikan selama satu tahun pertama pemerintahan Presiden Prabowo. BPI Danantara, yang berfungsi sebagai Sovereign Wealth Fund (SWF) berkapasitas besar, dirancang untuk mengonsolidasikan dan mengoptimalkan aset-aset strategis negara, termasuk tujuh BUMN raksasa seperti Pertamina, PLN, dan bank-bank milik negara, dengan total aset yang dikelola diperkirakan mencapai Rp9.000 triliun.

Langkah ini dipandang sebagai upaya strategis pemerintah untuk menciptakan sumber pendanaan investasi non-APBN, mendukung program-program pembangunan prioritas, dan meningkatkan efisiensi pengelolaan aset. Namun, di balik ambisi tersebut, pembentukan entitas super ini memunculkan dualitas risiko dan peluang yang harus dicermati secara mendalam, terutama implikasinya terhadap stabilitas fiskal dan penerimaan perpajakan.

Dari sudut pandang ekonomi makro dan pengelolaan fiskal, BPI Danantara menawarkan beberapa potensi positif jangka Panjang. Pertama, terkait penciptaan nilai asset. Konsolidasi aset-aset BUMN diharapkan dapat menciptakan sinergi dan efisiensi yang pada gilirannya meningkatkan profitabilitas. Pengelolaan aset secara profesional dan strategis oleh BPI Danantara berpotensi menghasilkan return investasi yang tinggi. Peningkatan nilai dan keuntungan ini akan memperkuat fundamental ekonomi dan secara bertahap memperluas basis pajak di masa depan.

Kedua, diversifikasi pendanaan pembangunan. BPI Danantara dapat berperan penting dalam menarik modal asing dan domestik untuk membiayai proyek infrastruktur besar tanpa sepenuhnya bergantung pada APBN. Dana yang dikelola, termasuk Penyertaan Modal Negara (PMN) dan alokasi efisiensi anggaran, dapat berputar lebih cepat di sektor riil, mengurangi tekanan pada defisit fiskal, dan membebaskan ruang fiskal APBN untuk kebutuhan belanja sosial.

Di sisi lain, terdapat sejumlah tantangan yang memerlukan mitigasi serius, khususnya karena BPI Danantara melibatkan aset vital yang selama ini menjadi penyumbang signifikan bagi kas negara. Terdapat potensi pengurangan penerimaan jangka pendek. Demi menjaga likuiditas dan mendukung pertumbuhan modal BPI Danantara, entitas ini atau anak usahanya berpotensi diberikan insentif atau perlakuan khusus di sektor perpajakan. Jika insentif ini berlaku pada BUMN yang sebelumnya merupakan penyetor pajak dan dividen besar, maka APBN dapat mengalami tekanan finansial karena hilangnya sumber penerimaan rutin. Kondisi ini terjadi di tengah kebutuhan anggaran yang tinggi untuk program-program baru dan pembayaran utang jatuh tempo.

Selain itu, risiko salah kelola tetap akan membayangi perjalanan BPI Danantara kedepannya. Pengumuman kasus dugaan korupsi di salah satu BUMN yang direncanakan bergabung ke BPI Danantara menjadi alarm keras terkait isu Good Corporate Governance (GCG). Pengelolaan aset triliunan rupiah membutuhkan integritas dan transparansi tertinggi. Jika terjadi salah investasi atau, yang lebih parah, korupsi di dalam BPI Danantara, kerugian yang timbul akan menjadi beban utang dan tanggung jawab fiskal negara. Kegagalan ini pada akhirnya berisiko ditutup melalui peningkatan penerimaan perpajakan di sektor lain atau menaikkan rasio utang nasional.

Oleh karena itu, pentingnya tata kelola yang baik dan transparansi. BPI Danantara memegang kunci penting dalam masa depan pendanaan pembangunan Indonesia. Keberhasilannya bergantung pada sejauh mana pemerintah mampu mengeliminasi kerawanan yang ada. Langkah fundamental yang harus dilakukan adalah menetapkan kerangka GCG yang independen dan transparan untuk meminimalisir risiko moral (moral hazard) dan korupsi. Selain itu, perlu adanya kajian fiskal yang cermat untuk memastikan bahwa kebijakan insentif pajak yang mungkin diberikan tidak mengorbankan penerimaan APBN secara drastis dalam jangka pendek, dan bahwa manfaat jangka panjangnya benar-benar mampu menutupi potensi kerugian tersebut.

