Govt speeds up issuance of incentives
Administrator
22 Nov 2018 The Jakarta Post
Sehubungan dengan terbitnya paket kebijakan ekonomi yang terakhir pekan lalu, pemerintah akan mempercepat menerbitkan beberapa peraturan terkait dengan insentif fiskal dalam menunjang untuk lebih menarik invetasi masuk ke dalam negeri. Diantaranya peraturan terkait dengan sektor migas, super deduction tax untuk perusahaan yang menyediakan pelatihan bagi para pegawai atau mengadakan R&D, tarif PPh Penjualan barang mewah (termasuk hunian mewah) sebesar 5% akan diturunkan menjadi 1%, dan batas harga properti mewah yang terkena PPnBM dinaikan dri Rp 20 miliar menjadi Rp 30 miliar.
Relaksasi DNI untuk Genjot Investasi
Administrator
21 Nov 2018 Media Indonesia
Salah satu kebijakan relaksasi DNI 2018 adalah mengeluarkan 54 bidang usaha dari DNI. Bidang usaha yang dikeluarkan tersebut menjadi lebih sederhana perizinanya atau lebih terbuka untuk investasi. Dari 54 bidang usaha tersebut, pemerintah memutuskan untuk meningkatkan porsi kepemilikan melalui PMA menjadi maksimum 100% bagi 25 bidang usaha.
Titik Distribusi B20 ke Pertamina Dikurangi
Administrator
21 Nov 2018 Media Indonesia
Penyaluran FAME untuk menjadi bahan dasar biodiesel ke Pertamina akan disederhanakan dari 112 titik menjadi 25 titik. Penerapan 25 titik lokasi itu akan diberlakukan mulai 1 Januari 2019.
Impor Gula Mentah dari India : RI bisa Nego Masuk Sawit
Administrator
21 Nov 2018 Bisnis Indonesia
Indonesiaberpeluang menjadikan impor gula mentah dari India sebagai bagian dari barter agar produk minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) RI mendapatkan penurunan bea masuk ke India. Peluang muncul setelah India meminta agar bea masuk gula ke Indonesia diturunkan dari 10% menjadi 5%.
Sila Pilih: Bebas Pajak Bunga Deposito atau Sanksi
Administrator
21 Nov 2018 Kontan
Para pengusaha sumber daya alam mesti bersiap diri, pemerintah bakal memperketat kewajiban penyimpanan dana hasil ekspor (DHE) sumber daya alam diperbankan dalam negeri. Jika pengusaha melanggar sanksinya cukup berat mulai larangan ekspor, denda hingga izin usaha dicabut.
Investasi di Industri Karet Minim
Administrator
21 Nov 2018 Kontan
Rencana Kemenperin mengeluarkan indutri crumb rubber (karet remah) dari Daftar Negatif Investasi (DNI) akhirnya terwujud. Pemerintah berharap pelonggaran ini memikat investor untuk masuk berinvestasi sektor karet. Menurut Menteri Perindustrian, pemerintah membutuhkan investasi dari luar negeri untuk pengembangan industri karet. Sebab pembangunan industri karet membutuhkan modal jumbo.
Irjen Kementerian akan Terlibat di Satgas Investasi
Administrator
21 Nov 2018 Kontan
Peranan Pokja IV Satgas Percepatan Investasi akan Diperkuat dengan Tim Baru. Keterlibatan Irjen ini penting karena mereka yang mengawasi internal instansi.
E-commerce boom tests RI's postal delivery system
Administrator
21 Nov 2018 The Jakarta Post
Regulators mandate Pos Indonesia to operate below market price. Pos Indonesia plans S1 trilion bond issuance amid dwindling profit.
Ekonomi Digital Asia tenggara Rp 1.034 T
Administrator
21 Nov 2018 Investor Daily
Ekonomi digital di negara-negara kawasan Asia Tenggara tumbuh lebih cepat dari yang diperkirakan. Ada enam fakta mengenai pertumbuhan tersebut, pertama ekonomi digital Asia Tenggara lebih dari dua kali lipat sejak 2015 yaitu Rp 1.034 T, kedua 350 juta pengguna internet tinggal di wilayah Asia Tenggara, ketiga pasar perdagangan secara elektronik (e-commerce) Asia Tenggara diperkirakan mencapai US$102 miliar pada 2025, keempat 35 juta orang Asia Tenggara menggunakan layanan transportasi online setiap bulannya, kelima US$ 24 miliar telah dibangkitkan oleh perusahaan teknologi di Asia Tenggara sejak 2015 dan kepercayaan investor meningkat, keenam 1,7 juta pekerjaan penuh waktu akan tercipta dalam ekonomi digital di Asia tenggara pada 2025.
Revisi DNI Belum Sempurna
Administrator
21 Nov 2018 Republika
Pemerintah menyebut masih ada beberapa bidang usaha yang pembahasannya belum tuntas di K/L. bahkan pemerintah lebih condong mendorong pemodal dalam negeri yang lebih berkontribusi untuk sejumlah bidang usaha.