Pajak Transaksi Elektronik, Potensi Penerimaan Menggiurkan
JAKARTA – Kantong negara bakal makin tebal menyusul besarnya potensi penerimaan dari Pajak Transaksi Elektronik yang diakomodasi di dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.Berdasarkan simulasi Bisnis, potensi penerimaan yang bisa dipungut oleh pemerintah dalam skema Pajak Transaksi Elektronik (PTE) sedikitnya mencapai Rp75,6 triliun.Estimasi itu menggunakan asumsi jumlah transaksi perdagangan elektronik dalam negeri pada tahun lalu yang tertuang di dalam Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Kelima Atas Undang-Undang No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP).Pemerintah mencatat, jumlah transaksi perdagangan elektronik di dalam negeri pada tahun lalu mencapai Rp630 triliun dan menjadi potensi objek Pajak Penghasilan (PPh), PPN, dan/atau PTE. Angka tersebut diperoleh berdasarkan olah data pemerintah dengan mengacu pada kajian Google, Temasek & Bain.
Potensi penerimaan senilai Rp75,6 triliun menggunakan asumsi tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) baru yang diusulkan sebesar 12%. Adapun jika menggunakan tarif PPN yang saat ini berlaku yakni sebesar 10% maka estimasi penerimaan Rp63 triliun.Sementara itu, dalam Naskah Akademik RUU KUP pemerintah masih menggunakan asumsi tarif sebesar 1%, sehingga jumlah potensi penerimaan pajak yang didapat hanya senilai Rp6,3 triliun.Pengajar Ilmu Administrasi Fiskal Universitas Indonesia (UI) Prianto Budi Saptono mengatakan, pemerintah harus mengidentifikasi secara jelas dan terperinci terkait dengan objek PTE supaya memiliki legalitas kuat.Penerapan PTE di lapangan juga harus memberikan kemudahan dari sisi administrasi bagi wajib pajak yang mendapatkan tugas untuk memungut dan melaporkan. "Dari sisi pihak yang harus menanggung beban PTE, mereka juga harus merasakan perlakuan yang adil."Direktur Eksekutif MUC Tax Research Institute Wahyu Nuryanto mengusulkan, untuk mempermudah pengelolaan data maka PMSE harus masuk ke dalam kategori instansi, lembaga, asosiasi, dan pihak lain (ILAP) yang berperan sebagai pemasok data bagi otoritas pajak.
(Oleh - HR1)Tags :
#PajakPostingan Terkait
Artikel Populer
-
-
Tekan Inflasi, Pasar Murah
04 Jan 2025 -
Tapera Beri Angin Segar Emiten Perbankan
05 Jun 2024 -
Ledakan Smelter Berulang, Optimalkan Pengawasan
28 Dec 2023 -
KISAH SEGITIGA ANTARA VIETNAM, CHINA, DAN AS
28 Dec 2023