Dengan manajemen risiko yang hati-hati dan tata kelola yang profesional, BPI Danantara dapat benar-benar menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, alih-alih menjadi beban fiskal dan penerbit utang baru di masa mendatang.

Penerbitan obligasi korporasi di tahun 2024 mengalami performa yang kurang menggembirakan dibandingkan dengan ekspektasi awal. Meskipun ada penurunan suku bunga BI, korporasi lebih memilih untuk menahan diri dan tidak melanjutkan emisi surat utang. Hingga September 2024, total emisi hanya mencapai Rp93,4 triliun, jauh dari proyeksi awal yang mencapai Rp155,46 triliun. Menurut Pefindo, penyebab utama penundaan ini adalah suku bunga yang lebih tinggi dari perkiraan, serta persaingan ketat dari instrumen lain seperti SRBI.

Beberapa perusahaan, seperti PT PP (Persero) Tbk. dan PT Lautan Luas Tbk., memilih untuk melunasi utang yang jatuh tempo dengan dana internal alih-alih menerbitkan utang baru. Meskipun begitu, masih ada korporasi yang tetap berminat menerbitkan obligasi, seperti PT Indonesia Infrastructure Finance, yang melihat peluang dengan penurunan suku bunga. Tantangan yang dihadapi pasar surat utang korporasi tahun ini, termasuk kasus gagal bayar yang meningkat, membuat investor institusi menjadi lebih selektif.

Secara keseluruhan, kondisi pasar obligasi korporasi di tahun 2024 menunjukkan ketidakpastian dan kehati-hatian dari korporasi dalam menggalang dana.

JAKARTA,ID-Pemerintah terus menjalankan sejumlah kebijakan untuk  memajukan koperasi di Indonesia agar terus bertumbuh, berkembang, dan berperan penting dalam perekonomian nasional. Sebagai pilar ekonomi rakyat, maka koperasi perlu penguatan fundamental agar visi dan misinya tumbuh sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi. Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki menyampaikan, salah satu dukungan pemerintah dalam penguatan peran koperasi adalah melalui terbitnya sejumlah regulasi. Termasuk revisi Undang-Undang Perkoperasian Nomor 25 Tahun 1992. Melalui Omnibus Law ini, masyarakat dimudahkan untuk mendirikan badan usaha koperasi yang hanya butuh minimal 9 orang. Sebelumnya ketentuan untuk mendirikan koperasi minimal harus 20 orang. "Di dalam UU P2SK (Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan) yang paling diributkan saat itu soal koperasi. Sebab banyak dari pelaku koperasi tidak mau  pengawasan dipindahkan ke OJK, mereka tetap ingin fungsi pengawasan ada di Kemenkop UKM, padahal kami tidak punya instrumen dan dan kewenangan pengawasan," Jelas Teten. (Yetede)

Seiring dengan tren kulit putih, bersih, cerah, glowing yang menjadi kiblat kecantikan, masyarakat Indonesia mulai menjadikan produk kecantikan sebagai kebutuhan primernya. Perawatan kecantikan melalui laser, suntik filler bahkan botox menjadi tren di kalangan anak muda. Tak hanya itu saja, tren kecantikan juga tak hanya berhenti pada kaum perempuan saja. Kaum laki-laki juga turut menambah pertumbuhan permintaan kosmetik. Sinyal kuat inilah yang ditangkap para pelaku bisnis kosmetik dengan brand lokal. Bahkan artis atau public figure juga turut serta dalam bisnis ini, baik sebagai endorser maupun mengembangkan bisnis kosmetik dengan merk-merk mereka.

Pelaku bisnis kosmetik lokal pun kian bertambah dan menunjukan bahwa tidak ada barrier to entry pada industri ini. Dukungan digital marketing channel yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis kosmetik lokal akan membuat bisnis ini bertahan lama dalam jangka panjang. Pengeluaran perawatan kulit di Indonesia saat ini memang masih rendah apabila dibandingkan dengan beberapa negara tetangga seperti Thailand, Korea dan Jepang. Namun size penduduk Indonesia yang besar dan preferensi generasi muda terhadap kosmetik lokal menjadi peluang tersendiri.

