Setelah muncul kasus pungutan liar bantuan sosial, terkuak pula anggaran bahan pakaian wakil rakyat di DPRD Kota Tangerang, Banten, naik dua kali lipat di tengah situasi pandemi Covid19.  Anggaran pengadaan bahan pakaian wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang tahun 2021 mencapai Rp 675 juta. Jumlah tersebut naik dua kali lipat dari tahun 2020 se besar Rp 312,5 juta. Pemerintah Kota Tangerang menjelaskan bahwa 109 perusahaan ikut dalam tender pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2021 dengan pagu anggaran Rp 675 juta.

Dalam laman Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa 238 juta hingga Rp 671 juta. Masih dilaman yang sama, pagu anggaran pengadaan bahan pakaian DPRD Kota Tangerang tahun 2020 sebesar Rp 312,5 juta. Tender diikuti 18 perusahaan dengan tawaran harga mulai dari Rp 230 juta hingga Rp 301 juta. "Saya tidak tahu penentuan pagu anggaran karena sistem lelang. Lelangnya bagaimana saya tidak tahu," ucap Sekretaris DPRD Kota Tangerang Agus Sugiono, Rabu. Dia menyebutkan, anggaran sebesar itu untuk bahan pakaian dari 50 anggota DPRD Kota Tangerang. Setiap anggota akan mendapat empat jenis pakaian dengan total lima setelan yang terdiri dari satu setel pakaian sipil lengkap, pakaian sipil resmi, dan pakaian sipil harian serta dua setel pakaian dinas harian."Spesifikasi setiap pakaian mengacu pada standar satuan harga dari pemerintah setem pat. Saya belum tahu spesifikasi dan harga setiap setelannya," ujarnya.

Pengadaan pakaian wakil rakyat itu berlangsung setahun sekali sesuai Peraturan Peme rintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD. Kota Tangerang mencapai 250 setel. 675 juta, satu setelan dikenai biaya Rp 2,7 juta. Misbah Hasan mengatakan, spesifikasi baju DPRD Kota Tangerang antara tahun 2020 dan 2021 perlu diperiksa. Demikian juga harga pasaran di tengah situasi pandemi Covid19 guna memastikan wajar atau tidak nya anggaran tersebut. Setiap tahun ada kenaikan harga, tetapi tidak wajar kalau sampai naik 100 persen. 2020 dan 2021. Jika spesifikasinya sama, cek harga di tengah pandemi karena jarang naik signifikan," katanya.

Sebelumnya, Kota Tangerang juga dikejutkan dengan pungutan liar yang mewarnai penyaluran bantuan sosial. Tangerang menerima 47 aduan melalui pesan teks ke nomor 08111500293. Aduan tersebut berasal dari sejumlah wilayah se Kota Tangerang. Metro Tangerang Kota Komisaris Besar Deonijiu de Fatima mengatakan, penyidik sudah memeriksa tujuh orang yang terdiri dari enam warga dan satu pendamping sosial Program Keluarga Harapan di Karang Tengah. Belum ada tersangka dan tidak menutup kemungkinan akan ada pemeriksaan terhadap warga atau pendamping sosial lain nya. Dalam pemeriksaan diketahui, lima warga Karang Tengah itu menerima bansos tidak sesuai jumlah semestinya. Mereka menerima Rp 500.000 dari seharusnya Rp 600.000 sehingga mengadukan dugaan pungli oleh pendamping sosial di wilayah mereka.