SINGAPURA, ID – Perang berkepanjangan antara Rusia dengan Ukraina telah membuat harga pangan tetap tinggi. Hal itu juga memperburuk tekanan yang sudah timbul akibat gangguan rantai pasokan serta perubahan iklim. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yakin krisis pangan global ini bukan disebabkan masalah ketersediaan pangan, melainkan lonjakan harga. Menurut Arif Husain, kepala ekonom Program Pangan Dunia atau World Food Programme (WFP) -badan di bawah PBB, Ukraina adalah produsen utama komoditas seperti gandum, jagung dan minyak bunga matahari. Meski ekspornya secara global dibatasi akibat invasi Rusia, “Perang telah memperburuk situasi yang sudah parah. Krisis ini tentang keterjangkauan, artinya ada makanan yang tersedia, tetapi harganya sangat tinggi,” ujarnya. Sedangkan Husain berpendapat bahwa krisis saat ini sebagian besar berasal dari harga tinggi dan masalah keterjangkauan. Hal tersebut, lanjutnya, dapat berubah menjadi krisis ketersediaan pangan jika krisis pupuk tidak diselesaikan. (Yetede)

Selaras dengan pertumbuhan ekonomi yang membaik, kinerja BUMN kian cemerlang. Hal ini merupakan bentuk komitmen  BUMN untuk berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi nasional setelah diterpa ketidakpastian akibat Covid-19.  Hasilnya, sepanjang tahun 2021 BUMN mencatat total laba sebesar Rp126 triliun. Komitmen ini juga  diwujudkan oleh Bank Mandiri lewat perolehan laba bersih sepanjang 2021 yang menembus Rp28,03 triliun secara konsolidasi.  Performa cemerlang ini kata Direktur Hubungan Kelembagaan Bank Mandiri Rohan Hafas juga terus berlanjut di tahun 2022. Pertumbuhan kredit Bank Mandiri, juga disertai dengan kualitas aset yang terjaga optimal. "Hasilnya, sampai dengan akhir kuartal I 2022 Bank Mandiri mampu menjaga rasio kredit bermasalah di level 2,74% atau menurun dari periode setahun sebelumnya sebesar 3,30%," imbuh Rohan. Bank mandiri juga mencatat tren restrukturisasi debitur  terdampak Covid-19 kian melandai. (Yetede)

PM Jepang yang terpilih secara resmi awal Oktober 2021, Fumio Kishida, mengusung konsep anyar: kapitalisme baru. Berbicara dalam Davos Agenda Forum Ekonomi Dunia (WEF) pada Januari 2022, Kishida menyatakan, Jepang bertekad memimpin tren global dengan bentuk kapitalisme baru itu. Ia ingin menunjukkan contoh nyata bagaimana kapitalisme dapat berkembang, termasuk saat Jepang akan memegang kepemimpinan G7 pada 2023. Kishida menyatakan, saat ini dunia berada di era perubahan paradigma kebijakan. Ia becermin dari pengalaman serupa, kala negara-negara Barat berupaya mendorong negara kesejahteraan pada era 1950-an hingga 1960-an. Ada pula contoh kebangkitan neoliberalisme oleh Presiden AS Ronald Reagan dan PM Inggris Margaret Thatcher pada dasawarsa 1980-an dan 1990-an. Ia mengaku bakal terus mempromosikan reformasi ekonomi dan sosial, sambil tunduk pada penilaian kritis oleh warga Jepang lewat pemilu. Agar berhasil, para pemimpin pemerintah, industri, dan buruh wajib bekerja sama menghasilkan momentum besar dan menciptakan gelombang sejarah: sebuah pergeseran paradigma global dalam kebijakan lewat kapitalisme baru itu.

Kapitalisme baru ala Kishida mencakup pertumbuhan ekonomi dan pemerataan secara bersamaan. Dua komponen ini harus dicapai dengan menghasilkan siklus pertumbuhan ekonomi yang baik dan meningkatkan upah melalui kolaborasi sektor publik dan swasta. Kishida menyadari risiko masalah rantai pasok untuk bahan dan teknologi yang penting dan strategis belakangan makin meningkat. Ini terjadi karena ketegangan geopolitik yang makin intens dan risiko bencana alam dan kesehatan, termasuk penyakit menular baru. Pascapandemi Covid-19, ujian itu terutama datang dari efek berantai dari perang Rusia-Ukraina. Dalam ketidakstabilan geopolitik dunia, Kishida menjanjikan investasi asing langsung menjadi 80 triliun yen (617 miliar USD), setara 12 % PDB Jepang 2030. Kishida juga menyatakan, Jepang terus mendorong perusahaan untuk meningkatkan upah dan membelanjakan lebih banyak untuk penelitian dan pengembangan. Kishida mengakui tantangan negaranya tidak ringan. Dia antara lain menyebutkan soal kurangnya tenaga kerja dan perlunya mendorong keberagaman jenis dan skala perusahaan-perusahaan di Jepang. Untuk itu, dia berjanji akan memperkenalkan insentif pajak untuk mendorong sektor swasta meningkatkan upahnya. Investasi pada riset dan pengembangan mau tidak mau diperlukan untuk mencapai tingkat internasional. (Yoga)

CEO dan Co-Founder Shipsy Soham Chokshi menyampaikan bahwa digitalisasi dan penerapan solusi logistik bagi perusahaan  besar maupun kecil menengah (UKM) dapat menyederhanakan manajemen logistik dan menjembatani kesenjangan di kawasan Asia Tenggara, termasuk negara Indonesia. Kawasan Asia Tenggara diakuinya selalu menjadi roda penggerak penting dalam mesin  ekonomi global. Bahkan, ditengah krisis kesehatan global, ekonomi kawasan ini tetap relatif tangguh karena hanya turun 1,5% selama pandemi Covid-19 dibandingkan negara-negara maju lain di dunia merosot 3,2%. "Karena itu, penerapan solusi manajemen logistik berbasis kecerdasan buatan (artificial inteligence) akan memberdayakan perusahaan untuk mengotomatisasi, mengoptimalkan, dan mendapatkan visibilitas menyeleuruh atas operasi logistik untuk mengatasi tantangan tersebut," tutur  Soham, dalam konferensi pers virtual, dikutip Selasa (19/4). (Yetede)

Pembiayaan dan berbagai bantuan pendanaan ke segmen ultramikro terbukti berhasil mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia saat pandemi Covid-19. Keberpihakan yang disertai kebijakan yang tepat diyakini menjadi kunci pemulihan dan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, ujar Direktur Bisnis Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Supari (10/2) dalam BRI Microfinance Outlook 2022. Selain penyaluran pembiayaan ultramikro, ada pula penyaluran Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) yang turut mendorong pemulihan. Supari juga yakin bahwa penyaluran pembiayaan ke segmen ultramikro bakal menjadi motor pertumbuhan ekonomi ke depan. Sebab, sektor usaha mikro berkontribusi terhadap penyerapan 109,84 juta tenaga kerja atau 89,04 % total tenaga kerja dan menyumbang 37,35 % PDB 2019.

Untuk lebih banyak menjangkau segmen ultramikro, Kementerian BUMN membentuk induk usaha (holding) ultramikro yang merupakan gabungan tiga BUMN, yakni BRI, PT Pegadaian (Persero), dan PNM, dipimpin BRI, ujar Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo. Dirut BRI Sunarso menjelaskan, saat ini ada 45 juta nasabah ultramikro yang membutuhkan pendanaan, baik pendanaan awal maupun tambahan, sekitar 15 juta sudah disentuh gabungan BRI, Pegadaian, BPR, dan perusahaan tekfin, masih ada 30 juta lainnya yang belum tersentuh. Dari 30 juta, 5 juta nasabah lari ke rentenir dengan bunga 100-500 % per tahun, 7 juta pinjam ke kerabat, sanak, dan saudara. Artinya, masih ada 18 juta lainnya yang benar-benar belum tersentuh. ”Holding ultramikro akan mulai masuk menyasar pada 18 juta nasabah itu,” ujar Sunarso. Setelah itu, BRI akan mengajak rentenir itu menjadi agen resmi holding ultramikro, yang diwajibkan hanya memberikan kredit melalui holding ultramikro dengan  suku bunga wajar yang telah ditetapkan. Dengan demikian, holding ini akan menjangkau lebih banyak nasabah ultramikro. (Yoga)